Israel Tingkatkan Pasukan Militer di Tepi Barat dan Gaza
Selasa, 26 November 2019 - 18:30 WIB
Israel Tingkatkan Pasukan Militer di Tepi Barat dan Gaza
A
A
A
TEL AVIV - Militer Israel, IDF, dilaporkan telah memperkuat pasukannya di Tepi Barat dan di sepanjang perbatasan Gaza untuk mengantisipasi protes massa Palestina pada saat peringatan Hari Kemarahan.
Menurut stasiun televisi Channel 12, tentara IDF mendapatkan panduan ketat yang meminta mereka untuk menghindari korban dan menghentikan aksi protes agar tidak lepas kendali.
IDF dikatakan prihatin bahwa eskalasi besar akan terjadi jika tentara menggunakan kekuatan mematikan sebagai tanggapan terhadap warga Palestina yang melempari batu dan melemparkan bom ke arah mereka selama demonstrasi.
Petugas tambahan dilaporkan telah dikerahkan ke perbatasan untuk memastikan bahwa tentara Israel bereaksi secara proporsional dan hanya menggunakan kekuatan mematikan dalam kasus-kasus di mana nyawa berada dalam bahaya seperti dilansir dari Sputnik, Selasa (26/11/2019).
Selama Great March of Return, serangkaian aksi protes warga Palestina diadakan di perbatasan Gaza tahun lalu untuk memperingati hilangnya tanah mereka yang diambilalih oleh Israel sejak tahun 1940-an, serta pengakuan AS baru-baru ini atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Menurut penyelidikan PBB sebanyak 183 warga Palestina tewas dan 6.000 lainnya terluka oleh amunisi hidup yang digunakan oleh pasukan keamanan Israel.
Korban tewas akibat pecahnya aksi kekerasan itu melampaui 103 kasus pembunuhan yang dicatat oleh polisi Israel di negara itu pada tahun 2018. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak laporan tersebut, yang telah diamanatkan oleh Dewan HAM PBB, yang dianggapnya didorong oleh kebencian obsesif terhadap Israel.
Amerika Serikat dalam dua tahun terakhir memicu kemarahan warga Palestina dan mendapat pujian di Tel Aviv atas beberapa langkah pro-Israel yang kontroversial. Dalam langkah terakhir, Gedung Putih mengumumkan bahwa mereka tidak lagi menganggap permukiman Israel di Tepi Barat ilegal.
Faksi-faksi Palestina yang bersaing di Jalur Gaza dan Tepi Barat sama-sama mengutuk tindakan itu - yang semakin meragukan bahwa konflik Israel-Palestina hanya dapat diselesaikan melalui solusi dua negara - dan menyerukan aksi protes massa mulai pagi ini. Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang berbasis di Ramallah berharap aksi ini dapat "membalikan keadaan yang sangat signifikan."
PBB percaya bahwa permukiman Israel di Tepi Barat melanggar hukum internasional (Konvensi Jenewa Keempat, khususnya) karena mereka didirikan di tanah yang diduduki. Israel berpendapat bahwa itu bukan kekuatan pendudukan dan dengan demikian tidak dicegah untuk menetap di sana, karena wilayah tersebut pertama kali dicaplok oleh Yordania dalam perang Arab-Israel 1948 dan kemudian direbut kembali dalam Perang Enam Hari pada 1967.
Palestina ingin tanah ini, bersama dengan Yerusalem Timur dan Jalur Gaza, menjadi wilayah negara mereka di masa depan. Palestina percaya bahwa semakin banyaknya permukiman Israel di Tepi Barat mengubah wilayah mereka menjadi wilayah yang terputus, yang sangat jauh dari menjadi negara yang berdekatan.
Menurut stasiun televisi Channel 12, tentara IDF mendapatkan panduan ketat yang meminta mereka untuk menghindari korban dan menghentikan aksi protes agar tidak lepas kendali.
IDF dikatakan prihatin bahwa eskalasi besar akan terjadi jika tentara menggunakan kekuatan mematikan sebagai tanggapan terhadap warga Palestina yang melempari batu dan melemparkan bom ke arah mereka selama demonstrasi.
Petugas tambahan dilaporkan telah dikerahkan ke perbatasan untuk memastikan bahwa tentara Israel bereaksi secara proporsional dan hanya menggunakan kekuatan mematikan dalam kasus-kasus di mana nyawa berada dalam bahaya seperti dilansir dari Sputnik, Selasa (26/11/2019).
Selama Great March of Return, serangkaian aksi protes warga Palestina diadakan di perbatasan Gaza tahun lalu untuk memperingati hilangnya tanah mereka yang diambilalih oleh Israel sejak tahun 1940-an, serta pengakuan AS baru-baru ini atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Menurut penyelidikan PBB sebanyak 183 warga Palestina tewas dan 6.000 lainnya terluka oleh amunisi hidup yang digunakan oleh pasukan keamanan Israel.
Korban tewas akibat pecahnya aksi kekerasan itu melampaui 103 kasus pembunuhan yang dicatat oleh polisi Israel di negara itu pada tahun 2018. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak laporan tersebut, yang telah diamanatkan oleh Dewan HAM PBB, yang dianggapnya didorong oleh kebencian obsesif terhadap Israel.
Amerika Serikat dalam dua tahun terakhir memicu kemarahan warga Palestina dan mendapat pujian di Tel Aviv atas beberapa langkah pro-Israel yang kontroversial. Dalam langkah terakhir, Gedung Putih mengumumkan bahwa mereka tidak lagi menganggap permukiman Israel di Tepi Barat ilegal.
Faksi-faksi Palestina yang bersaing di Jalur Gaza dan Tepi Barat sama-sama mengutuk tindakan itu - yang semakin meragukan bahwa konflik Israel-Palestina hanya dapat diselesaikan melalui solusi dua negara - dan menyerukan aksi protes massa mulai pagi ini. Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang berbasis di Ramallah berharap aksi ini dapat "membalikan keadaan yang sangat signifikan."
PBB percaya bahwa permukiman Israel di Tepi Barat melanggar hukum internasional (Konvensi Jenewa Keempat, khususnya) karena mereka didirikan di tanah yang diduduki. Israel berpendapat bahwa itu bukan kekuatan pendudukan dan dengan demikian tidak dicegah untuk menetap di sana, karena wilayah tersebut pertama kali dicaplok oleh Yordania dalam perang Arab-Israel 1948 dan kemudian direbut kembali dalam Perang Enam Hari pada 1967.
Palestina ingin tanah ini, bersama dengan Yerusalem Timur dan Jalur Gaza, menjadi wilayah negara mereka di masa depan. Palestina percaya bahwa semakin banyaknya permukiman Israel di Tepi Barat mengubah wilayah mereka menjadi wilayah yang terputus, yang sangat jauh dari menjadi negara yang berdekatan.
(ian)
