Fakta di Suriah telah dipolitisasi
Fakta di Suriah telah dipolitisasi
A
A
A
Sindonews.com - Laporan Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Suriah diduga telah dipolitisasi untuk melayani kepentingan negara-negara barat.
Wakil tetap Suriah untuk Badan HAM, Human Rights Council (HRC) PBB, Fayssal Al-Hamwi dalam rapat mengatakan laporan komisi HAM PBB tentang fakta di Suriah telah di politisasi demi melayani kepentingan beberapa negara barat dan juga negara-negara yang terletak di kawasan Timur Tengah untuk melawan pemerintah Suriah.
Fayssal juga mengatakan upaya intervensi militer ke Suriah dengan mengataskan dalih kemanusian merupakan sebuah upaya memecah belah Suriah, demi melayani kepentingan Israel.
Faysal juga mengambarkan bahwa krisis yang terjadi di Suriah bukanlah aksi demonstrasi damai. Ini merupakan sebuah skema politik yang sengaja diciptakan oleh pihak asing. Menurutnya sangat memalukan mengunakan badan HAM internasional untuk menyerang sebuah negara kedaulatan sebuah negara dari sisi politik.
Fayssal juga menekankan bahwa tidak perlu sampai mengunakan kekuatan militer untuk menghentikan aksi yang kekerasan yang terus berlangsung di Suriah, masalah ini bisa di selesaikan lewat cara dialog nasional.
"Dialog tidak akan berhasil jika pihak asing campur tangan dalam urusan dalam negeri kami. Pemerintah Suriah menolak kinerja badan HAM PBB yang telah mempolitisasi selain itu Suriah juga menolak usulan yang disarankan oleh masyarakat Internasional karena bersifat ilegal, tidak objektif, tidak dibenarkan secara moral dan hukum," ungkap Faysal seperti dikutip dalam SANA Selasa (13/3/2012),
Fayssal menambahkan, krisis yang terjadi di Suriah bukan hanya sebuah demostrasi yang tidak damai, tetapi juga sebuah upaya politis yang sengaja di ciptakan untuk memecah belah Suriah melalui kampanye media yang menyesatkan dan juga penerapan sanksi ekonomi secaras sepihak.
"Pemerintah Suriah telah berulang kali menekankan bahwa mereka bertekad untuk penyelesaian konflik melalui dialog nasional yang komperhensif dan menghargai HAM," tandas Fayssal.
Pemerintah Suriah menyimpulkan untuk menyambut berbagai upaya yang bantuan untuk menyelesaikan krisis yang terjadi di Suriah dengan jujur dalam sebuah langkah yang membangun.
Langkah terakhir yang dilakukan oleh pemerintah Suriah adalah mengelar jajak pendapat, dimana dua per tiga penduduk Suriah sepakat dengan konstitusi yang baru, sebuah tindakan yang berdasarkan pada prinsip demokratis.(azh)
Wakil tetap Suriah untuk Badan HAM, Human Rights Council (HRC) PBB, Fayssal Al-Hamwi dalam rapat mengatakan laporan komisi HAM PBB tentang fakta di Suriah telah di politisasi demi melayani kepentingan beberapa negara barat dan juga negara-negara yang terletak di kawasan Timur Tengah untuk melawan pemerintah Suriah.
Fayssal juga mengatakan upaya intervensi militer ke Suriah dengan mengataskan dalih kemanusian merupakan sebuah upaya memecah belah Suriah, demi melayani kepentingan Israel.
Faysal juga mengambarkan bahwa krisis yang terjadi di Suriah bukanlah aksi demonstrasi damai. Ini merupakan sebuah skema politik yang sengaja diciptakan oleh pihak asing. Menurutnya sangat memalukan mengunakan badan HAM internasional untuk menyerang sebuah negara kedaulatan sebuah negara dari sisi politik.
Fayssal juga menekankan bahwa tidak perlu sampai mengunakan kekuatan militer untuk menghentikan aksi yang kekerasan yang terus berlangsung di Suriah, masalah ini bisa di selesaikan lewat cara dialog nasional.
"Dialog tidak akan berhasil jika pihak asing campur tangan dalam urusan dalam negeri kami. Pemerintah Suriah menolak kinerja badan HAM PBB yang telah mempolitisasi selain itu Suriah juga menolak usulan yang disarankan oleh masyarakat Internasional karena bersifat ilegal, tidak objektif, tidak dibenarkan secara moral dan hukum," ungkap Faysal seperti dikutip dalam SANA Selasa (13/3/2012),
Fayssal menambahkan, krisis yang terjadi di Suriah bukan hanya sebuah demostrasi yang tidak damai, tetapi juga sebuah upaya politis yang sengaja di ciptakan untuk memecah belah Suriah melalui kampanye media yang menyesatkan dan juga penerapan sanksi ekonomi secaras sepihak.
"Pemerintah Suriah telah berulang kali menekankan bahwa mereka bertekad untuk penyelesaian konflik melalui dialog nasional yang komperhensif dan menghargai HAM," tandas Fayssal.
Pemerintah Suriah menyimpulkan untuk menyambut berbagai upaya yang bantuan untuk menyelesaikan krisis yang terjadi di Suriah dengan jujur dalam sebuah langkah yang membangun.
Langkah terakhir yang dilakukan oleh pemerintah Suriah adalah mengelar jajak pendapat, dimana dua per tiga penduduk Suriah sepakat dengan konstitusi yang baru, sebuah tindakan yang berdasarkan pada prinsip demokratis.(azh)
()
Explore More