Indonesia Kecam Keras Oxford Beri Penghargaan ke Benny Wenda
Kamis, 18 Juli 2019 - 08:57 WIB
Indonesia Kecam Keras Oxford Beri Penghargaan ke Benny Wenda
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Indonesia mengecam keras keputusan Dewan Kota Oxford yang telah memberikan penghargaan Oxford Freedom of the City Award kepada Benny Wenda pada 17 Juli 2019. Wenda adalah pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang ingin memerdekakan Papua Barat dari Republik Indonesia.
Kedutaan Besar Repubublik Indonesia (KBRI) London, dalam keterangan pers yang dikutip SINDOnews.com, menyatakan bahwa penghargaan tersebut diberikan kepada orang yang salah karena orang tersebut merupakan pelaku dan pendukung penggunaan kekerasan dalam mencapai tujuan politiknya.
"KBRI London mempertanyakan dasar pemberian penghargaan tersebut kepada yang bersangkutan sebagai 'peaceful campaigner for democracy' di tengah banyaknya bukti yang mengaitkan yang bersangkutan dengan berbagai kekerasan bersenjata yang terjadi di Papua," tulis KBRI London. (Baca: Ingin Merdeka dari RI, Separatis Papua Malah Diberi Penghargaan Oxford )
Lebih lanjut, KBRI London menyatakan bahwa pemberian penghargaan justru akan memberikan legitimasi kepada orang tersebut dan kelompoknya untuk terus meningkatkan tindakan kekerasan bersenjata terhadap warga sipil dan aparat pemerintah yang bertugas menjaga keberlangsungan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya di Papua.
Pemerintah Indonesia mencatat pernyataan tegas Pemerintah Inggris yang mendukung penuh kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah Inggris sudah menegaskan bahwa pemberian penghargaan tersebut tidak mewakili posisi pemerintah.
Pemerintah Indonesia menghargai sikap Inggris yang tetap menghormati kedaulatan dan integritas wilayah Republik Indonesia, dan pengakuan bahwa Papua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia. "Posisi Indonesia terhadap gerakan separatisme akan tetap tegas. Indonesia tidak akan mundur satu senti pun untuk menegakkan NKRI," lanjut KBRI London.
"Pemberian penghargaan kepada orang yang memiliki catatan kriminal tersebut melalui gerakan separatis bersenjata menunjukkan ketidakpahaman Dewan Kota Oxford terhadap sepak terjang yang bersangkutan selama ini dan kemajuan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat yang sebenarnya," imbuh KBRI London.
Menurut KBRI London, dengan tindakan itu, Dewan Kota Oxford kembali melukai perasaan rakyat Indonesia. Penghargaan kepada orang tersebut merupakan kelanjutan dukungan Dewan kepada gerakan Papua Merdeka setelah memberi izin pembukaan kantor Free West Papua Campaign di Oxford pada tahun 2013. "Pemberian penghargaan kepada orang tersebut juga mengurangi kredibilitas kota Oxford sebagai salah satu pusat pendidikan terkemuka di dunia," sambung KBRI London.
KBRI London berpandangan bahwa pemberian penghargaan tersebut dapat menghambat upaya peningkatan kerja sama Indonesia dengan Inggris, khususnya dengan Kota Oxford, terutama di saat kedua negara tengah merayakan 70 tahun hubungan diplomatik.
Kedutaan Besar Repubublik Indonesia (KBRI) London, dalam keterangan pers yang dikutip SINDOnews.com, menyatakan bahwa penghargaan tersebut diberikan kepada orang yang salah karena orang tersebut merupakan pelaku dan pendukung penggunaan kekerasan dalam mencapai tujuan politiknya.
"KBRI London mempertanyakan dasar pemberian penghargaan tersebut kepada yang bersangkutan sebagai 'peaceful campaigner for democracy' di tengah banyaknya bukti yang mengaitkan yang bersangkutan dengan berbagai kekerasan bersenjata yang terjadi di Papua," tulis KBRI London. (Baca: Ingin Merdeka dari RI, Separatis Papua Malah Diberi Penghargaan Oxford )
Lebih lanjut, KBRI London menyatakan bahwa pemberian penghargaan justru akan memberikan legitimasi kepada orang tersebut dan kelompoknya untuk terus meningkatkan tindakan kekerasan bersenjata terhadap warga sipil dan aparat pemerintah yang bertugas menjaga keberlangsungan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya di Papua.
Pemerintah Indonesia mencatat pernyataan tegas Pemerintah Inggris yang mendukung penuh kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah Inggris sudah menegaskan bahwa pemberian penghargaan tersebut tidak mewakili posisi pemerintah.
Pemerintah Indonesia menghargai sikap Inggris yang tetap menghormati kedaulatan dan integritas wilayah Republik Indonesia, dan pengakuan bahwa Papua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia. "Posisi Indonesia terhadap gerakan separatisme akan tetap tegas. Indonesia tidak akan mundur satu senti pun untuk menegakkan NKRI," lanjut KBRI London.
"Pemberian penghargaan kepada orang yang memiliki catatan kriminal tersebut melalui gerakan separatis bersenjata menunjukkan ketidakpahaman Dewan Kota Oxford terhadap sepak terjang yang bersangkutan selama ini dan kemajuan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat yang sebenarnya," imbuh KBRI London.
Menurut KBRI London, dengan tindakan itu, Dewan Kota Oxford kembali melukai perasaan rakyat Indonesia. Penghargaan kepada orang tersebut merupakan kelanjutan dukungan Dewan kepada gerakan Papua Merdeka setelah memberi izin pembukaan kantor Free West Papua Campaign di Oxford pada tahun 2013. "Pemberian penghargaan kepada orang tersebut juga mengurangi kredibilitas kota Oxford sebagai salah satu pusat pendidikan terkemuka di dunia," sambung KBRI London.
KBRI London berpandangan bahwa pemberian penghargaan tersebut dapat menghambat upaya peningkatan kerja sama Indonesia dengan Inggris, khususnya dengan Kota Oxford, terutama di saat kedua negara tengah merayakan 70 tahun hubungan diplomatik.
(mas)
