Junta militer mundur, Mali bebas sanksi
Sabtu, 07 April 2012 - 11:08 WIB
Junta militer mundur, Mali bebas sanksi
A
A
A
Sindonews.com - Junta militer Mali, Kapten Amadou Sanogo akhirnya mundur dari jabatanya dan mengalihkan kekuasaannya ke pemerintahan sipil. Pengalihan ini dilakukan setelah membuat kesepakatan dengan kelompok ekonomi Afrika Barat ECOWAS.
Sebagai konsekuensi atas kemunduran Sanogo maka ECOWAS akan mencabut berbagai sanksi internasional yang telah dijatuhkan kepada Mali. Adapun sanksi tersebut yaitu sanksi perdagangan, ekonomi, pemutusan hubungan transportasi serta memberikan amnesti kepada Sanogo.
Berdasarkan ketentuan yang telah di sepakati, Sanogo akan menyerahkan kepada pemerintahan juru bicara parlemen Mali, Diouncounda Traore. Seperti yang tertulis dalam salah satu dari lima halaman perjanjian antara Sanogo dan ECOWAS, Traore akan menjadi pemimpin sementara selama 40 hari sampai pemilu diselenggarakan.
"Penguasa peralihan ini sangat diperlukan untuk transisi kepemimpinan politik melalui pemilu yang bebas demokratis dan transparan di seluruh wilayah Mali," seperti diberitakan dalam BBC.co.uk, Sabtu (7/4/2012).
Sementara itu, Deputi Menteri Pertahanan Pantai Gading, Paul Koffi Koffi mengatakan, tujuan intervensi militer di Mali adalah menghindari perluasan kekuasaan wilayah pemberontak di Mali bagian utara, sekaligus mengembalikan konstitusi.
Koffi juga telah meminta 15 kepala negara anggota ECOWAS untuk membuat rincian pengiriman 2.000 tentara. Bantuan militer akan segera didatangkan untuk memulihkan keamanan agar perdamaian segera tercipta.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Prancis, Gerard Longuet, mengatakan Prancis dapat memberikan bantuan kepada kepolisian, termasuk transportasi sepertI diberitakan dalam Reuters.
Penduduk Mali bagian Utara mengeluh kepada pemerintah pusat, selama ini keberadaan mereka telah diacuhkan oleh pemerintah pusat. Selama bertahun tahun mereka dan negara tetangga telah berjuang menumpas serangan pemberontak.
Sebagai konsekuensi atas kemunduran Sanogo maka ECOWAS akan mencabut berbagai sanksi internasional yang telah dijatuhkan kepada Mali. Adapun sanksi tersebut yaitu sanksi perdagangan, ekonomi, pemutusan hubungan transportasi serta memberikan amnesti kepada Sanogo.
Berdasarkan ketentuan yang telah di sepakati, Sanogo akan menyerahkan kepada pemerintahan juru bicara parlemen Mali, Diouncounda Traore. Seperti yang tertulis dalam salah satu dari lima halaman perjanjian antara Sanogo dan ECOWAS, Traore akan menjadi pemimpin sementara selama 40 hari sampai pemilu diselenggarakan.
"Penguasa peralihan ini sangat diperlukan untuk transisi kepemimpinan politik melalui pemilu yang bebas demokratis dan transparan di seluruh wilayah Mali," seperti diberitakan dalam BBC.co.uk, Sabtu (7/4/2012).
Sementara itu, Deputi Menteri Pertahanan Pantai Gading, Paul Koffi Koffi mengatakan, tujuan intervensi militer di Mali adalah menghindari perluasan kekuasaan wilayah pemberontak di Mali bagian utara, sekaligus mengembalikan konstitusi.
Koffi juga telah meminta 15 kepala negara anggota ECOWAS untuk membuat rincian pengiriman 2.000 tentara. Bantuan militer akan segera didatangkan untuk memulihkan keamanan agar perdamaian segera tercipta.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Prancis, Gerard Longuet, mengatakan Prancis dapat memberikan bantuan kepada kepolisian, termasuk transportasi sepertI diberitakan dalam Reuters.
Penduduk Mali bagian Utara mengeluh kepada pemerintah pusat, selama ini keberadaan mereka telah diacuhkan oleh pemerintah pusat. Selama bertahun tahun mereka dan negara tetangga telah berjuang menumpas serangan pemberontak.
()
