Tak Hanya Kedutaan, Kementerian Pertahanan Israel Juga Mogok Kerja
Kamis, 31 Oktober 2019 - 01:06 WIB
Tak Hanya Kedutaan, Kementerian Pertahanan Israel Juga Mogok Kerja
A
A
A
Aksi mogok kerja tidak hanya dilakukan oleh staf Kementerian Luar Negeri, termasuk Kedutaan Besar Israel di seluruh dunia, tapi juga dilakukan oleh Kementerian Pertahanan negara itu. Aksi mogok kerja ini adalah dampak dari keputusan Kementerian Keuangan Israel yang mengurangi upah pegawai kedua kementerian itu.
"Langkah ini bertentangan dengan semua tindakan yang semestinya, transparan, dan masuk akal dan perjanjian yang dicapai antara para pihak," kata Ketua Departemen Pertahanan Israel, Sasson Peretz dan sstaf Kementerian Luar Negeri Israel, Dana Benvenisti dalam pernyataan bersama,
"Kementerian Keuangan bertindak secara sepihak dan memberlakukan kondisi yang tidak dapat diterima terhadap kami," sambung keduanya, seperti dilansir Jerusalem Post pada Kamis (31/10/2019).
Mereka mengatakan, arahan untuk menghentikan pembayaran uang muka dan untuk secara retroaktif mengumpulkan pembayaran di muka dari para utusan, serta prosedur sepihak yang akan diterbitkan oleh Kementerian Keuangan adalah sesuatu yang tidak realistis.
"Ini mengganggu pekerjaan utusan negara di luar negeri, dan membahayakan para Duta Besar, kemampuan untuk berfungsi dan kondisi pekerjaan mereka. Hubungan luar negeri Israel dan keamanan Negara Israel juga akan terkena dampak negatif," sambungnya.
"Langkah ini bertentangan dengan semua tindakan yang semestinya, transparan, dan masuk akal dan perjanjian yang dicapai antara para pihak," kata Ketua Departemen Pertahanan Israel, Sasson Peretz dan sstaf Kementerian Luar Negeri Israel, Dana Benvenisti dalam pernyataan bersama,
"Kementerian Keuangan bertindak secara sepihak dan memberlakukan kondisi yang tidak dapat diterima terhadap kami," sambung keduanya, seperti dilansir Jerusalem Post pada Kamis (31/10/2019).
Mereka mengatakan, arahan untuk menghentikan pembayaran uang muka dan untuk secara retroaktif mengumpulkan pembayaran di muka dari para utusan, serta prosedur sepihak yang akan diterbitkan oleh Kementerian Keuangan adalah sesuatu yang tidak realistis.
"Ini mengganggu pekerjaan utusan negara di luar negeri, dan membahayakan para Duta Besar, kemampuan untuk berfungsi dan kondisi pekerjaan mereka. Hubungan luar negeri Israel dan keamanan Negara Israel juga akan terkena dampak negatif," sambungnya.
(esn)
