Afghanistan Mengaku Miliki Kekhwatiran atas Perjanjian AS-Taliban
Rabu, 04 September 2019 - 21:02 WIB
Afghanistan Mengaku Miliki Kekhwatiran atas Perjanjian AS-Taliban
A
A
A
KABUL - Pemerintah Afghanistan mengaku memiliki keprihatinan tentang rancangan perjanjian perdamaian yang dicapai antara perunding Amerika Serikat (AS) dan Taliban. Kabul mengatakan ingin meminta klarifikasi Washington mengenai hal ini.
Kesepakatan itu, yang akan membuat sekitar 5.000 tentara AS ditarik dan lima pangkalan ditutup dengan imbalan jaminan bahwa Afghanistan tidak akan digunakan sebagai pangkalan untuk serangan militan terhadap Amerika, disampaikan kepada Presiden Afghanistan, Ashraf Ghani minggu ini oleh utusan khusus AS untuk perdamaian di Afghanistan, Zalmay Khalilzad.
Namun, dengan Taliban meningkatkan serangan Kabul dan pusat-pusat provinsi di seluruh negeri, perjanjian tersebut menghadapi keraguan dari beberapa pihak, termasuk sejumlah mantan pejabat dan politisi AS.
"Pemerintah Afghanistan juga prihatin dan kami, oleh karena itu, ingin kejelasan lebih lanjut tentang dokumen ini untuk sepenuhnya menganalisis bahaya dan konsekuensi negatifnya dan menghindari bahaya," juru bicara Ghani, Sediq Sediqqi, seperti dilansir Channel News Asia pada Rabu (4/9).
Kesepakatan itu sendiri, yang dicapai setelah berbulan-bulan negosiasi, sejatinya dimaksudkan untuk membuka jalan bagi apa yang disebut pembicaraan "intra-Afghanistan" untuk mengakhiri pertempuran dan mencapai penyelesaian politik penuh.
Namun, kecurigaan yang mendalam masih ada dan masih belum jelas apakah Taliban akan setuju untuk melakukan pembicaraan penuh dengan pemerintah Afghanistan.
Kesepakatan itu, yang akan membuat sekitar 5.000 tentara AS ditarik dan lima pangkalan ditutup dengan imbalan jaminan bahwa Afghanistan tidak akan digunakan sebagai pangkalan untuk serangan militan terhadap Amerika, disampaikan kepada Presiden Afghanistan, Ashraf Ghani minggu ini oleh utusan khusus AS untuk perdamaian di Afghanistan, Zalmay Khalilzad.
Namun, dengan Taliban meningkatkan serangan Kabul dan pusat-pusat provinsi di seluruh negeri, perjanjian tersebut menghadapi keraguan dari beberapa pihak, termasuk sejumlah mantan pejabat dan politisi AS.
"Pemerintah Afghanistan juga prihatin dan kami, oleh karena itu, ingin kejelasan lebih lanjut tentang dokumen ini untuk sepenuhnya menganalisis bahaya dan konsekuensi negatifnya dan menghindari bahaya," juru bicara Ghani, Sediq Sediqqi, seperti dilansir Channel News Asia pada Rabu (4/9).
Kesepakatan itu sendiri, yang dicapai setelah berbulan-bulan negosiasi, sejatinya dimaksudkan untuk membuka jalan bagi apa yang disebut pembicaraan "intra-Afghanistan" untuk mengakhiri pertempuran dan mencapai penyelesaian politik penuh.
Namun, kecurigaan yang mendalam masih ada dan masih belum jelas apakah Taliban akan setuju untuk melakukan pembicaraan penuh dengan pemerintah Afghanistan.
(esn)
