Suriah Sebut AS Terus Ganggu Kerja Komite Konstitusi
A
A
A
DAMASKUS - Kementerian Luar Negeri Suriah mengatakan, Amerika Serikat (AS) berusaha mencampuri Komite Konstitusi Suriah, dalam proses menyusun konstitusi baru untuk Suriah. Komite Konstitusi Suriah, yang terdiri dari oposisi, masyarakat sipil, dan anggota rezim, mulai bekerja pada 20 November di Jenewa dengan fasilitasi PBB.
Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Suriah mengatakan, Washington berusaha untuk memaksakan agendanya sendiri pada Komite Konstitusi Suriah.
"Suriah menegaskan, dialog ini adalah dialog Suriah-Suriah dan tidak ada yang berhak untuk ikut campur tangan di dalamnya atau mendukung pihak mana pun dengan alasan apa pun," kata pejabat itu.
"Peran PBB, yang diwakili oleh Utusan Khususnya untuk Suriah Geir Pedersen, hanya sebatas memfasilitasi diskusi komite," sambungnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir PressTV pada Senin (2/12/2019).
Damaskus telah mengatakan berulang kali bahwa konstitusi Suriah yang baru adalah urusan murni Suriah, yang akan diputuskan oleh rakyat Suriah sendiri tanpa campur tangan asing.
Sementara itu, sebelumnya Kementerian Luar Negeri AS mengatakan, rezim Bashar al-Assad terus menunda kemajuan di Komite Konstitusi Suriah yang difasilitasi PBB. Washington mengatakan, Damaskus seharusnya tidak diizinkan untuk terus menghalangi Komite Konstitusi Suriah.
"Prasyarat yang diminta dari rezim Assad jelas melanggar aturan prosedur komite konstitusi, dan merupakan upaya terang-terangan untuk menunda pekerjaan upaya penting yang didukung, baik oleh Grup Kecil dan Grup Astana," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Morgan Ortagus.
Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Suriah mengatakan, Washington berusaha untuk memaksakan agendanya sendiri pada Komite Konstitusi Suriah.
"Suriah menegaskan, dialog ini adalah dialog Suriah-Suriah dan tidak ada yang berhak untuk ikut campur tangan di dalamnya atau mendukung pihak mana pun dengan alasan apa pun," kata pejabat itu.
"Peran PBB, yang diwakili oleh Utusan Khususnya untuk Suriah Geir Pedersen, hanya sebatas memfasilitasi diskusi komite," sambungnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir PressTV pada Senin (2/12/2019).
Damaskus telah mengatakan berulang kali bahwa konstitusi Suriah yang baru adalah urusan murni Suriah, yang akan diputuskan oleh rakyat Suriah sendiri tanpa campur tangan asing.
Sementara itu, sebelumnya Kementerian Luar Negeri AS mengatakan, rezim Bashar al-Assad terus menunda kemajuan di Komite Konstitusi Suriah yang difasilitasi PBB. Washington mengatakan, Damaskus seharusnya tidak diizinkan untuk terus menghalangi Komite Konstitusi Suriah.
"Prasyarat yang diminta dari rezim Assad jelas melanggar aturan prosedur komite konstitusi, dan merupakan upaya terang-terangan untuk menunda pekerjaan upaya penting yang didukung, baik oleh Grup Kecil dan Grup Astana," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Morgan Ortagus.
(esn)