Undang Trump ke Sidang Pemakzulan, Kongres AS: Hadir atau Berhenti Mengeluh
Rabu, 27 November 2019 - 15:12 WIB
Undang Trump ke Sidang Pemakzulan, Kongres AS: Hadir atau Berhenti Mengeluh
A
A
A
WASHINGTON - Kongres Amerika Serikat (AS) telah mengundang Presiden Donald Trump ke sidang pemakzulan pertamanya pada 4 Desember mendatang.
Ketua Komite Kehakiman DPR dari Partai Demokrat, Jerrold Nadler mengatakan, Trump bisa menghadiri persidangan tersebut atau berhenti mengeluh terkait prosesnya. Jka ia hadir, Trump bisa menanyai para saksi.
Dalam sebuah pernyataan, Nadler mengatakan bahwa ia telah menulis surat kepada Trump yang mengundangnya ke sidang bulan depan.
"Pada dasarnya, presiden memiliki pilihan untuk dibuat," kata Nadler.
"Dia bisa mengambil kesempatan ini untuk diwakili dalam sidang pemakzulan, atau dia bisa berhenti tentang prosesnya," tuturnya.
"Saya berharap dia memilih untuk berpartisipasi dalam penyelidikan, secara langsung atau melalui penasihat hukum, seperti yang dilakukan oleh presiden lain sebelumnya," ujar Nadler seperti dilansir dari BBC, Rabu (27/11/2019).
Dalam suratnya kepada Trump, Nadler mengatakan sidang akan menjadi kesempatan untuk membahas dasar historis dan konstitusional untuk pemakzulan.
"Kami juga akan membahas apakah dugaan tindakan Anda menuntut DPR menggunakan wewenangnya untuk mengadopsi pasal-pasal pemakzulan," tambahnya.
Nadler memberikan waktu kepada Trump hingga 1 Desember untuk mengkonfirmasi apakah ia akah hadis di sidang, dan jika demikian, untuk memberi tahu komite tentang siapa penasihat hukumnya.
Komite Kehakiman Kongres diperkirakan akan mulai menyusun pasal-pasal pemakzulan, yang merupakan tuduhan atas kesalahan terhadap presiden, pada awal Desember.
Setelah pemungutan suara di DPR yang dikontrol Partai Demokrat, persidangan akan diadakan di Senat yang dikuasai Partai Republik.
Jika Trump dinyatakan bersalah oleh mayoritas dua pertiga, hasil yang dianggap sangat tidak mungkin, ia akan menjadi presiden AS pertama yang dilengserkan dari jabatannya melalui pemakzulan.
Gedung Putih dan beberapa politisi Partai Republik menginginkan persidangan dibatasi hingga dua minggu.
Ini akan menandai tahap berikutnya dalam penyelidikan pemakzulan, yang berpusat pada panggilan telepon antara Presiden Trump dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada medio Juli lalu.
Dalam panggilan itu, Trump meminta Zelensky untuk menyelidiki Joe Biden, yang saat ini menjadi kandidat terdepan untuk menjadi calon presiden Partai Demokrat tahun depan, dan putran Hunter Biden, yang sebelumnya bekerja untuk perusahaan energi Ukraina, Burisma.
Penyelidikan sedang menyelidiki apakah Trump menggunakan ancaman pemotongan bantuan militer AS untuk menekan Ukraina agar menyelidiki Biden. Trump telah membantah melakukan kesalahan dan menyebut penyelidikan itu sebagai "perburuan penyihir".
Pekan lalu, Komite Intelijen DPR AS telah menyelesaikan dua minggu audiensi publik, yang mengikuti beberapa minggu wawancara tertutup.
Adam Schiff, ketua Komite Intelijen DPR AS dari Partai Demokrat, mengatakan komite-komite yang memimpin penyelidikan - Intelijen, Pengawasan dan Urusan Luar Negeri - sekarang sedang mengerjakan laporan mereka, yang akan dikeluarkan pada 3 Desember.
Ketua Komite Kehakiman DPR dari Partai Demokrat, Jerrold Nadler mengatakan, Trump bisa menghadiri persidangan tersebut atau berhenti mengeluh terkait prosesnya. Jka ia hadir, Trump bisa menanyai para saksi.
Dalam sebuah pernyataan, Nadler mengatakan bahwa ia telah menulis surat kepada Trump yang mengundangnya ke sidang bulan depan.
"Pada dasarnya, presiden memiliki pilihan untuk dibuat," kata Nadler.
"Dia bisa mengambil kesempatan ini untuk diwakili dalam sidang pemakzulan, atau dia bisa berhenti tentang prosesnya," tuturnya.
"Saya berharap dia memilih untuk berpartisipasi dalam penyelidikan, secara langsung atau melalui penasihat hukum, seperti yang dilakukan oleh presiden lain sebelumnya," ujar Nadler seperti dilansir dari BBC, Rabu (27/11/2019).
Dalam suratnya kepada Trump, Nadler mengatakan sidang akan menjadi kesempatan untuk membahas dasar historis dan konstitusional untuk pemakzulan.
"Kami juga akan membahas apakah dugaan tindakan Anda menuntut DPR menggunakan wewenangnya untuk mengadopsi pasal-pasal pemakzulan," tambahnya.
Nadler memberikan waktu kepada Trump hingga 1 Desember untuk mengkonfirmasi apakah ia akah hadis di sidang, dan jika demikian, untuk memberi tahu komite tentang siapa penasihat hukumnya.
Komite Kehakiman Kongres diperkirakan akan mulai menyusun pasal-pasal pemakzulan, yang merupakan tuduhan atas kesalahan terhadap presiden, pada awal Desember.
Setelah pemungutan suara di DPR yang dikontrol Partai Demokrat, persidangan akan diadakan di Senat yang dikuasai Partai Republik.
Jika Trump dinyatakan bersalah oleh mayoritas dua pertiga, hasil yang dianggap sangat tidak mungkin, ia akan menjadi presiden AS pertama yang dilengserkan dari jabatannya melalui pemakzulan.
Gedung Putih dan beberapa politisi Partai Republik menginginkan persidangan dibatasi hingga dua minggu.
Ini akan menandai tahap berikutnya dalam penyelidikan pemakzulan, yang berpusat pada panggilan telepon antara Presiden Trump dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada medio Juli lalu.
Dalam panggilan itu, Trump meminta Zelensky untuk menyelidiki Joe Biden, yang saat ini menjadi kandidat terdepan untuk menjadi calon presiden Partai Demokrat tahun depan, dan putran Hunter Biden, yang sebelumnya bekerja untuk perusahaan energi Ukraina, Burisma.
Penyelidikan sedang menyelidiki apakah Trump menggunakan ancaman pemotongan bantuan militer AS untuk menekan Ukraina agar menyelidiki Biden. Trump telah membantah melakukan kesalahan dan menyebut penyelidikan itu sebagai "perburuan penyihir".
Pekan lalu, Komite Intelijen DPR AS telah menyelesaikan dua minggu audiensi publik, yang mengikuti beberapa minggu wawancara tertutup.
Adam Schiff, ketua Komite Intelijen DPR AS dari Partai Demokrat, mengatakan komite-komite yang memimpin penyelidikan - Intelijen, Pengawasan dan Urusan Luar Negeri - sekarang sedang mengerjakan laporan mereka, yang akan dikeluarkan pada 3 Desember.
(ian)
