Anggota Parlemen Jerman 'Usir' Tentara AS

BERLIN - Anggota parlemen Jerman menuntut agar pemerintah mengusir pasukan Amerika Serikat (AS) yang ditempatkan di negara itu. Anggota parlemen Jerman berpendapat kehadiran tentara AS hanya melayani perang ilegal AS di Timur Tengah dan menyulut ketegangan dengan Rusia.

Anggota parlemen dari kelompok oposisi Partai Kiri telah mengajukan mosi menyerukan pemerintah Kanselir Angela Merkel untuk segera menghentikan pembiayaan kehadiran militer AS di negara itu. Mereka juga menuntut pembatalan perjanjian tahun 1990 yang memungkinkan tentara AS untuk dikerahkan di tanah Jerman.

"Lebih dari 35.000 tentara AS ditempatkan di Jerman, lebih banyak daripada di negara Eropa lainnya," bunyi dokumen yang diterbitkan situs web parlemen Jerman seperti dilansir dari Russia Today, Sabtu (26/10/2019).

Dokumen itu menambahkan bahwa pangkalan militer Amerika lebih lanjut digunakan untuk kebijakan perang Washington di Timur Tengah.

"Para pembuat undang-undang khususnya mengungkapkan kemarahan mereka atas fakta bahwa pangkalan-pangkalan Jerman digunakan dalam praktik ilegal yang berkelanjutan atas pembunuhan-pembunuhan yang ditargetkan AS di Pakistan dan Afghanistan," kata dokumen itu yang tampaknya merujuk pada penggunaan pangkalan militer AS untuk melakukan serangan.

Dokumen itu juga menyatakan bahwa kelanjutan kehadiran pasukan AS di tanah Jerman mengarah pada peningkatan situasi yang sudah tegang sehubungan dengan relasi dengan Rusia. Para anggota parlemen juga mengecam penyebaran pasukan Amerika ke pangkalan-pangkalan di Polandia dan negara-negara Eropa Tengah dan Timur lainnya, mengatakan bahwa tindakan seperti itu tidak dapat ditafsirkan sebagai apa pun selain persiapan perang.

Mereka juga menarik perhatian pada kenyataan bahwa pasukan AS dipindahkan melalui wilayah bekas Jerman Timur, sehingga melanggar semangat perjanjian '2 + 4' 1990 yang memfasilitasi reunifikasi Jerman dengan syarat bahwa tidak ada pasukan asing atau senjata nuklir yang mau disebarkan atau ditempatkan di sana.

Setidaknya 20 bom nuklir AS di pangkalan udara Buehel di Jerman barat juga mendapat kecaman dari para anggota parlemen, yang mendapati kemungkinan senjata-senjata ini digunakan oleh Angkatan Udara Jerman jika terjadi keadaan darurat cukup mengganggu.

"Kehadiran (militer Amerika) tidak sesuai dengan prinsip perdamaian yang diabadikan dalam konstitusi," kata dokumen itu.

Hukum Dasar, sebagaimana disebut di Jerman, memang menyatakan bahwa tindakan yang cenderung dan dilakukan dengan maksud untuk mengganggu hubungan damai antar negara, terutama untuk mempersiapkan agresi perang, melanggar konstitusi.

Namun, Berlin tampaknya belum berencana untuk menyingkirkan pasukan Amerika di tanahnya. Anggaran federal 2020 menunjukkan bahwa wajib pajak Jerman harus menghabiskan USD78,72 juta untuk pembiayaan pasukan AS dan asing lainnya yang ditempatkan di wilayahnya.

Washington, bagaimanapun, percaya ini tidak cukup. Pada bulan Agustus, dua duta besar Amerika, Georgette Mosbacher di Warsawa dan Richard Grenell di Berlin, telah mengisyaratkan bahwa AS sangat marah dengan Berlin yang tidak cukup membelanjakan pertahanannya sehingga bisa memindahkan pasukannya ke negara tetangga Polandia.

"Sungguh menghina untuk mengharapkan pembayar pajak AS untuk terus membayar lebih dari 50.000 orang Amerika di Jerman," kata Grenell kepada kantor berita DPA pada waktu itu. Pernyataan itu memicu kegemparan di kalangan politisi Jerman, dengan Dietmar Bartsch, seorang anggota parlemen dari Partai Kiri, mengatakan bahwa Amerika seharusnya menarik diri dan membawa nuklir mereka.

Orang Jerman biasa juga tampaknya tidak terlalu takut pada pasukan AS yang tiba-tiba menanggalkan "perlindungan" mereka karena sebagian besar mengatakan bahwa penarikan pasukan AS dari Jerman tidak akan membuat mereka kurang aman, menurut survei Agustus.