Dengan atau Tanpa Mediator, Iran Siap Duduk Satu Meja dengan Saudi
Minggu, 13 Oktober 2019 - 07:11 WIB
Dengan atau Tanpa Mediator, Iran Siap Duduk Satu Meja dengan Saudi
A
A
A
TEHERAN - Iran kembali menyatakan kesiapannya untuk berdialog dengan Arab Saudi, bahkan dengan atau tanpa mediator. Hal itu ditegaskan Kementerian Luar Negeri Iran, jelang kunjungan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan.
Ditanya tentang laporan bahwa Khan, yang dijadwalkan tiba di Iran pada hari Minggu, dapat mencoba menengahi antara Teheran dan Riyadh, juru bicara Kementerian Luar Negeri Abbas Mousavi mengatakan: "Saya tidak mengetahui adanya mediasi," menurut kantor berita IRIB.
"Iran telah mengumumkan bahwa, dengan atau tanpa mediator, selalu siap untuk melakukan pembicaraan dengan tetangganya, termasuk Arab Saudi, untuk menghilangkan kesalahpahaman," tambah Mousavi seperti dikutip dari Reuters, Minggu (13/10/2019).
Dua pejabat senior pemerintah Pakistan mengkonfirmasi kepada Reuters bahwa Khan akan menyambangi Teheran untuk mencoba meredakan ketegangan antara Iran dan Arab Saudi, setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meminta bantuannya.
"Perdana Menteri juga akan mengunjungi Arab Saudi minggu depan," kata seorang pejabat, berbicara dengan syarat anonim karena ia tidak diizinkan untuk berbicara tentang masalah rahasia.
"Misinya adalah untuk mencoba negosiasi terbuka, atau semacam membangun kepercayaan bagi kedua negara yang saling bersaing untuk memulai beberapa pembicaraan," kata pejabat itu.
Dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu, Kementerian Luar Negeri Pakistan menggambarkan kunjungan Khan ke Teheran sebagai bagian dari inisiatifnya untuk mempromosikan perdamaian dan keamanan di wilayah tersebut.
Khan dijadwalkan melakukan pertemuan dengan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dan Presiden Hassan Rouhani.
Menteri Luar Negeri Iran memberi isyarat minggu ini bahwa negaranya bersedia untuk membahas masalah regional dengan Arab Saudi, tetapi Riyadh harus berhenti "membunuh orang".
Arab Saudi terkunci dalam beberapa perang proksi di wilayah tersebut dengan Iran dan menyalahkan Teheran atas serangan terhadap pabrik minyak Saudi pada 14 September, tuduhan yang dibantah Iran. Kerajaan di Teluk itu mengatakan lebih memilih solusi politik daripada solusi militer.
Ditanya tentang laporan bahwa Khan, yang dijadwalkan tiba di Iran pada hari Minggu, dapat mencoba menengahi antara Teheran dan Riyadh, juru bicara Kementerian Luar Negeri Abbas Mousavi mengatakan: "Saya tidak mengetahui adanya mediasi," menurut kantor berita IRIB.
"Iran telah mengumumkan bahwa, dengan atau tanpa mediator, selalu siap untuk melakukan pembicaraan dengan tetangganya, termasuk Arab Saudi, untuk menghilangkan kesalahpahaman," tambah Mousavi seperti dikutip dari Reuters, Minggu (13/10/2019).
Dua pejabat senior pemerintah Pakistan mengkonfirmasi kepada Reuters bahwa Khan akan menyambangi Teheran untuk mencoba meredakan ketegangan antara Iran dan Arab Saudi, setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meminta bantuannya.
"Perdana Menteri juga akan mengunjungi Arab Saudi minggu depan," kata seorang pejabat, berbicara dengan syarat anonim karena ia tidak diizinkan untuk berbicara tentang masalah rahasia.
"Misinya adalah untuk mencoba negosiasi terbuka, atau semacam membangun kepercayaan bagi kedua negara yang saling bersaing untuk memulai beberapa pembicaraan," kata pejabat itu.
Dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu, Kementerian Luar Negeri Pakistan menggambarkan kunjungan Khan ke Teheran sebagai bagian dari inisiatifnya untuk mempromosikan perdamaian dan keamanan di wilayah tersebut.
Khan dijadwalkan melakukan pertemuan dengan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dan Presiden Hassan Rouhani.
Menteri Luar Negeri Iran memberi isyarat minggu ini bahwa negaranya bersedia untuk membahas masalah regional dengan Arab Saudi, tetapi Riyadh harus berhenti "membunuh orang".
Arab Saudi terkunci dalam beberapa perang proksi di wilayah tersebut dengan Iran dan menyalahkan Teheran atas serangan terhadap pabrik minyak Saudi pada 14 September, tuduhan yang dibantah Iran. Kerajaan di Teluk itu mengatakan lebih memilih solusi politik daripada solusi militer.
(ian)
