Internasional sepakat perangi perdagangan senjata
Selasa, 06 Maret 2012 - 12:06 WIB
Internasional sepakat perangi perdagangan senjata
A
A
A
Sindonews.com - Perdagangan senjata gelap atau ilegal semakin marak dan mengkhawatirkan. Oleh karena itu perdagangan senjata ilegal mulai diperangi. Memerangi perdagangan senjata ilegal dinilai lebih efektif melalui kerja sama regional.
Kementerian Luar Negeri Indonesia bekerja sama dengan United Nations Office for Disarmament Affairs (UNODA) dan pihak Uni Eropa menggelar sebuah pertemuan bersama dalam rangka memerangi perdagangan gelap senjata ringan dan kaliber kecil. Pertemuan ini dihadiri perwakilan ahli dari sejumlah negara di Bali, Indonesia.
Direktur Jenderal Multilateral Kemlu Indonesia, Hasan Kleib dalam pidato pembukaan menyampaikan upaya memerangi perdagangan senjata ilegal tidak akan efektif jika hanya mengandalkan upaya mandiri.
“Kerja sama regional sangat penting dalam rangka memerangi perdagangan gelap senjata ringan dan kaliber kecil,” seperti dikabarkan dalam siaran pers Kemenlu Indonesia, Selasa (6/3/2012).
Kerja sama regional dilakukan dalam rangka mengimplementasikan berbagai hal yang telah disepakati di dalam United Nations Programme of Action to Prevent, Combat, and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects (PoA) sejak 2011.
Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Multilateral juga menekankan pentingnya kerja sama negara yang hadir untuk mensukseskan pertemuan Review Conference PoA, Agustus 2012 mendatang.
Pertemuan tersebut diselengarakan dalam rangka menyediakan pedoman lebih lanjut bagi seluruh negara anggota PBB untuk memerangi perdagangan gelap senjata ringan dan kaliber kecil, mengingat dokumen PoA terakhir gagal disahkan pada pertemuan 2006.
Organisasi regional diharapkan bisa berpartisipasi membantu negara di kawasan untuk memerangi perdagangan senjata gelap.
Organisasi internasional bisa berpartisipasi dalam mengkoordinasikan langkah aksi nasional di tingkat regional dan sub-regional membantu negara di kawasan untuk membuat model hukum untuk mengatasi permasalahan perdangan gelap jenis senjata ini dan membantu negara di kawasan untuk mengevaluasi kebutuhan nasionalnya masing-masing.
Diselenggarakan dari 5 sampai 6 Maret 2012, pertemuan regional ini membahas tindak lanjut dan aksi PBB untuk mencegah dan memberantas perdagangan gelap senjata kecil dan semua aspek menyangkut senjata ringan.
Pertemuan ini dihadiri oleh 60 ahli yang mewakili 20 negara di Asia Tenggara dan Asia Selatan serta berbagai perwakilan dari organisasi internasional, antara lain ICRC, ASEAN Secretariat, ASEANAPOL, dan UNDP. Selain itu, hadir pula perwakilan dari lembaga swadaya masyarakat dan juga kalangan akademisi dan masyarakat madani.(azh)
Kementerian Luar Negeri Indonesia bekerja sama dengan United Nations Office for Disarmament Affairs (UNODA) dan pihak Uni Eropa menggelar sebuah pertemuan bersama dalam rangka memerangi perdagangan gelap senjata ringan dan kaliber kecil. Pertemuan ini dihadiri perwakilan ahli dari sejumlah negara di Bali, Indonesia.
Direktur Jenderal Multilateral Kemlu Indonesia, Hasan Kleib dalam pidato pembukaan menyampaikan upaya memerangi perdagangan senjata ilegal tidak akan efektif jika hanya mengandalkan upaya mandiri.
“Kerja sama regional sangat penting dalam rangka memerangi perdagangan gelap senjata ringan dan kaliber kecil,” seperti dikabarkan dalam siaran pers Kemenlu Indonesia, Selasa (6/3/2012).
Kerja sama regional dilakukan dalam rangka mengimplementasikan berbagai hal yang telah disepakati di dalam United Nations Programme of Action to Prevent, Combat, and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects (PoA) sejak 2011.
Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Multilateral juga menekankan pentingnya kerja sama negara yang hadir untuk mensukseskan pertemuan Review Conference PoA, Agustus 2012 mendatang.
Pertemuan tersebut diselengarakan dalam rangka menyediakan pedoman lebih lanjut bagi seluruh negara anggota PBB untuk memerangi perdagangan gelap senjata ringan dan kaliber kecil, mengingat dokumen PoA terakhir gagal disahkan pada pertemuan 2006.
Organisasi regional diharapkan bisa berpartisipasi membantu negara di kawasan untuk memerangi perdagangan senjata gelap.
Organisasi internasional bisa berpartisipasi dalam mengkoordinasikan langkah aksi nasional di tingkat regional dan sub-regional membantu negara di kawasan untuk membuat model hukum untuk mengatasi permasalahan perdangan gelap jenis senjata ini dan membantu negara di kawasan untuk mengevaluasi kebutuhan nasionalnya masing-masing.
Diselenggarakan dari 5 sampai 6 Maret 2012, pertemuan regional ini membahas tindak lanjut dan aksi PBB untuk mencegah dan memberantas perdagangan gelap senjata kecil dan semua aspek menyangkut senjata ringan.
Pertemuan ini dihadiri oleh 60 ahli yang mewakili 20 negara di Asia Tenggara dan Asia Selatan serta berbagai perwakilan dari organisasi internasional, antara lain ICRC, ASEAN Secretariat, ASEANAPOL, dan UNDP. Selain itu, hadir pula perwakilan dari lembaga swadaya masyarakat dan juga kalangan akademisi dan masyarakat madani.(azh)
()
