AS Murka Media China Sebar Informasi 'Berbahaya' Diplomatnya
AS Murka Media China Sebar Informasi 'Berbahaya' Diplomatnya
A
A
A
WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) menuntut agar media yang didukung Beijing berhenti menyebarkan laporan "berbahaya" tentang diplomat Amerika di Hong Kong. Sebelumnya, sebuah surat kabar China mengungkapkan informasi pribadi diplomat AS yang bertemu dengan aktivis pro demokrasi Hong Kong.
"Laporan resmi media China tentang diplomat kami di Hong Kong berubah dari tidak bertanggung jawab menjadi berbahaya. Ini harus dihentikan," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Morgan Ortagus, di Twitter seperti dikutip dari Strait Times, Sabtu (10/8/2019).
Sebelumnya media Ta Kung Pao yang berbasis di Hong Kong dan pro Beijing melaporkan kepala unit politik Konsulat Jenderal AS di Hong Kong, Julie Eadeh, telah bertemu dengan anggota partai politik Demosisto termasuk aktivis demokrasi terkemuka Joshua Wong. Media itu kemudian menyebarkan secara rinci karir Eadeh serta nama anggota keluarganya.
"Otoritas China tahu betul, personil konsuler terakreditasi kami hanya melakukan pekerjaan mereka, seperti halnya diplomat dari setiap negara lain," kata Ortagus.
"Para diplomat asing di Amerika Serikat, termasuk China, menikmati akses terbuka ke semua elemen politik Amerika, masyarakat sipil, akademisi, dan bisnis," tambahnya.
Pada hari Kamis, China menuntut diplomat AS yang bermarkas di Hong Kong berhenti mencampuri urusan pusat keuangan itu.
Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri China mendesak kantor diplomatik AS di Hong Kong untuk "segera membuat terobosan yang bersih dengan berbagai perusuh anti-China dan segera berhenti mencampuri urusan Hong Kong. Pada saat itu Ortagus menanggapinya dengan mengatakan: "Saya tidak berpikir itu adalah protes resmi, itu yang akan dilakukan oleh rezim yang preman. Itu bukan bagaimana bangsa yang bertanggung jawab akan berperilaku."
Seorang pejabat Departemen Luar Negeri mengatakan kepada AFP perwakilan dari pemerintah AS bertemu secara teratur dengan banyak orang di Hong Kong dan Makau.
Beijing semakin meningkatkan tekanan terhadap protes anti-pemerintah di wilayah semi-otonom Hong Kong yang dituding didanai oleh Barat. Namun mereka memberikan sedikit bukti di luar pernyataan dukungan dari beberapa politisi Barat.
Ketegangan tinggi mencuat di pusat keuangan Asia itu setelah aksi protes selama dua bulan dan bentrokan yang dipicu oleh sikap oposisi terhadap undang-undang ekstradisi. Aksi ini dengan cepat berkembang menjadi gerakan yang lebih luas untuk reformasi demokrasi.
Demosisto mengatakan pihaknya mengkampanyekan lebih banyak penentuan nasib sendiri untuk Hong Kong tetapi bukan kemerdekaan.
Tahun lalu, Partai Nasional Hong Kong dilarang dengan alasan itu merupakan ancaman keamanan, larangan pertama sejak 1997.
"Laporan resmi media China tentang diplomat kami di Hong Kong berubah dari tidak bertanggung jawab menjadi berbahaya. Ini harus dihentikan," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Morgan Ortagus, di Twitter seperti dikutip dari Strait Times, Sabtu (10/8/2019).
Sebelumnya media Ta Kung Pao yang berbasis di Hong Kong dan pro Beijing melaporkan kepala unit politik Konsulat Jenderal AS di Hong Kong, Julie Eadeh, telah bertemu dengan anggota partai politik Demosisto termasuk aktivis demokrasi terkemuka Joshua Wong. Media itu kemudian menyebarkan secara rinci karir Eadeh serta nama anggota keluarganya.
"Otoritas China tahu betul, personil konsuler terakreditasi kami hanya melakukan pekerjaan mereka, seperti halnya diplomat dari setiap negara lain," kata Ortagus.
"Para diplomat asing di Amerika Serikat, termasuk China, menikmati akses terbuka ke semua elemen politik Amerika, masyarakat sipil, akademisi, dan bisnis," tambahnya.
Pada hari Kamis, China menuntut diplomat AS yang bermarkas di Hong Kong berhenti mencampuri urusan pusat keuangan itu.
Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri China mendesak kantor diplomatik AS di Hong Kong untuk "segera membuat terobosan yang bersih dengan berbagai perusuh anti-China dan segera berhenti mencampuri urusan Hong Kong. Pada saat itu Ortagus menanggapinya dengan mengatakan: "Saya tidak berpikir itu adalah protes resmi, itu yang akan dilakukan oleh rezim yang preman. Itu bukan bagaimana bangsa yang bertanggung jawab akan berperilaku."
Seorang pejabat Departemen Luar Negeri mengatakan kepada AFP perwakilan dari pemerintah AS bertemu secara teratur dengan banyak orang di Hong Kong dan Makau.
Beijing semakin meningkatkan tekanan terhadap protes anti-pemerintah di wilayah semi-otonom Hong Kong yang dituding didanai oleh Barat. Namun mereka memberikan sedikit bukti di luar pernyataan dukungan dari beberapa politisi Barat.
Ketegangan tinggi mencuat di pusat keuangan Asia itu setelah aksi protes selama dua bulan dan bentrokan yang dipicu oleh sikap oposisi terhadap undang-undang ekstradisi. Aksi ini dengan cepat berkembang menjadi gerakan yang lebih luas untuk reformasi demokrasi.
Demosisto mengatakan pihaknya mengkampanyekan lebih banyak penentuan nasib sendiri untuk Hong Kong tetapi bukan kemerdekaan.
Tahun lalu, Partai Nasional Hong Kong dilarang dengan alasan itu merupakan ancaman keamanan, larangan pertama sejak 1997.
(ian)
Explore More