Pimpinan DPR AS Sebut Trump sebagai Ancaman Nasional
Senin, 16 Desember 2019 - 19:52 WIB
Pimpinan DPR AS Sebut Trump sebagai Ancaman Nasional
A
A
A
WASHINGTON - Ketua Komite Kehakiman Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS), Jerrold Nadler membela proses pemakzulan terhadap Donald Trump. Dia menyebut Trump sebagai ancaman nasional.
Dalam sebuah wawancara dengan ABC News, Nadler mengatakan bahwa "integritas" pemilihan AS berisiko, karena Trump telah meminta campur tangan asing dalam pemilihan umum sebelumnya.
"Presiden ini (Trump) telah berkonspirasi, mencari campur tangan asing dalam pemilihan umum pada 2016," ucap Nadler dalam wawancara tersebut, seperti dilansir PressTV pada Senin (16/12/2019).
"Dia secara terbuka mencari campur tangan dalam pemilu 2020 dan dia menjadi ancaman berkelanjutan bagi keamanan nasional kita dan integritas pemilu kita terhadap sistem demokrasi kita sendiri. Kita tidak bisa membiarkan itu berlanjut," sambungnya.
Tim kampanye pemilihan Trump dituduh berkolusi dengan pemerintah Rusia untuk mencoba mempengaruhi pemilihan presiden 2016.
Badan-badan intelijen AS mengklaim Moskow ikut campur dalam pemilihan umum dengan melakukan peretasan email dan propaganda online yang bertujuan menebarkan perselisihan di AS dan menciderai citra lawan Trump kala itu yakni Hillary Clinton.
Baik Trump dan Rusia sendiri sejatinya telah membantah telah bekerjasama dalam pemilihan umum 2016.
Dalam sebuah wawancara dengan ABC News, Nadler mengatakan bahwa "integritas" pemilihan AS berisiko, karena Trump telah meminta campur tangan asing dalam pemilihan umum sebelumnya.
"Presiden ini (Trump) telah berkonspirasi, mencari campur tangan asing dalam pemilihan umum pada 2016," ucap Nadler dalam wawancara tersebut, seperti dilansir PressTV pada Senin (16/12/2019).
"Dia secara terbuka mencari campur tangan dalam pemilu 2020 dan dia menjadi ancaman berkelanjutan bagi keamanan nasional kita dan integritas pemilu kita terhadap sistem demokrasi kita sendiri. Kita tidak bisa membiarkan itu berlanjut," sambungnya.
Tim kampanye pemilihan Trump dituduh berkolusi dengan pemerintah Rusia untuk mencoba mempengaruhi pemilihan presiden 2016.
Badan-badan intelijen AS mengklaim Moskow ikut campur dalam pemilihan umum dengan melakukan peretasan email dan propaganda online yang bertujuan menebarkan perselisihan di AS dan menciderai citra lawan Trump kala itu yakni Hillary Clinton.
Baik Trump dan Rusia sendiri sejatinya telah membantah telah bekerjasama dalam pemilihan umum 2016.
(esn)
