Inggris Tetapkan Raih Nil Emisi Gas Rumah Kaca pada 2050

JAKARTA - Pemerintah Inggris mengumumkan komitmennya untuk mencapai batas nil emisi gas rumah kaca pada tahun 2050 demi meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas udara dan keanekaragaman hayati.

Pemerintah Inggris minggu ini mensahkan undang-undang yang menempatkan negara itu pada jalur menjadi salah satu negara ekonomi besar pertama yang menetapkan target nil emisi dalam undang-undang. Selanjutnya Youth Steering Group akan memberikan masukan kepada Pemerintah Inggris tentang kebijakan perubahan iklim dan lingkungan.

Instrumen hukum untuk mengimplementasikan ini dipaparkan di Parlemen Inggris pada hari Rabu 12 Juni lalu. Undang-undang ini akan mengamandemen UU Perubahan Iklim 2008.

Atas saran dari para ahli independen di Komite Perubahan Iklim Perdana Menteri Inggris Theresa May dijadwalkan bertemu dengan para siswa jurusan sains dan tehnik untuk membahas target baru yang ambisius tersebut.

"Inggris adalah negara terdepan dalam mengatasi perubahan iklim dan pemerintah menugaskan saran ini pada Oktober lalu karena kami menilai perlunya melangkah lebih jauh untuk membatasi dampak perubahan iklim. Komite Perubahan Iklim Inggris memprediksi manfaat yang signifikan bagi kesehatan masyarakat termasuk penghematan biaya kesehatan dari National Health Services (NHS) atas kualitas udara yang lebih baik, polusi suara yang lebih minim serta peningkatan keanekaragaman hayati," demikian bunyi siaran pers Kedutaan Besar (Kedubes) Inggris yang diterima Sindonews, Sabtu (15/6/2019).

Langkah ini menunjukan bahwa Inggris berada di jalur yang benar untuk menjadi negara G20 pertama yang membuat undang-undang untuk emisi bersih nil dan negara-negara ekonomi besar lainnya diharapkan mengikuti jejak Inggris karena langkah ini sangat penting.

"Kami akan melakukan penilaian lanjutan dalam waktu 5 tahun untuk mengkonfirmasi bahwa negara-negara lain juga mengambil tindakan ambisius yang sama, melipatgandakan inisiatif kepemimpinan Inggris dalam mengatasi perubahan iklim dan memastikan bahwa industri kita tidak mengalami persaingan yang tidak adil," sambung pernyataan itu.

Pernyataan itu juga mengatakan bahwa untuk pertama kalinya, kaum muda akan memiliki kesempatan untuk membentuk kebijakan iklim masa depan kita melalui Youth Steering Group.

Kelompok ini dibentuk oleh Departemen Digital, Budaya, Media dan Olahraga (DCMS) dan dipimpin oleh British Youth Council. Mereka bertugas memberikan masukan dan rekomendasi kepada Pemerintah tentang prioritas yang harus ditentukan dalam isu lingkungan dan memberikan pandangan atas kemajuan dari komitmen perubahan iklim saat ini termasuk isu limbah dan daur ulang serta masalah hilangnya keanekaragaman hayati. Mereka akan memulai kajian ini pada bulan Juli.

"Kita sedang berada dalam bencana iklim dan perlu mengambil langkah yang radikal atau kita - dan planet ini - akan menghadapi malapetaka yang tidak akan bisa diperbaiki. Jika dunia tidak bertindak sekarang, perubahan iklim dapat menyebabkan 100 juta orang lagi jatuh ke dalam jurang kemiskinan ekstrem pada tahun 2030, dan sebanyak 720 juta pada tahun 2050," kata Duta Besar Inggris untuk Indonesia, ASEAN dan Timor Leste Moazzam Malik.

Dalam pernyataannya, Kedubes Inggris mengatakan Indonesia akan menghadapi risiko signifikan di masa depan dari pemanasan planet yang timbul dari peristiwa panas ekstrem, peningkatan curah hujan dan kekeringan. Hal ini juga diperburuk oleh peningkatan suhu lautan, kenaikan permukaan laut dan pengasaman lautan, menambah risiko seismik dan vulkanik yang sudah dihadapi masyarakat.

Ini akan berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, dan melemahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Target nil bersih Inggris berasal dari saran ilmiah tentang apa yang perlu dilakukan untuk menghindari perubahan iklim yang berbahaya.

"Kami mendesak semua negara untuk mempertimbangkan komitmen serupa, meningkatkan target iklim nasional mereka pada KTT Aksi Iklim PBB September ini," seru Dubes Inggris.

"Kita membutuhkan cara kerja dan arah yang baru. Di sini, di Indonesia, saya telah melihat contoh luar biasa dari apa yang telah dilakukan untuk mengatasi perubahan iklim. Presiden Jokowi telah meluncurkan moratorium izin di hutan primer, lahan gambut dan kelapa sawit. Tingkat deforestasi Indonesia telah menurun selama dua tahun terakhir. Tetapi kita semua harus berbuat lebih banyak," imbuhnya.

"Prakarsa Pembangunan Rendah Karbon Indonesia (Low Carbon Development Initiative - LCDI) menunjukkan bahwa kebijakan, intervensi dan investasi rendah karbon dapat memberikan manfaat positif bagi ekonomi, masyarakat dan lingkungan, termasuk pengurangan emisi Gas Rumah Kaca. Kita tahu sekarang bahwa model pertumbuhan rendah karbon lebih unggul daripada model pertumbuhan ekonomi saat ini," sambungnya.

"Kami berkomitmen memperdalam kemitraan kami dengan Pemerintah Indonesia baik di tingkat nasional maupun provinsi. Menangani perubahan iklim bukan hanya hal yang benar untuk dilakukan, tapi juga hal yang sangat cerdas untuk dilaksanakan. Kita semua menghirup udara yang sama. Tidak seorang pun dari kita yang bisa menyelesaikan tantangan perubahan iklim sendirian. Kita harus bekerja bersama," tukasnya.