Cegah Wisata Melahirkan, AS Perketat Visa Bagi Perempuan Asing
Rabu, 05 Februari 2020 - 08:07 WIB
Cegah Wisata Melahirkan, AS Perketat Visa Bagi Perempuan Asing
A
A
A
WASHINGTON - Pemerintah Amerika Serikat (AS) memperketat peraturan visa bagi perempuan asing yang sedang hamil. Kebijakan ini dikeluarkan menyusul tingginya tren wisata melahirkan demi meraih kewarganegaraan dan paspor AS.
Isu terkait wisata melahirkan sudah mencuat sejak beberapa tahun yang lalu. Namun, baru kali ini AS menerapkan kebijakan pencegahan di bagian imigrasi. Program itu meru-pakan bagian dari agenda utama Presiden AS Donald Trump yang menolak keras imigran ilegal, penggelapan pajak, dan penipuan visa.
Peraturan itu berlaku sejak awal bulan ini. Di bawah peraturan baru, pemohon visa yang sedang hamil akan kesulitan memperoleh visa wisata, kecuali mereka berkunjung atas alasan kesehatan, mampu membiayai perawatan dan pengobatan, menemui sanak saudara, menghadiri konferensi, atau acara bisnis.
“Peraturan itu hanya berlaku bagi pemohon untuk visa kelas B atau kunjungan dalam jangka pendek, baik untuk bisnis maupun pariwisata,” ujar Juru Bicara Gedung Putih Stephanie Grisham dikutip TIME. “Kami perlu menutup celah imigrasi itu guna melawan penyalahgunaandan melindungi keamanan AS.”
Stephanie menambahkan, peraturan baru juga dibuat untuk menjaga integritas kewarganegaraan AS. Selain itu, para pembayar pajak AS menjadi tidak terbebani untuk melunasi seluruh biaya yang berkaitan dengan wisata melahirkan. Secara konstitusional, praktik bepergian ke AS untuk melahirkan sebenarnya legal.
Beberapa tahun belakangan, otoritas terkait AS menahan dan menangkap operator wisata melahirkan atas dasar hukum penipuan atau penggelapan pajak. Sejauh ini, tidak ada data resmi terkait wisata melahirkan. Namun, menurut studi Pusat Penelitian Imigrasi, sekitar 36.000 bayi asing lahir di AS pada 2012.
Operator wisata melahirkan memasang banderol hingga USD80.000 (Rp1 miliar). Mayoritas pemohon berasal dari China dan Rusia. Sejumlah perempuan hamil pemohon visa juga selalu berkata jujur terkait tujuan keberangkatan mereka. Sebagian dari mereka bahkan melampirkan rekam medis dari rumah sakit.
Wisata melahirkan merupakan bisnis menggiurkan. Keluarga kaya raya sering ditawari ke AS menggunakan visa wisata sehingga dapat melahirkan di AS, memperoleh perawatan, kewarganegaraan, dan kembali pulang ke negara asalnya. Kasus ini juga banyak terjadi di wilayah perbatasan AS dengan Meksiko.
“Kami meyakini kunjungan menuju AS dengan tujuan memperoleh kewarganegaraan untuk anaknya melalui jalan melahiran merupakan aktivitas yang tak dapat dibenarkan,” ungkap Kementerian Luar Negeri AS. “Celah konstitusi itu telah menciptakan industri wisata melahirkan yang semakin tinggi.”
Pendiri AIST USA dari Florida, Elena Balmiler yang sering melayani pasien ibu hamil dari Rusia, menilai peraturan baru itu tidak akan berdampak terhadap bisnisnya. Dia mengaku lembaga kesehatannya telah menerima sekitar 45 klien tahun lalu. Dia juga menilai rencana pemerintah AS tidak akan bekerja efektif. “Sejauh ini, kebijakan dari pemerintah (AS) tidak berpengaruh apa-apa. Tidak ada satu orang pun yang mengubah pikirannya,” ujar Elena.
Isu terkait wisata melahirkan sudah mencuat sejak beberapa tahun yang lalu. Namun, baru kali ini AS menerapkan kebijakan pencegahan di bagian imigrasi. Program itu meru-pakan bagian dari agenda utama Presiden AS Donald Trump yang menolak keras imigran ilegal, penggelapan pajak, dan penipuan visa.
Peraturan itu berlaku sejak awal bulan ini. Di bawah peraturan baru, pemohon visa yang sedang hamil akan kesulitan memperoleh visa wisata, kecuali mereka berkunjung atas alasan kesehatan, mampu membiayai perawatan dan pengobatan, menemui sanak saudara, menghadiri konferensi, atau acara bisnis.
“Peraturan itu hanya berlaku bagi pemohon untuk visa kelas B atau kunjungan dalam jangka pendek, baik untuk bisnis maupun pariwisata,” ujar Juru Bicara Gedung Putih Stephanie Grisham dikutip TIME. “Kami perlu menutup celah imigrasi itu guna melawan penyalahgunaandan melindungi keamanan AS.”
Stephanie menambahkan, peraturan baru juga dibuat untuk menjaga integritas kewarganegaraan AS. Selain itu, para pembayar pajak AS menjadi tidak terbebani untuk melunasi seluruh biaya yang berkaitan dengan wisata melahirkan. Secara konstitusional, praktik bepergian ke AS untuk melahirkan sebenarnya legal.
Beberapa tahun belakangan, otoritas terkait AS menahan dan menangkap operator wisata melahirkan atas dasar hukum penipuan atau penggelapan pajak. Sejauh ini, tidak ada data resmi terkait wisata melahirkan. Namun, menurut studi Pusat Penelitian Imigrasi, sekitar 36.000 bayi asing lahir di AS pada 2012.
Operator wisata melahirkan memasang banderol hingga USD80.000 (Rp1 miliar). Mayoritas pemohon berasal dari China dan Rusia. Sejumlah perempuan hamil pemohon visa juga selalu berkata jujur terkait tujuan keberangkatan mereka. Sebagian dari mereka bahkan melampirkan rekam medis dari rumah sakit.
Wisata melahirkan merupakan bisnis menggiurkan. Keluarga kaya raya sering ditawari ke AS menggunakan visa wisata sehingga dapat melahirkan di AS, memperoleh perawatan, kewarganegaraan, dan kembali pulang ke negara asalnya. Kasus ini juga banyak terjadi di wilayah perbatasan AS dengan Meksiko.
“Kami meyakini kunjungan menuju AS dengan tujuan memperoleh kewarganegaraan untuk anaknya melalui jalan melahiran merupakan aktivitas yang tak dapat dibenarkan,” ungkap Kementerian Luar Negeri AS. “Celah konstitusi itu telah menciptakan industri wisata melahirkan yang semakin tinggi.”
Pendiri AIST USA dari Florida, Elena Balmiler yang sering melayani pasien ibu hamil dari Rusia, menilai peraturan baru itu tidak akan berdampak terhadap bisnisnya. Dia mengaku lembaga kesehatannya telah menerima sekitar 45 klien tahun lalu. Dia juga menilai rencana pemerintah AS tidak akan bekerja efektif. “Sejauh ini, kebijakan dari pemerintah (AS) tidak berpengaruh apa-apa. Tidak ada satu orang pun yang mengubah pikirannya,” ujar Elena.
(ysw)
