Advokasi buruh migran di Thailand

Sindonews.com – Dua anggota DPR dan anggota ASEAN Inter-Parliamentary Myanmar Caucus (AIPMC) akan berkunjung ke Thailand pada Kamis–Jumat ini 23 sampai 25 Februari 2012.

Mereka akan mempelajari dan mengadvokasi permasalahan perlindungan terhadap buruh migran, khususnya mereka yang berasal dari Myanmar di Thailand.

”Delegasi dari AIPMC akan mengunjungi Provinsi Phang Nga di Thailand Selatan,” kata Ketua AIPMC Eva Kusuma Sundari di Gedung DPR, Jakarta, 22 Februari 2012.

Kedua anggota DPR adalah anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Gamari Sutrisno dan anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Demokrat Nova Riyanti Yusuf. Mereka menjadi bagian dari rombongan yang dipimpin Vice-President AIPMC Mr Kraisak Choonhavan.

Adapun anggota AIPMC dari Thailand yang bergabung adalah Dr Rachada Dhnadirek, sedangkan yang dari Filipina adalah Senator Walden Bello dari Partai Akbayan dan Ketua Komisi Tenaga Kerja di Kongres Filipina.

”Selain menemui para pejabat pemerintahan provinsi, delegasi akan berkunjung ke FED’s Migrant Learning Center dan bertemu dengan buruh migran di perkebunan karet di Bang Niang dan Thablamu Fishing Village,” ujar Eva.

Politikus PDIP itu mengungkapkan, AIPMC telah berupaya mengangkat isu buruh migran pada pembahasan di tingkat ASEAN.

Harapannya, kata dia, Pemerintah Myanmar maupun masyarakat internasional tidak mengabaikan perlindungan dan penghormatan HAM rakyat Myanmar dalam menggerakkan reformasi.

”Sebagai keluarga yang paling rentan, buruh migran menjadi prioritas advokasi AIPMC, terutama dikaitkan dengan fakta bahwa masalah ini berpotensi menimbulkan konflik dan ketegangan antaranggota ASEAN,” ungkapnya.

Nova Riyanti mengungkapkan, meski bukan anggota AIPMC, bergabungnya dia dalam border trip ini sangat relevan sebagai referensi atau model proyek bagi Komisi IX DPR dalam mempelajari proses advokasi penanganan buruh migran Myanmar di Phang Nga Thailand. Sebab, kata dia, problem migrasi sudah menjadi non-traditional security threat bagi negara-negara ASEAN, apalagi Indonesia.

”Karena Myanmar saat ini sedang menjadi sorotan dunia dalam proses reformasi, AIPMC juga bisa menekan Myanmar untuk memperhatikan problem warganya secara inward (tidak hanya migrasi) seperti kasus political detainees dan ikut mengadvokasi hak politik warga negara Myanmar ke depan,” ujarnya.(azh)