PBB Luncurkan Penyelidikan Atas Pembunuhan dan Penyiksaan di Venezuela
Sabtu, 28 September 2019 - 04:26 WIB
PBB Luncurkan Penyelidikan Atas Pembunuhan dan Penyiksaan di Venezuela
A
A
A
JENEWA - Dewan HAM PBB membentuk misi pencarian fakta untuk menyelidiki pelanggaran di Venezuela, termasuk dugaan penyiksaan dan ribuan eksekusi singkat.
Forum Jenewa mengadopsi laporan dari Grup Lima dengan suara 19 mendukung dan tujuh menentang dengan 21 abstain pada hari terakhir sesi tiga minggu. Grup lima yang beranggotakan 12 negara dan sebagian besar negara Barat telah mengakui pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido sebagai pemimpin sah negara itu.
"Kami percaya langkah-langkah serius dan kredibel untuk akuntabilitas diperlukan. Dan langkah-langkah ini tidak dapat ditemukan di dalam Venezuela," kata duta besar Brasil Maria Nazareth Farani Azevedo seperti dikutip dari Al Jazeera, Sabtu (28/9/2019).
Resolusi itu mengecam penindasan dan penganiayaan yang ditargetkan secara luas melalui apa yang disebutnya penggunaan kekuatan berlebihan terhadap pengunjuk rasa damai, penutupan media dan erosi aturan hukum.
Resolusi itu menyatakan keprihatinan besar pada kenyataan bahwa setidaknya ada 6.000 pembunuhan yang dihasilkan dari operasi keamanan di Republik Bolivarian Venezuela sejak Januari 2018 dan, menurut informasi yang dianalisis oleh Komisaris Tinggi, banyak dari pembunuhan ini mungkin merupakan eksekusi di luar proses hukum.
Mereka juga mengutuk penahanan sewenang-wenang dan penghilangan paksa yang dilakukan oleh pasukan keamanan, Pasukan Tindakan Khusus yang dikenal sebagai FAES, dan kelompok bersenjata sipil pro-pemerintah.
Resolusia itu mengatakan setidaknya 3,7 juta warga Venezuela "kurang gizi" di tengah kekurangan makanan, vaksin, dan akses ke layanan kesehatan.
"Tindakan oleh Dewan Hak Asasi Manusia mengirimkan pesan yang jelas kepada pihak berwenang Venezuela bahwa mereka pada akhirnya akan dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan mereka," Jose Miguel Vivanco dari Human Rights Watch mengatakan dalam sebuah pernyataan.
Duta besar Venezuela Jorge Valero menolak apa yang disebutnya sebagai "resolusi permusuhan" sebagai bagian kampanye yang dipimpin oleh Amerika Serikat (AS).
"Kelompok kecil ini mengikuti instrumen tee yang diserahkan kepada mereka oleh kekaisaran Amerika, ini adalah subyek administrasi Presiden Trump yang memalukan," Valero mengatakan pada pembicaraan itu.
Kepala Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet, dalam sebuah laporan yang dikeluarkan pada 4 Juli setelah kunjungannya ke negara Andean, mengatakan bahwa pasukan keamanan Venezuela mengirimkan tim pembunuh untuk membunuh para pemuda seolah-olah mereka menolak ditangkap.
Angka yang dikeluarkan pemerintah menunjukkan jumlah korban tewas karena menolak ditangkap berjumlah 5.287 tahun lalu dan 1.569 pada 19 Mei tahun ini. Laporan PBB mengatakan angka-angka itu "sangat tinggi" dan banyak dari mereka tampaknya merupakan eksekusi di luar pengadilan.
Pemerintah Maduro menyebut laporan PBB sebagai "visi parsial selektif dan terbuka" tentang situasi tersebut.
Forum Jenewa mengadopsi laporan dari Grup Lima dengan suara 19 mendukung dan tujuh menentang dengan 21 abstain pada hari terakhir sesi tiga minggu. Grup lima yang beranggotakan 12 negara dan sebagian besar negara Barat telah mengakui pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido sebagai pemimpin sah negara itu.
"Kami percaya langkah-langkah serius dan kredibel untuk akuntabilitas diperlukan. Dan langkah-langkah ini tidak dapat ditemukan di dalam Venezuela," kata duta besar Brasil Maria Nazareth Farani Azevedo seperti dikutip dari Al Jazeera, Sabtu (28/9/2019).
Resolusi itu mengecam penindasan dan penganiayaan yang ditargetkan secara luas melalui apa yang disebutnya penggunaan kekuatan berlebihan terhadap pengunjuk rasa damai, penutupan media dan erosi aturan hukum.
Resolusi itu menyatakan keprihatinan besar pada kenyataan bahwa setidaknya ada 6.000 pembunuhan yang dihasilkan dari operasi keamanan di Republik Bolivarian Venezuela sejak Januari 2018 dan, menurut informasi yang dianalisis oleh Komisaris Tinggi, banyak dari pembunuhan ini mungkin merupakan eksekusi di luar proses hukum.
Mereka juga mengutuk penahanan sewenang-wenang dan penghilangan paksa yang dilakukan oleh pasukan keamanan, Pasukan Tindakan Khusus yang dikenal sebagai FAES, dan kelompok bersenjata sipil pro-pemerintah.
Resolusia itu mengatakan setidaknya 3,7 juta warga Venezuela "kurang gizi" di tengah kekurangan makanan, vaksin, dan akses ke layanan kesehatan.
"Tindakan oleh Dewan Hak Asasi Manusia mengirimkan pesan yang jelas kepada pihak berwenang Venezuela bahwa mereka pada akhirnya akan dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan mereka," Jose Miguel Vivanco dari Human Rights Watch mengatakan dalam sebuah pernyataan.
Duta besar Venezuela Jorge Valero menolak apa yang disebutnya sebagai "resolusi permusuhan" sebagai bagian kampanye yang dipimpin oleh Amerika Serikat (AS).
"Kelompok kecil ini mengikuti instrumen tee yang diserahkan kepada mereka oleh kekaisaran Amerika, ini adalah subyek administrasi Presiden Trump yang memalukan," Valero mengatakan pada pembicaraan itu.
Kepala Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet, dalam sebuah laporan yang dikeluarkan pada 4 Juli setelah kunjungannya ke negara Andean, mengatakan bahwa pasukan keamanan Venezuela mengirimkan tim pembunuh untuk membunuh para pemuda seolah-olah mereka menolak ditangkap.
Angka yang dikeluarkan pemerintah menunjukkan jumlah korban tewas karena menolak ditangkap berjumlah 5.287 tahun lalu dan 1.569 pada 19 Mei tahun ini. Laporan PBB mengatakan angka-angka itu "sangat tinggi" dan banyak dari mereka tampaknya merupakan eksekusi di luar pengadilan.
Pemerintah Maduro menyebut laporan PBB sebagai "visi parsial selektif dan terbuka" tentang situasi tersebut.
(ian)
