Utusan AS Sebut Resolusi PBB Bukan Dasar Perdamaian Israel-Palestina
Rabu, 24 Juli 2019 - 17:40 WIB
Utusan AS Sebut Resolusi PBB Bukan Dasar Perdamaian Israel-Palestina
A
A
A
WASHINGTON - Utusan khusus Amerika Serikat (AS) untuk Timur Tengah, Jason Greenblatt mendapat kritikan keras setelah dia menyebut resolusi PBB tidak bisa menjadi dasar dari kesepakatan damai Israel-Palestina.
Dalam pertemuan Dewan Keamanan (DK) PBB, Greenblatt menolak anggapan bahwa hukum internasional dan resolusi PBB harus berfungsi sebagai dasar dari solusi apa pun untuk konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung beberapa dekade.
Greenblatt mengatakan, masalah ini tidak akan diselesaikan dengan referensi ke hukum internasional, yang ia sebut tidak meyakinkan.
"Perdamaian yang komprehensif dan langgeng tidak akan diciptakan oleh fiat hukum internasional atau oleh resolusi yang tidak jelas dan banyak dipengaruhi kata-kata ini," katanya, seperti dilansir PressTV pada Rabu (24/7).
"Visi untuk perdamaian yang kami rencanakan untuk disajikan tidak akan ambigu, tidak seperti banyak resolusi yang telah disahkan di majelis ini," sambungnya, mengacu pada apa yang disebut rencana perdamaian yang telah dikembangkan Washington tanpa persetujuan Palestina untuk mengakhiri konflik.
Greenblatt juga mencatat bahwa rencana perdamaian yang digagas oleh AS tidak akan didasarkan pada fiksi konsensus internasional. Alasanya, hal ini tidak lebih dari topeng untuk tidak bertindak.
"Jadi, mari kita berhenti bercanda. Jika apa yang disebut konsensus internasional dapat menyelesaikan konflik Israel-Palestina, itu akan melakukannya puluhan tahun yang lalu. Tidak," ungkapnya.
Komentar kontroversialnya terhadap hukum internasional memicu bantahan kuat dari empat anggota tetap DK PBB lainnya, yaitu Prancis, Inggris, Jerman dan Rusia.
Duta Besar Jerman untuk PBB, Christoph Heusgen menekankan bahwa resolusi DK PBB mengikat di bawah hukum internasional, dengan mengatakan, "Bagi kami, hukum internasional bukan menu a la carte. Bagi kami, hukum internasional relevan; hukum internasional tidak sia-sia. Kami percaya pada kekuatan hukum internasional; kami tidak percaya pada kekuatan yang terkuat," ucapnya.
Perwakilan Inggris Karen Pierce juga mengingatkan semua negara bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan resolusi-resolusi DK PBB.
Dalam pertemuan Dewan Keamanan (DK) PBB, Greenblatt menolak anggapan bahwa hukum internasional dan resolusi PBB harus berfungsi sebagai dasar dari solusi apa pun untuk konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung beberapa dekade.
Greenblatt mengatakan, masalah ini tidak akan diselesaikan dengan referensi ke hukum internasional, yang ia sebut tidak meyakinkan.
"Perdamaian yang komprehensif dan langgeng tidak akan diciptakan oleh fiat hukum internasional atau oleh resolusi yang tidak jelas dan banyak dipengaruhi kata-kata ini," katanya, seperti dilansir PressTV pada Rabu (24/7).
"Visi untuk perdamaian yang kami rencanakan untuk disajikan tidak akan ambigu, tidak seperti banyak resolusi yang telah disahkan di majelis ini," sambungnya, mengacu pada apa yang disebut rencana perdamaian yang telah dikembangkan Washington tanpa persetujuan Palestina untuk mengakhiri konflik.
Greenblatt juga mencatat bahwa rencana perdamaian yang digagas oleh AS tidak akan didasarkan pada fiksi konsensus internasional. Alasanya, hal ini tidak lebih dari topeng untuk tidak bertindak.
"Jadi, mari kita berhenti bercanda. Jika apa yang disebut konsensus internasional dapat menyelesaikan konflik Israel-Palestina, itu akan melakukannya puluhan tahun yang lalu. Tidak," ungkapnya.
Komentar kontroversialnya terhadap hukum internasional memicu bantahan kuat dari empat anggota tetap DK PBB lainnya, yaitu Prancis, Inggris, Jerman dan Rusia.
Duta Besar Jerman untuk PBB, Christoph Heusgen menekankan bahwa resolusi DK PBB mengikat di bawah hukum internasional, dengan mengatakan, "Bagi kami, hukum internasional bukan menu a la carte. Bagi kami, hukum internasional relevan; hukum internasional tidak sia-sia. Kami percaya pada kekuatan hukum internasional; kami tidak percaya pada kekuatan yang terkuat," ucapnya.
Perwakilan Inggris Karen Pierce juga mengingatkan semua negara bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan resolusi-resolusi DK PBB.
(esn)
