Bahas Masalah Palestina, Menlu Retno Telepon Sekjen OKI
A
A
A
JAKARTA - Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi melakukan percakapan telepon dengan Sekretaris Jenderal Organisasi Kerjasama Islam (OKI), Yusuf Bin Ahmed Al Uthaymeen untuk membahas situasi Palestina. Retno menelepon Yusuf setelah Amerika Serikat (AS) mengumumkan rencana perdamaian Timur Tengah mereka.
Melalui akun Twitternya, Retno mengatakan, dia juga sudah melakukan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Malaysia dan Uni Emirat Arab (UEA) untuk membahas hal yang sama.
"Berbicara melalui sambungan telepon dengan Sekretaris Jenderal OKI, Menteri Luar Negeri Malaysia dan juga Menteri Luar Negeri UEA dan membahas masalah Palestina," kicau Retno, seperti dikutip Sindonews pada Kamis (30/1/2020).
Terakit dengan rencana perdamaian Timur Tengah AS, sebelumnya Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa terkait isu Palestina Indonesia secara konsisten berpegang teguh pada amanah konstitusi.
"Penyelesaian masalah Palestina harus berlandaskan prinsip 'two-state solution' yang menghormati hukum internasional dan parameter yang telah disepakati oleh dunia internasional. Indonesia mendorong dihidupkannya kembali dialog yang melibatkan para pihak demi tercapainya stabilitas dan perdamaian abadi," kata Kemlu RI.
Menurut rencana, perdamaian Timur Tengah yang diumumkan oleh Trump, AS tetap mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, sedangkan Yerusalem Timur menjadi milik dari Palestina. Selain itu, proposal ini memungkinkan Israel untuk segera mencaplok hampir semua permukimannya di Tepi Barat yang diduduki, yang dianggap ilegal oleh Palestina dan sebagian besar masyarakat internasional.
Proposal ini akan membekukan pembangunan permukiman di daerah-daerah yang diperuntukkan bagi negara Palestina di masa depan selama periode negosiasi, tetapi daerah-daerah itu sebagian besar sudah terlarang untuk kegiatan pemukiman.
Melalui akun Twitternya, Retno mengatakan, dia juga sudah melakukan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Malaysia dan Uni Emirat Arab (UEA) untuk membahas hal yang sama.
"Berbicara melalui sambungan telepon dengan Sekretaris Jenderal OKI, Menteri Luar Negeri Malaysia dan juga Menteri Luar Negeri UEA dan membahas masalah Palestina," kicau Retno, seperti dikutip Sindonews pada Kamis (30/1/2020).
Terakit dengan rencana perdamaian Timur Tengah AS, sebelumnya Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa terkait isu Palestina Indonesia secara konsisten berpegang teguh pada amanah konstitusi.
"Penyelesaian masalah Palestina harus berlandaskan prinsip 'two-state solution' yang menghormati hukum internasional dan parameter yang telah disepakati oleh dunia internasional. Indonesia mendorong dihidupkannya kembali dialog yang melibatkan para pihak demi tercapainya stabilitas dan perdamaian abadi," kata Kemlu RI.
Menurut rencana, perdamaian Timur Tengah yang diumumkan oleh Trump, AS tetap mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, sedangkan Yerusalem Timur menjadi milik dari Palestina. Selain itu, proposal ini memungkinkan Israel untuk segera mencaplok hampir semua permukimannya di Tepi Barat yang diduduki, yang dianggap ilegal oleh Palestina dan sebagian besar masyarakat internasional.
Proposal ini akan membekukan pembangunan permukiman di daerah-daerah yang diperuntukkan bagi negara Palestina di masa depan selama periode negosiasi, tetapi daerah-daerah itu sebagian besar sudah terlarang untuk kegiatan pemukiman.
(esn)