Anwar Ibrahim Berharap Duduki Jabatan PM Malaysia Tahun Depan
Anwar Ibrahim Berharap Duduki Jabatan PM Malaysia Tahun Depan
A
A
A
KUALA LUMPUR - Pemimpin Partai Keadilan Rakyat (PKR), Anwar Ibrahim mengatakan, dia mengharapkan untuk mengambil alih sebagai Perdana Menteri Malaysia pada pertengahan tahun depan. Anwar menekankan, apakah Mei 2020 adalah tanggal transisi kekuasaan dari Mahathir Mohamad kepada dirinya.
"Ada pemahaman bahwa itu seharusnya (pemidahan kekuatasan) sekitar waktu itu, tapi saya pikir saya tidak boleh terlalu picik tentang bulan yang tepat," kata Anwar, saat melakukan wawancara dengan Bloomberg.
"Tetapi, ada pemahaman bahwa dia (Mahathir) akan mengundurkan diri dan saya harus melanjutkanya (tugas Perdana Menteri Malaysia)," sambungnya, seperti dilansir Channel News Asia pada Rabu (18/9).
Batas waktu Mei 2020 adalah sejalan dengan sikap PKR, bahwa Anwar akan menduduki jabatan tertinggi dalam pemerintahan dua tahun setelah pemilihan umum 2018, berdasarkan kesepakatan dalam koalisi Pakatan Harapan (PH).
Ketika Mahathir memimpin PH untuk menggulingkan Barisan Nasional dalam pemilihan Mei tahun lalu, Anwar menjalani hukuman lima tahun penjara karena sodomi, sebuah tuduhan yang menurutnya bermotivasi politik. Beberapa hari setelah kemenangan PH, Anwar, diberikan grasi kerajaan dari Raja Malaysia dan kembali ke arena politik.
Mahathir, yang menyebut dirinya "Perdana Menteri sementara", telah menegaskan kembali bahwa ia akan menyerahkan tongkat estafet kepada Anwar seperti yang disepakati, meskipun ia tampaknya tidak berkomitmen atas tenggat waktu penyerahan.
Namun, beberapa pihak mulai mengusulkan agar Mahathir menjalani masa jabatan penuh sampai pemilihan umum berikutnya pada tahun 2023. Di antara mereka yang mendukung usulan ini adalah Wakil Presiden PKR dan Menteri Urusan Ekonomi Malaysia, Azmin Al, yang memperdalam perpecahan di dalam partai.
Terkait usulan tersebut, Anwar mengatakan para pesaingnya tidak memiliki legitimasi akan hal itu.
"Tidak ada tanda-tanda pihak mana pun memperkenalkan atau mempromosikan atau melobi untuk nama lain. Itu tidak menghentikan ambisi individu lain," tambahnya, menggambarkan mereka sebagai tidak relevan.
"Ada pemahaman bahwa itu seharusnya (pemidahan kekuatasan) sekitar waktu itu, tapi saya pikir saya tidak boleh terlalu picik tentang bulan yang tepat," kata Anwar, saat melakukan wawancara dengan Bloomberg.
"Tetapi, ada pemahaman bahwa dia (Mahathir) akan mengundurkan diri dan saya harus melanjutkanya (tugas Perdana Menteri Malaysia)," sambungnya, seperti dilansir Channel News Asia pada Rabu (18/9).
Batas waktu Mei 2020 adalah sejalan dengan sikap PKR, bahwa Anwar akan menduduki jabatan tertinggi dalam pemerintahan dua tahun setelah pemilihan umum 2018, berdasarkan kesepakatan dalam koalisi Pakatan Harapan (PH).
Ketika Mahathir memimpin PH untuk menggulingkan Barisan Nasional dalam pemilihan Mei tahun lalu, Anwar menjalani hukuman lima tahun penjara karena sodomi, sebuah tuduhan yang menurutnya bermotivasi politik. Beberapa hari setelah kemenangan PH, Anwar, diberikan grasi kerajaan dari Raja Malaysia dan kembali ke arena politik.
Mahathir, yang menyebut dirinya "Perdana Menteri sementara", telah menegaskan kembali bahwa ia akan menyerahkan tongkat estafet kepada Anwar seperti yang disepakati, meskipun ia tampaknya tidak berkomitmen atas tenggat waktu penyerahan.
Namun, beberapa pihak mulai mengusulkan agar Mahathir menjalani masa jabatan penuh sampai pemilihan umum berikutnya pada tahun 2023. Di antara mereka yang mendukung usulan ini adalah Wakil Presiden PKR dan Menteri Urusan Ekonomi Malaysia, Azmin Al, yang memperdalam perpecahan di dalam partai.
Terkait usulan tersebut, Anwar mengatakan para pesaingnya tidak memiliki legitimasi akan hal itu.
"Tidak ada tanda-tanda pihak mana pun memperkenalkan atau mempromosikan atau melobi untuk nama lain. Itu tidak menghentikan ambisi individu lain," tambahnya, menggambarkan mereka sebagai tidak relevan.
(esn)
Explore More