RI akan Gelar Pertemuan Internasional Soal Diplomasi Digital
Rabu, 04 September 2019 - 22:02 WIB
RI akan Gelar Pertemuan Internasional Soal Diplomasi Digital
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri dikabarkan akan menggelar pertemuan internasional mengenai diplomasi digital. Pertemuan yang memiliki nama "Regional Conference on Digital Diplomacy" (RCDD) ini rencananya akan digelar pekan depan.
Direktur Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri Indonesia, Listiana Operananta menuturkan kegiatan ini akan dihadiri oleh sekitar 150 orang wakil pemerintah, para pakar dan praktisi di bidang diplomasi digital, akademisi dan lembaga think tank serta sektor swasta terkait.
Para peserta, papar Listiana, berasal dari 10 negara ASEAN dan enam negara kawasan Asia dan Pasifik, yakni Australia, China, India, Jepang, Korea Selatan (Korsel) dan Selandia Baru.
“Pertemuan RCDD pertama di kawasan yang digagas Indonesia ini merupakan tindak lanjut dari International Seminar on Digital Diplomacy: Beyond Social Media yang diadakan di Jakarta pada 12 Juli 2018," ucapnya pada Rabu (4/9).
Wanita yang kerap disapa Listi ini menuturkan, RCDD akan menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan terkait di kawasan untuk membahas peluang dan tantangan mengenai bagaimana diplomasi dijalankan di era digital, dan bagaimana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) digunakan secara efektif dalam diplomasi menuju kemajuan dan kemakmuran bersama.
RCDD, ungkap Listi, juga akan mendorong kerja sama di masa depan dalam mengurangi kesenjangan teknologi dan digital (technological and digital divide) di kawasan. Kegiatan ini diharapkan pula menjadi kesempatan bagi semua pihak yang hadir, termasuk sektor swasta, untuk membangun peluang kerja sama di bidang teknologi digital.
Konferensi ini akan menyepakati The Jakarta Message on Regional Cooperation on Digital Diplomacy yang berisi antara lain pengakuan akan pentingnya diplomasi digital, komitmen bersama dalam membangun pesan dan kerja sama diplomasi digital antara pemangku kepentingan terkait, termasuk seruan untuk membangun komunitas yang terbebas dari informasi palsu.
Listi menyebut, dokumen ini akan dilengkapi dengan sebuah rencana aksi untuk kerja sama berkelanjutan antara pemerintah, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun jejaring regional guna meningkatkan pemanfaatan teknologi digital untuk diplomasi.
Direktur Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri Indonesia, Listiana Operananta menuturkan kegiatan ini akan dihadiri oleh sekitar 150 orang wakil pemerintah, para pakar dan praktisi di bidang diplomasi digital, akademisi dan lembaga think tank serta sektor swasta terkait.
Para peserta, papar Listiana, berasal dari 10 negara ASEAN dan enam negara kawasan Asia dan Pasifik, yakni Australia, China, India, Jepang, Korea Selatan (Korsel) dan Selandia Baru.
“Pertemuan RCDD pertama di kawasan yang digagas Indonesia ini merupakan tindak lanjut dari International Seminar on Digital Diplomacy: Beyond Social Media yang diadakan di Jakarta pada 12 Juli 2018," ucapnya pada Rabu (4/9).
Wanita yang kerap disapa Listi ini menuturkan, RCDD akan menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan terkait di kawasan untuk membahas peluang dan tantangan mengenai bagaimana diplomasi dijalankan di era digital, dan bagaimana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) digunakan secara efektif dalam diplomasi menuju kemajuan dan kemakmuran bersama.
RCDD, ungkap Listi, juga akan mendorong kerja sama di masa depan dalam mengurangi kesenjangan teknologi dan digital (technological and digital divide) di kawasan. Kegiatan ini diharapkan pula menjadi kesempatan bagi semua pihak yang hadir, termasuk sektor swasta, untuk membangun peluang kerja sama di bidang teknologi digital.
Konferensi ini akan menyepakati The Jakarta Message on Regional Cooperation on Digital Diplomacy yang berisi antara lain pengakuan akan pentingnya diplomasi digital, komitmen bersama dalam membangun pesan dan kerja sama diplomasi digital antara pemangku kepentingan terkait, termasuk seruan untuk membangun komunitas yang terbebas dari informasi palsu.
Listi menyebut, dokumen ini akan dilengkapi dengan sebuah rencana aksi untuk kerja sama berkelanjutan antara pemerintah, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun jejaring regional guna meningkatkan pemanfaatan teknologi digital untuk diplomasi.
(esn)
