Krisis Kashmir, China Berikan Dukungan untuk Pakistan
Krisis Kashmir, China Berikan Dukungan untuk Pakistan
A
A
A
BEIJING - China mengatakan akan mendukung Pakistan mempertahankan hak dan kepentingannya yang sah dalam krisis Kashmir. Hal itu diungkapkan selama kunjungan darurat Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mahmood Qureshi pada Jumat malam.
Pertemuan di Beijing antara Qureshi dan mitranya Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, terjadi jelang kunjungan Menteri Luar Negeri India pada hari Senin mendatang. Ini merupakan perkembangan terbaru dalam serangkaian pertemuan diplomatik tingkat tinggi antara China dan Pakistan sejak India mencabut status khusus Jammu dan Kashmir.
Menurut pernyataan yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri China, Qureshi memberi tahu Wang tentang posisi Pakistan dan kemungkinan tanggapan terhadap situasi tersebut. Ia juga mengatakan dirinya merasa yakin China akan menegakkan keadilan dalam masalah Kashmir.
Dalam kesempatan itu Wang mengatakan China sangat prihatin tentang eskalasi situasi baru-baru ini, dan menyerukan dialog antara Pakistan dan India untuk menjaga perdamaian di Asia Selatan.
"China akan terus mendukung Pakistan dalam menjaga hak dan kepentingannya yang sah dan terus memimpin keadilan bagi Pakistan di panggung internasional," katanya seperti dikutip dari South China Morning Post, Sabtu (10/8/2019).
Wang juga mengatakan bahwa baik India dan Pakistan adalah tetangga yang bersahabat dengan China, dan tidak mendorong tindakan sepihak oleh salah satu pihak.
Pada hari Senin, Presiden India mencabut Pasal 370 konstitusi negara itu, yang menjamin hak-hak khusus untuk wilayah Kashmir yang mayoritas penduduknya Muslim, termasuk hak untuk konstitusi dan otonomi sendiri dalam membuat undang-undang tentang semua masalah, kecuali pertahanan, komunikasi dan urusan luar negeri.
India kemudian mengirim ribuan pasukan tambahan ke wilayah Himalaya yang disengketakan, menyatakan jam malam yang ketat, menutup telekomunikasi dan internet, serta menangkap para pemimpin politik serta juru kampanye pro-kemerdekaan.
Perdana Menteri Pakistan Imran Khan, mengecam langkah "ilegal" India terhadap Kashmir, bersumpah untuk menentang keputusan itu, termasuk di Dewan Keamanan PBB. Khan mengatakan langkah itu melanggar hukum internasional, menambahkan bahwa dia takut terjadi pembersihan etnis oleh India.
Pertemuan di Beijing antara Qureshi dan mitranya Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, terjadi jelang kunjungan Menteri Luar Negeri India pada hari Senin mendatang. Ini merupakan perkembangan terbaru dalam serangkaian pertemuan diplomatik tingkat tinggi antara China dan Pakistan sejak India mencabut status khusus Jammu dan Kashmir.
Menurut pernyataan yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri China, Qureshi memberi tahu Wang tentang posisi Pakistan dan kemungkinan tanggapan terhadap situasi tersebut. Ia juga mengatakan dirinya merasa yakin China akan menegakkan keadilan dalam masalah Kashmir.
Dalam kesempatan itu Wang mengatakan China sangat prihatin tentang eskalasi situasi baru-baru ini, dan menyerukan dialog antara Pakistan dan India untuk menjaga perdamaian di Asia Selatan.
"China akan terus mendukung Pakistan dalam menjaga hak dan kepentingannya yang sah dan terus memimpin keadilan bagi Pakistan di panggung internasional," katanya seperti dikutip dari South China Morning Post, Sabtu (10/8/2019).
Wang juga mengatakan bahwa baik India dan Pakistan adalah tetangga yang bersahabat dengan China, dan tidak mendorong tindakan sepihak oleh salah satu pihak.
Pada hari Senin, Presiden India mencabut Pasal 370 konstitusi negara itu, yang menjamin hak-hak khusus untuk wilayah Kashmir yang mayoritas penduduknya Muslim, termasuk hak untuk konstitusi dan otonomi sendiri dalam membuat undang-undang tentang semua masalah, kecuali pertahanan, komunikasi dan urusan luar negeri.
India kemudian mengirim ribuan pasukan tambahan ke wilayah Himalaya yang disengketakan, menyatakan jam malam yang ketat, menutup telekomunikasi dan internet, serta menangkap para pemimpin politik serta juru kampanye pro-kemerdekaan.
Perdana Menteri Pakistan Imran Khan, mengecam langkah "ilegal" India terhadap Kashmir, bersumpah untuk menentang keputusan itu, termasuk di Dewan Keamanan PBB. Khan mengatakan langkah itu melanggar hukum internasional, menambahkan bahwa dia takut terjadi pembersihan etnis oleh India.
(ian)
Explore More