Perjanjian Damai dengan AS Untungkan Taliban, Rugikan Pemerintah Afghanistan

KABUL - Amerika Serikat (AS) dan Taliban akhirnya menandatangani perjanjian damai, yang akan mengakhiri konflik yang sudah berlangsung selama dua dekade. Perjanjian itu diteken di salah hotel mewa di Doha, Qatar pada akhir Februari lalu.

Marvin Weinbaum, cendikiawan dan direktur Pusat Studi Timur Tengah Pakistan untuk Studi Pakistan dan Afghanistan mengatakan, perjanjian ini bisa menjadi awal dari perdamaian di Afghanistan. Tapi, di sisi lain ini juga bisa awal dari konflik baru di negara tersebut.

"Ini menentukan, mungkin, panggung bagi rakyat Afghanistan sendiri untuk duduk dan entah bagaimana mengukir sebuah negara yang dapat memuaskan mereka yang menginginkan konstitusi, pemerintahan perwakilan dan mereka yang menginginkan pemerintahan Islam. Ini bukan struktur pemerintahan yang kompatibel," ucapnya, seperti dilansir Sputnik.

Sementara belum ada banyak langkah besar menuju perdamaian yang didemonstrasikan, Weinbaum menegaskan, bahwa ada satu subjek yang mendapat dukungan luas, yakni pemindahan pasukan AS dari Afghanistan. Hal ini, jelasnya, sangat mengutungkan Taliban, tapi merugikan pemerintah Afghanistan.

"Ini hanya daging merah bagi Taliban, untuk melihat pemerintah terpukul seperti itu. Untuk sekarang Taliban telah mencapai apa yang mereka inginkan selama ini, dan itu adalah pasukan asing untuk pergi. Sebab, begitu mereka melakukannya, maka Taliban berada dalam posisi untuk menarik pelatuk, secara harfiah dan kiasan," ucapnya.

Weinbaum mengatakan, ia tidak akan mengkategorikan peristiwa terkini ini sebagai bukti bahwa AS dikalahkan di wilayah tersebut, melainkan sebagai kegagalan misi.

"Intervensi dan periode waktu di mana pasukan AS berada di lapangan telah memungkinkan munculnya sebuah negara yang melakukan segala upaya untuk memasuki komunitas internasional (dan) menjadi negara modern," katanya.

Menurut Weinbaum, sementara ada sedikit dukungan untuk pasukan AS yang tersisa di Afghanistan, penting bagi Washington untuk mempertimbangkan meninggalkan sedikit tentara mereka untuk memerangi potensi terorisme dan memberikan dukungan udara kepada Pasukan Keamanan Afghanistan.

Sementara klausul seperti itu tidak ada dalam perjanjian perdamaian, Presiden AS, Donald Trump mengatakan bahwa pemerintah akan memindahkan kembali pasukan ke Afghanistan jika hal-hal buruk terjadi.

Terlepas dari kenyataan bahwa kekuatan baik regional maupun luar negeri mendukung gagasan pasukan AS dan NATO yang keluar dari Afghanistan, penarikan yang tiba-tiba akan mengejutkan negara tersebut dan mungkin mengarah pada perang saudara yang dapat berdampak langsung pada negara-negara sekitar dan memicu perang proxy perang.

"Perjanjian ini adalah persis perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak sampai Trump berkata lain dan memutuskan dia tidak menyukainya. Taliban belum menghasilkan apa pun," tukasnya.