Abbas Pecat Seluruh Penasihatnya dan Perintahkan Pengembalian Bonus

YERUSALEM - Presiden Palestina Mahmoud Abbas memecat semua penasihatnya. Ia juga memerintahkan seorang mantan perdana menteri dan menteri kabinet lainnya untuk mengembalikan puluhan ribu dolar dari kenaikan gaji yang diam-diam disetujui dua tahun lalu.

Para pejabat Palestina mengatakan keputusan itu diumumkan dalam sebuah pernyataan resmi pada awal pekan ini. Keputusan ini datang sebagai bagian dari upaya untuk memotong biaya dan memulihkan dana setelah Israel berhenti memberikan pendapatan pajak awal tahun ini.

Kantor Abbas tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang jumlah penasihat atau biaya yang dikembalikan, hanya menunjuk pada pernyataan singkat yang dikeluarkan melalui kantor berita resmi Palestina, WAFA.

Otoritas Palestina yang kekurangan uang, yang memerintah sebagian Tepi Barat yang diduduki Israel, telah lama menghadapi tuduhan korupsi dan salah urus.

Abbas (83) telah dikelilingi puluhan penasihat selama bertahun-tahun, dengan banyak dari mereka yang terus menerima gaji dan tunjangan meski tidak lagi bekerja.

Berbicara dengan syarat anonim, para pejabat mengatakan kepada AP bahwa Abbas akan memecat beberapa penasihat dalam beberapa hari mendatang.

Kesulitan keuangan yang dialami Otoritas Palestina sebagian besar disebabkan oleh keputusan Israel untuk berhenti memberikan sebagian dari pendapat pajak yang dikumpulkan Palestina. Keputusan itu sebagai hukuman atas pemberian uang kepada keluarga-keluarga Palestina yang telah dibunuh atau dipenjara.

Sebelumnya, Israel mengumpulkan sekitar USD190 juta sebulan dalam bea cukai yang dipungut atas barang-barang yang ditujukan untuk pasar Palestina yang transit melalui pelabuhannya, sebelum kemudian mentransfernya ke Otoritas Palestina.

Tetapi pada bulan Februari dikatakan akan menahan USD138 juta, jumlah yang menurut Israel sesuai dengan apa yang Otoritas Palestina bayarkan kepada tahanan di penjara Israel atau keluarga mereka.

Israel mengatakan pembayaran tahanan atau keluarga mereka mendorong kekerasan lebih lanjut, tetapi warga Palestina mengatakan dana itu amat membantu keluarga yang kehilangan pencari nafkah utama.

Abbas telah menuduh Israel melakukan pemerasan dan menolak untuk mengambil transfer pajak yang dipotong, yang menyumbang sekitar 65 persen dari pendapatan Otoritas Palestina.

Di atas sengketa pajak, Amerika Serikat (AS) juga telah memotong ratusan juta dolar bantuan kepada Palestina melalui berbagai program.

Untuk menjaga agar pemerintah tetap bertahan, Otoritas Palestina telah memotong gaji sebagian besar dari puluhan ribu pegawainya.

Sementara dalam keputusan terpisah, Abbas memerintahkan mantan Perdana Menteri Rami Hamdallah dan menteri kabinet lainnya untuk mengembalikan bonus yang disetujui presiden pada tahun 2017.

Dokumen-dokumen yang bocor awal tahun ini menunjukkan bahwa mantan kabinet teknokratis itu memberi para anggotanya gaji yang mewah. Dokumen-dokumen itu menunjukkan bahwa gaji para menteri telah naik dari USD3.000 sebulan menjadi USD5.000 - naik 67 persen - dan gaji Perdana Menteri dinaikkan menjadi $ 6.000 sebulan.

Abbas diam-diam menyetujui kenaikan gaji itu, menggantikan undang-undang tahun 2004 yang menetapkan gaji menteri. Kenaikan gaji diberlakukan surut pada 2014, ketika kabinet mulai menjabat, menghasilkan bonus senilai puluhan ribu dolar.

Bonus perumahan senilai USD10.000 yang ditujukan bagi para menteri yang tinggal di luar Ramallah, tempat Otoritas Palestina bermarkas, diberikan kepada semua menteri, termasuk mereka yang memiliki rumah di kota Tepi Barat. Pemerintah juga menggembungkan nilai tukar, memberi mereka premi 17 persen. (Baca juga: Hidup Sedang Susah, Pemerintah Palestina Diam-diam Naikkan Gaji )

Terungkapnya laporan itu membuat marah warga Palestina di Tepi Barat, di mana pengangguran hampir mencapai 20 persen, dan gaji khas bagi mereka yang bekerja, seperti pegawai negeri, kira-kira USD700 hingga USD1.000 per bulan.

Hamdallah membela pembayaran ketika dokumen-dokumen itu bocor pada Juni, mengatakan Abbas menyetujui permintaan itu setelah memperhitungkan kenaikan biaya hidup. Tidak ada komentar langsung dari dia setelah Abbas meminta uang kembali.

Jihad Harb, seorang analis politik Palestina, mengatakan tampaknya Abbas telah memutuskan untuk memecat para penasihatnya setelah pengungkapan dokumen-dokumen itu.

"Jelas bahwa presiden Abbas menerima laporan dari komite yang memeriksa gaji dan tunjangan karyawan," kata Harb kepada kantor berita AFP.

"(Dia) ingin mengurangi pengeluaran kantornya dengan mengambil langkah-langkah penghematan untuk menghadapi krisis anggaran saat ini," imbuhnya seperti dikutip dari Al Jazeera, Selasa (20/8/2019).

Setelah bertahun-tahun menjabat, Abbas, dari partai Fatah, telah melihat popularitasnya merosot, dengan banyak warga Palestina kecewa dengan kegagalannya memberikan negara merdeka, kehilangan Jalur Gaza yang terkepung oleh gerakan Hamas dan krisis ekonomi secara umum.