Kritik Catatan HAM, Korut: AS Akan 'Membayar Mahal'
Sabtu, 21 Desember 2019 - 11:37 WIB
Kritik Catatan HAM, Korut: AS Akan 'Membayar Mahal'
A
A
A
SEOUL - Korea Utara (Korut) mengumbar kemarahannya terhadap kritik Amerika Serikat (AS) atas catatan hak asasi manusiannya. Korut mengatakan AS akan membayar mahal untuk kata-kata jahatnya.
Majelis Umum PBB pada hari Rabu mengutuk pelanggaran hak asasi manusia yang telah berlangsung lama dan berkelanjutan di Korut dalam resolusi tahunannya. Resolusi ini disponsori oleh puluhan negara termasuk AS dan ditolak oleh utusan Pyongyang untuk PBB.
Kantor berita Korut, KCNA, mengatakan bahwa komentar dari AS hanya akan memperburuk ketegangan di semenanjung Korea.
"Jika AS berani membuat masalah dengan sistem pemerintahan dengan dengan mengutip masalah hak asasi manusia, negara itu akan membayar mahal," tulis KCNA mengutip pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri Korut yang disitir dari Telegraph, Sabtu (21/12/2019).
Pernyataan Kementerian Luar Negeri Korut itu adalah yang pertama sejak Stephen Biegun, utusan khusus AS untuk Korut, secara terbuka mendesak Pyongyang untuk kembali berdialog. Korut sendiri belum menanggapi permintaan Biegun. (Baca: Utusan Khusus AS Desak Korut Mulai Kembali Pembicaraan Denuklirisasi )
Korut telah melakukan serangkaian uji coba senjata dalam beberapa pekan terakhir dan para analis mengatakan bahwa negara rahasia itu mungkin sedang mempersiapkan uji coba rudal balistik antarbenua yang dapat mengembalikannya ke jalur konfrontasi dengan AS.
Korut telah berulang kali menyerukan agar AS menghentikan "kebijakan bermusuhan" sebelum pembicaraan lebih lanjut, karena tenggat waktu akhir tahun yang ditetapkan untuk pendekatan negosiasi denuklirisasi semakin dekat.
Majelis Umum PBB pada hari Rabu mengutuk pelanggaran hak asasi manusia yang telah berlangsung lama dan berkelanjutan di Korut dalam resolusi tahunannya. Resolusi ini disponsori oleh puluhan negara termasuk AS dan ditolak oleh utusan Pyongyang untuk PBB.
Kantor berita Korut, KCNA, mengatakan bahwa komentar dari AS hanya akan memperburuk ketegangan di semenanjung Korea.
"Jika AS berani membuat masalah dengan sistem pemerintahan dengan dengan mengutip masalah hak asasi manusia, negara itu akan membayar mahal," tulis KCNA mengutip pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri Korut yang disitir dari Telegraph, Sabtu (21/12/2019).
Pernyataan Kementerian Luar Negeri Korut itu adalah yang pertama sejak Stephen Biegun, utusan khusus AS untuk Korut, secara terbuka mendesak Pyongyang untuk kembali berdialog. Korut sendiri belum menanggapi permintaan Biegun. (Baca: Utusan Khusus AS Desak Korut Mulai Kembali Pembicaraan Denuklirisasi )
Korut telah melakukan serangkaian uji coba senjata dalam beberapa pekan terakhir dan para analis mengatakan bahwa negara rahasia itu mungkin sedang mempersiapkan uji coba rudal balistik antarbenua yang dapat mengembalikannya ke jalur konfrontasi dengan AS.
Korut telah berulang kali menyerukan agar AS menghentikan "kebijakan bermusuhan" sebelum pembicaraan lebih lanjut, karena tenggat waktu akhir tahun yang ditetapkan untuk pendekatan negosiasi denuklirisasi semakin dekat.
(ian)
