Thailand angkat menteri 'bermasalah'
Thailand angkat menteri 'bermasalah'
A
A
A
Sindonews.com – Perdana Menteri (PM) Thailand Yingluck Shinawatra mengangkat seorang menteri yang dianggap bermasalah oleh pemerintah Amerika Serikat (AS). Menteri tersebut masuk dalam daftar hitam Amerika Serikat (AS) karena dugaan memiliki hubungan bisnis dengan Presiden Zimbabwe Robert Mugambe.
Yingluck menunjuk Nalinee Taveesin sebagai menteri dalam kabinetnya pada minggu ini. Pemerintah AS telah membekukan assetnya pada tahun 2008. Ia dituduh sebagai seorang "kroni" yang menyediakan dukungan keuangan dan logistik untuk rezim Mugabe.
Namun PM Yingluck Shinawatra bersikeras mengatakan bahwa pengangkatan Nalinee sesuai dengan konstitusi pengangkatan di Thailand.
Akibat aksinya, aset Nalinee di dalam wilayah yuridiksi AS terpaksa dibekukan. Ia juga dilarang melakukan berbagai transaksi keuangan dan perbankan dengan warga AS.
Sebelumnya, Nalinee menuturkan bahwa ia telah mengenal keluarga Mugambe lebih dari satu dekade, tapi ia menyangkal bahwa ia juga memiliki hubungan bisnis dengan keluarga Mugambe.
“Saya belum pernah menjual batu permata. Saya juga tidak pernah membawa berlian untuk di jual di Thailand. Saya berteman dengan banyak presiden di dunia, ini merupakan sebuah kasus yang disebabkan karena hubungan pertemanan,” ungkap Nalinee seperti diungkap dalam AFP Kamis (19/1/2012).
Sementara itu, dari pihak oposisi seorang juru bicara partai Demokrat, Chavanond Intarakomalyasut mengatakan meskipun tidak ada larangan yang menyebutkan seorang menteri berada dalam daftar hitam, namun seharusnya pemerintah memiliki moral sebelum melakukan pengangkatan tersebut.
Pada tahun 2008 Departemen Keuangan AS mengungkapkan bahwa Nalinee adalah sosok pengusaha yang memfasilitasi sejumlah keuangan, real estate, dan transaksi penjualan permata dengan istri presiden Mugambe.
“Ironisnya, Nalinee Taveesin turut berpartisipasi dalam berbagai insiatif korupsi dan tantangan dalam pertumbuhan di Afrika dan Asia tenggara dan secara diam-diam mendukung praktek kleptokrasi dari salah satu rezim paling korup di Afrika” kata Departemen Keuangan AS.
Akibat aksinya, aset Nalinee di dalam wilayah yuridiksi AS terpaksa dibekukan. Ia juga dilarang melakukan berbagai transaksi keuangan dan perbankan dengan warga AS.(azh)
Yingluck menunjuk Nalinee Taveesin sebagai menteri dalam kabinetnya pada minggu ini. Pemerintah AS telah membekukan assetnya pada tahun 2008. Ia dituduh sebagai seorang "kroni" yang menyediakan dukungan keuangan dan logistik untuk rezim Mugabe.
Namun PM Yingluck Shinawatra bersikeras mengatakan bahwa pengangkatan Nalinee sesuai dengan konstitusi pengangkatan di Thailand.
Akibat aksinya, aset Nalinee di dalam wilayah yuridiksi AS terpaksa dibekukan. Ia juga dilarang melakukan berbagai transaksi keuangan dan perbankan dengan warga AS.
Sebelumnya, Nalinee menuturkan bahwa ia telah mengenal keluarga Mugambe lebih dari satu dekade, tapi ia menyangkal bahwa ia juga memiliki hubungan bisnis dengan keluarga Mugambe.
“Saya belum pernah menjual batu permata. Saya juga tidak pernah membawa berlian untuk di jual di Thailand. Saya berteman dengan banyak presiden di dunia, ini merupakan sebuah kasus yang disebabkan karena hubungan pertemanan,” ungkap Nalinee seperti diungkap dalam AFP Kamis (19/1/2012).
Sementara itu, dari pihak oposisi seorang juru bicara partai Demokrat, Chavanond Intarakomalyasut mengatakan meskipun tidak ada larangan yang menyebutkan seorang menteri berada dalam daftar hitam, namun seharusnya pemerintah memiliki moral sebelum melakukan pengangkatan tersebut.
Pada tahun 2008 Departemen Keuangan AS mengungkapkan bahwa Nalinee adalah sosok pengusaha yang memfasilitasi sejumlah keuangan, real estate, dan transaksi penjualan permata dengan istri presiden Mugambe.
“Ironisnya, Nalinee Taveesin turut berpartisipasi dalam berbagai insiatif korupsi dan tantangan dalam pertumbuhan di Afrika dan Asia tenggara dan secara diam-diam mendukung praktek kleptokrasi dari salah satu rezim paling korup di Afrika” kata Departemen Keuangan AS.
Akibat aksinya, aset Nalinee di dalam wilayah yuridiksi AS terpaksa dibekukan. Ia juga dilarang melakukan berbagai transaksi keuangan dan perbankan dengan warga AS.(azh)
()
Explore More