Kurangi Ketegangan di Malaysia, PAS Serukan Persatuan Etnik Melayu
Jum'at, 13 Maret 2020 - 10:04 WIB
Kurangi Ketegangan di Malaysia, PAS Serukan Persatuan Etnik Melayu
A
A
A
JAKARTA - Partai Islam Se-Malaysia (PAS) ingin membuktikan bahwa mereka bisa bekerja dalam pemerintahan pada kabinet baru di bawah Perdana Menteri (PM) Muhyiddin Yassin. Mereka juga ingin bekerja untuk mengurangi ketegangan agama Malaysia dan mempersatukan etnik Melayu.
Presiden PAS Abdul Hadi Awang mengungkapkan, dirinya yang tidak menjabat di posisi pemerintahan karena dia ingin berfungsi sebagai upaya untuk penyeimbang dan kontrol bagi anggota kabinet dari PAS. “Kini kita memiliki perwakilan, menteri, dan deputi menteri, yang menjalankan tugas eksekutif di pemerintahan,” ungkap Abdul Hadi, dilansir Channel News Asia.
Langkah tersebut, menurut dia, sebagai upaya untuk membuktikan kemampuan politikus PAS sebagai pejabat negara. Abdul Hadi mengungkapkan, dirinya memilih opsi untuk tetap di luar kabinet sehingga bisa memberikan suara dan memonitor secara efektif performa pemerintah.
Mantan anggota parlemen Nasrudin Hassan mengungkapkan, para pemimpin PAS seharusnya memberikan kesempatan bagi mereka. “Menteri itu bukan dosen. Mereka adalah pemimpin yang memiliki prinsip untuk mewakili partai agar bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan negara mereka. Anggota kabinet tidak akan membuat kebijakan yang berlawanan dengan Konstitusi Federal,” ujarnya.
PAS memegang lima posisi menteri dan lima posisi deputi kementerian pada kabinet baru. Mereka adalah Ibrahim Tuan Man who sebagai menteri lingkungan; Takiyuddin Hassan dengan posisi menteri di menteri departemen PM yang bertugas bekerja sama dengan parlemen dan urusan hukum; dan Mohd Khairuddin Aman Razali sebagai menteri industri perkebunan dan komoditas. Terakhir PAS pernah duduk di kabinet pemerintah sudah cukup lama, yakni Januari 1973 hingga November 1977. PAS memilih menarik diri dari koalisi berkuasa Barisan Nasional (BN) pada November 1977.
Dalam pandangan pakar politik Universitas Sains Malaysia Ahmad Fauzi Abdul Hamid bahwa tiga posisi menteri bagi PAS memang layak terutama Takiyuddin yang memiliki pengalaman di dunia hukum. “Dua menteri PAS di bidang pertanian dan lingkungan juga merupakan orang kompeten di bidang mereka,” paparnya.
Kalau pakar politik Universitas Malaya Sarawak Jeniri Amir menyatakan, upaya PAS memiliki representasi di pemerintahan sebagai upaya untuk membuktikan kalau mereka bukan partai “ekstrem”. “PAS bukan lagi berfungsi sebagai partai oposisi,” jelasnya. PAS, menurut dia, tidak bisa lagi bertindak seperti oposisi lagi. “Mereka harus lebih pragmatis dan memahami fleksibilitas kebutuhan bagi Malaysia,” ujarnya.
Jeniri juga menjelaskan, politikus PAS tidak lagi menggunakan ideologi mereka ketika berada di kekuasaan. “PAS harus membangun narasi baru,” jelasnya. Selama ini, PAS selalu mendorong pemberlakuan hukum syariat Islam atau dikenal hukum hudud seperti potong tangan bagi pencuri dan rajam hingga tewas bagi orang yang berhubungan badan di luar pernikahan.
