Richard Grenell, Bos Baru Intelijen AS Tanpa Latar Belakang Intelijen
Minggu, 23 Februari 2020 - 09:26 WIB
Richard Grenell, Bos Baru Intelijen AS Tanpa Latar Belakang Intelijen
A
A
A
WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump dilaporkan telah menunjuk Richard Grenell sebagai plt. Direktur Intelijen Nasional (DIN). Namun, penunjukan Grennel ternyata memunculkan polemik, pasalnya dia tidak memiliki latar belakang intelijen.
Trump, melalui akun Twitternya pada pertengahan Februari mengumumkan telah menunjuk Grenel sebagai plt. DIN untuk menggantikan pejabat sebelumnya, yakni oseph Maguire. "Grenell telah mewakili Negara kami dengan sangat baik dan saya berharap dapat bekerja dengannya," kicau Trump.
Grenell adalah pendukung Trump yang loyal dan sangat terbuka. Dia telah menjadi Duta Besar AS untuk Jerman sejak 2018 dan sebelumnya menjabat sebagai juru bicara AS di PBB di masa pemerintahan George W. Bush.
Banyak pihak, termasuk anggota Senat AS mengkritik keputusan Trump, di mana mereka mengatakan pekerjaan itu harus dipegang oleh seseorang yang berpengalaman dalam bidang intelijen.
"Trump telah memilih seseorang tanpa pengalaman intelijen untuk melayani sebagai pemimpin komunitas intelijen negara dalam kapasitas sebagai pejabat sementara," kata anggota Komite Intelijen Senat, Mark Warner, seperti dilansir South China Morning Post.
"Komunitas intelijen layak mendapatkan stabilitas dan individu yang berpengalaman untuk memimpin mereka dalam masa tantangan keamanan nasional dan global yang besar. Sekarang, lebih dari sebelumnya negara kita membutuhkan direktur intelijen yang dikonfirmasi oleh Senat, yang akan memberikan intelijen dan analisis terbaik, terlepas dari apakah perlu atau tidak bagi presiden yang telah menunjuknya," sambungnya.
Berdasarkan Reformasi Intellience dan Pencegahan Terorisme tahun 2004 ditandatangani oleh Bush setelah 9/11 untuk meningkatkan pertukaran informasi di antara semua badan intelijen.
Undang-undang itu menyatakan bahwa presiden harus menunjuk DNI dengan saran dan persetujuan Senat. Tapi, karena Grenell adalah pejabat sementara, Trump tidak perlu saran dan persetujuan dari Senat untuk mengangkatnya.
Susan Hennessey, seorang pakar hukum keamanan nasional di Brookings Institution dan mantan pengacara di National Security Agency, mengatakan penunjukan Grenell sebagai plt. DNI adalah hal yang mengkhawatirkan.
"Ini seharusnya membuat Anda takut. Bukan hanya politisasi intelijen, tetapi juga seseorang yang sama sekali tidak kompeten dalam peran keamanan yang penting," ungkapnya.
Trump, melalui akun Twitternya pada pertengahan Februari mengumumkan telah menunjuk Grenel sebagai plt. DIN untuk menggantikan pejabat sebelumnya, yakni oseph Maguire. "Grenell telah mewakili Negara kami dengan sangat baik dan saya berharap dapat bekerja dengannya," kicau Trump.
Grenell adalah pendukung Trump yang loyal dan sangat terbuka. Dia telah menjadi Duta Besar AS untuk Jerman sejak 2018 dan sebelumnya menjabat sebagai juru bicara AS di PBB di masa pemerintahan George W. Bush.
Banyak pihak, termasuk anggota Senat AS mengkritik keputusan Trump, di mana mereka mengatakan pekerjaan itu harus dipegang oleh seseorang yang berpengalaman dalam bidang intelijen.
"Trump telah memilih seseorang tanpa pengalaman intelijen untuk melayani sebagai pemimpin komunitas intelijen negara dalam kapasitas sebagai pejabat sementara," kata anggota Komite Intelijen Senat, Mark Warner, seperti dilansir South China Morning Post.
"Komunitas intelijen layak mendapatkan stabilitas dan individu yang berpengalaman untuk memimpin mereka dalam masa tantangan keamanan nasional dan global yang besar. Sekarang, lebih dari sebelumnya negara kita membutuhkan direktur intelijen yang dikonfirmasi oleh Senat, yang akan memberikan intelijen dan analisis terbaik, terlepas dari apakah perlu atau tidak bagi presiden yang telah menunjuknya," sambungnya.
Berdasarkan Reformasi Intellience dan Pencegahan Terorisme tahun 2004 ditandatangani oleh Bush setelah 9/11 untuk meningkatkan pertukaran informasi di antara semua badan intelijen.
Undang-undang itu menyatakan bahwa presiden harus menunjuk DNI dengan saran dan persetujuan Senat. Tapi, karena Grenell adalah pejabat sementara, Trump tidak perlu saran dan persetujuan dari Senat untuk mengangkatnya.
Susan Hennessey, seorang pakar hukum keamanan nasional di Brookings Institution dan mantan pengacara di National Security Agency, mengatakan penunjukan Grenell sebagai plt. DNI adalah hal yang mengkhawatirkan.
"Ini seharusnya membuat Anda takut. Bukan hanya politisasi intelijen, tetapi juga seseorang yang sama sekali tidak kompeten dalam peran keamanan yang penting," ungkapnya.
(esn)
