Pemerintah Sementara Bolivia Tuduh Morales Terlibat Terorisme
Sabtu, 23 November 2019 - 14:23 WIB
Pemerintah Sementara Bolivia Tuduh Morales Terlibat Terorisme
A
A
A
LA PAZ - Pemerintah sementara Bolivia menuduh Presiden terguling Evo Morales terlibat terorisme dan melakukan hasutan. Tuduhan itu muncul setelah dia diduga merencanakan blokade jalan raya untuk mencegah pengiriman makanan ke beberapa kota.
Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Dalam Negeri Arturo Murillo mengatakan tuduhan itu terkait dengan sebuah video di mana Morales terdengar di telepon sedang mengoordinasikan blokade dari Meksiko, tempat dia tinggal di pengasingan sejak digulingkan dalam sengketa pemilu 20 Oktober.
Murillo mengatakan pemerintah Bolivia sedang mencari hukuman maksimal, yaitu antara 15 dan 20 tahun penjara. Morales mengatakan video itu adalah "montase" dari lawan-lawannya.
Morales, 60, mengundurkan diri pada 10 November 2019 atas tekanan militer. Dia merasa pengunduran dirinya yang terpaksa itu sebagai kudeta.
Bolivia telah diguncang oleh protes besar setelah Morales menyatakan dirinya sebagai pemenang pemilihan presiden bulan lalu, meskipun lawan politiknya mengklaim ada kecurangan. Demo rusuh telah menewaskan 32 orang.
Pemerintah sementara Bolivia juga menuduh seorang mantan menteri, Juan Ramón Quintana, melakukan pelanggaran yang sama.
Jaksa Agung Bolivia, Juan Lanchipa, mengonfirmasi bahwa penyelidikan terhadap mantan presiden dan rekaman audio tersebut telah diluncurkan.
"Audio ini akan diverifikasi di Argentina, dan kami juga meminta perusahaan telekomunikasi untuk mengonfirmasi dari mana panggilan itu berasal," katanya, seperti dikutip AP, Sabtu (23/11/2019).
Blokade di Bolivia dapat menghambat aliran barang-barang secara bebas di negara itu, terutama di La Paz, di mana pemerintah berbasis.
Morales mengatakan di Twitter bahwa alih-alih menyelidikinya, pihak berwenang seharusnya menyelidiki kematian para pengunjuk rasa. Pada protes yang diorganisir oleh para pendukung Morales, orang-orang tidak lagi menyerukan kembalinya dia, sebaliknya menuntut agar Presiden sementara Jeanine Áñez dituntut setelah pembunuhan dan penggunaan militer untuk menekan protes.
Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Dalam Negeri Arturo Murillo mengatakan tuduhan itu terkait dengan sebuah video di mana Morales terdengar di telepon sedang mengoordinasikan blokade dari Meksiko, tempat dia tinggal di pengasingan sejak digulingkan dalam sengketa pemilu 20 Oktober.
Murillo mengatakan pemerintah Bolivia sedang mencari hukuman maksimal, yaitu antara 15 dan 20 tahun penjara. Morales mengatakan video itu adalah "montase" dari lawan-lawannya.
Morales, 60, mengundurkan diri pada 10 November 2019 atas tekanan militer. Dia merasa pengunduran dirinya yang terpaksa itu sebagai kudeta.
Bolivia telah diguncang oleh protes besar setelah Morales menyatakan dirinya sebagai pemenang pemilihan presiden bulan lalu, meskipun lawan politiknya mengklaim ada kecurangan. Demo rusuh telah menewaskan 32 orang.
Pemerintah sementara Bolivia juga menuduh seorang mantan menteri, Juan Ramón Quintana, melakukan pelanggaran yang sama.
Jaksa Agung Bolivia, Juan Lanchipa, mengonfirmasi bahwa penyelidikan terhadap mantan presiden dan rekaman audio tersebut telah diluncurkan.
"Audio ini akan diverifikasi di Argentina, dan kami juga meminta perusahaan telekomunikasi untuk mengonfirmasi dari mana panggilan itu berasal," katanya, seperti dikutip AP, Sabtu (23/11/2019).
Blokade di Bolivia dapat menghambat aliran barang-barang secara bebas di negara itu, terutama di La Paz, di mana pemerintah berbasis.
Morales mengatakan di Twitter bahwa alih-alih menyelidikinya, pihak berwenang seharusnya menyelidiki kematian para pengunjuk rasa. Pada protes yang diorganisir oleh para pendukung Morales, orang-orang tidak lagi menyerukan kembalinya dia, sebaliknya menuntut agar Presiden sementara Jeanine Áñez dituntut setelah pembunuhan dan penggunaan militer untuk menekan protes.
(mas)