PAS pertama kali mengusulkan hukum hudud sekitar dua dekade lalu saat Malaysia di bawah pemerintahan Mahathir Mohamad. Hukum itu menjadi perdebatan di parlemen. Pada 2015 lalu PAS kembali mengajukan hukum tersebut saat pemerintahan Najib Razak. Kembalinya PAS ke pemerintahan, banyak pihak memprediksi mereka akan kembali mengusulkan pemberlakuan hukum hudud kepada parlemen. (Andika H Mustaqim)
Presiden PAS Abdul Hadi Awang mengungkapkan, dirinya yang tidak menjabat di posisi pemerintahan karena dia ingin berfungsi sebagai upaya untuk penyeimbang dan kontrol bagi anggota kabinet dari PAS. “Kini kita memiliki perwakilan, menteri, dan deputi menteri, yang menjalankan tugas eksekutif di pemerintahan,” ungkap Abdul Hadi, dilansir Channel News Asia.
Langkah tersebut, menurut dia, sebagai upaya untuk membuktikan kemampuan politikus PAS sebagai pejabat negara. Abdul Hadi mengungkapkan, dirinya memilih opsi untuk tetap di luar kabinet sehingga bisa memberikan suara dan memonitor secara efektif performa pemerintah.
Mantan anggota parlemen Nasrudin Hassan mengungkapkan, para pemimpin PAS seharusnya memberikan kesempatan bagi mereka. “Menteri itu bukan dosen. Mereka adalah pemimpin yang memiliki prinsip untuk mewakili partai agar bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan negara mereka. Anggota kabinet tidak akan membuat kebijakan yang berlawanan dengan Konstitusi Federal,” ujarnya.
PAS memegang lima posisi menteri dan lima posisi deputi kementerian pada kabinet baru. Mereka adalah Ibrahim Tuan Man who sebagai menteri lingkungan; Takiyuddin Hassan dengan posisi menteri di menteri departemen PM yang bertugas bekerja sama dengan parlemen dan urusan hukum; dan Mohd Khairuddin Aman Razali sebagai menteri industri perkebunan dan komoditas. Terakhir PAS pernah duduk di kabinet pemerintah sudah cukup lama, yakni Januari 1973 hingga November 1977. PAS memilih menarik diri dari koalisi berkuasa Barisan Nasional (BN) pada November 1977.
Dalam pandangan pakar politik Universitas Sains Malaysia Ahmad Fauzi Abdul Hamid bahwa tiga posisi menteri bagi PAS memang layak terutama Takiyuddin yang memiliki pengalaman di dunia hukum. “Dua menteri PAS di bidang pertanian dan lingkungan juga merupakan orang kompeten di bidang mereka,” paparnya.
Kalau pakar politik Universitas Malaya Sarawak Jeniri Amir menyatakan, upaya PAS memiliki representasi di pemerintahan sebagai upaya untuk membuktikan kalau mereka bukan partai “ekstrem”. “PAS bukan lagi berfungsi sebagai partai oposisi,” jelasnya. PAS, menurut dia, tidak bisa lagi bertindak seperti oposisi lagi. “Mereka harus lebih pragmatis dan memahami fleksibilitas kebutuhan bagi Malaysia,” ujarnya.
Jeniri juga menjelaskan, politikus PAS tidak lagi menggunakan ideologi mereka ketika berada di kekuasaan. “PAS harus membangun narasi baru,” jelasnya. Selama ini, PAS selalu mendorong pemberlakuan hukum syariat Islam atau dikenal hukum hudud seperti potong tangan bagi pencuri dan rajam hingga tewas bagi orang yang berhubungan badan di luar pernikahan.
PAS pertama kali mengusulkan hukum hudud sekitar dua dekade lalu saat Malaysia di bawah pemerintahan Mahathir Mohamad. Hukum itu menjadi perdebatan di parlemen. Pada 2015 lalu PAS kembali mengajukan hukum tersebut saat pemerintahan Najib Razak. Kembalinya PAS ke pemerintahan, banyak pihak memprediksi mereka akan kembali mengusulkan pemberlakuan hukum hudud kepada parlemen. (Andika H Mustaqim)
(ysw)
