Jelang Peringatan Tragedi Tiananmen, Taiwan Desak China Bertobat
Senin, 03 Juni 2019 - 16:06 WIB
Jelang Peringatan Tragedi Tiananmen, Taiwan Desak China Bertobat
A
A
A
TAIPEI - Pemerintah Taiwan mendesak China untuk sungguh-sungguh bertobat atas tindakan keras dan berdarah terhadap demonstran pro-demokrasi di dalam dan sekitar Tiananmen Square tiga dekade silam. Desakan itu disampaikan Senin (3/6/2019) atau menjelang peringatan tragedi Tiananmen, 4 Juni.
Selasa menandai 30 tahun sejak pasukan China melepaskan tembakan untuk mengakhiri kerusuhan yang dipimpin mahasiswa. Otoritas China melarang peringatan publik atas peristiwa itu di seluruh negeri dan tidak pernah merilis jumlah korban tewas. Perkiraan dari kelompok hak asasi manusia dan saksi jumlah korban tewas ratusan hingga ribuan orang.
"China harus sungguh-sungguh bertobat atas insiden 4 Juni dan secara proaktif mendorong reformasi demokratis," kata Dewan Urusan Daratan Taiwan dalam sebuah pernyataan yang berpotensi membuat Beijing marah.
"Kami dengan sungguh-sungguh menegur pemerintah China untuk menghadapi kesalahan sejarah, dan dengan tulus meminta maaf sesegera mungkin," lanjut pernyataan tersebut, seperti dikutip Reuters.
Meskipun tidak ada tanggapan langsung dari pemerintah Beijing, tabloid pro-pemerintah; Global Times, mengatakan dalam sebuah editorialnya bahwa 4 Juni telah "mengimunisasi China terhadap gejolak".
"Hanya menimpa China sekali, insiden itu belum menjadi mimpi buruk jangka panjang bagi negara ini," tulis media yang diterbitkan oleh surat kabar Partai Komunis China, People's Daily.
"Ini telah menjadi peristiwa sejarah yang pudar, bukan keterjeratan yang sebenarnya," lanjut editorial tersebut mengecam para pembangkang dan orang-orang di luar negeri yang terus membicarakannya.
"Namun, semua suara ini tidak akan berdampak nyata pada masyarakat China. Tindakan kekuatan eksternal sama sekali sia-sia."
Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mengatakan 4 Juni 1989 merupakan "titik balik bersejarah" bagi China, yang sejak itu mengambil jalan berbeda untuk pembangunan demokrasi.
"Sangat disayangkan, meskipun China telah membuat kemajuan dalam pembangunan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir, hak asasi manusia dan kebebasannya masih sangat tertindas," katanya dalam pertemuan dengan para aktivis HAM luar negeri.
"Kami juga sangat peduli tentang perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia di China daratan, dan berharap China bisa berjalan ke arah itu," katanya seperti dikutip dalam pernyataan dari Kantor Kepresidenan.
Menteri Pertahanan China Wei Fenghe pada hari Minggu membela penanganan demonstrasi Tiananmen di Beijing, dengan mengatakan pemerintah tegas dalam menghentikan "turbulensi". Pernyataan itu menjadi sebuah pengakuan resmi yang jarang terjadi terkait peristiwa 4 Juni.
Selasa menandai 30 tahun sejak pasukan China melepaskan tembakan untuk mengakhiri kerusuhan yang dipimpin mahasiswa. Otoritas China melarang peringatan publik atas peristiwa itu di seluruh negeri dan tidak pernah merilis jumlah korban tewas. Perkiraan dari kelompok hak asasi manusia dan saksi jumlah korban tewas ratusan hingga ribuan orang.
"China harus sungguh-sungguh bertobat atas insiden 4 Juni dan secara proaktif mendorong reformasi demokratis," kata Dewan Urusan Daratan Taiwan dalam sebuah pernyataan yang berpotensi membuat Beijing marah.
"Kami dengan sungguh-sungguh menegur pemerintah China untuk menghadapi kesalahan sejarah, dan dengan tulus meminta maaf sesegera mungkin," lanjut pernyataan tersebut, seperti dikutip Reuters.
Meskipun tidak ada tanggapan langsung dari pemerintah Beijing, tabloid pro-pemerintah; Global Times, mengatakan dalam sebuah editorialnya bahwa 4 Juni telah "mengimunisasi China terhadap gejolak".
"Hanya menimpa China sekali, insiden itu belum menjadi mimpi buruk jangka panjang bagi negara ini," tulis media yang diterbitkan oleh surat kabar Partai Komunis China, People's Daily.
"Ini telah menjadi peristiwa sejarah yang pudar, bukan keterjeratan yang sebenarnya," lanjut editorial tersebut mengecam para pembangkang dan orang-orang di luar negeri yang terus membicarakannya.
"Namun, semua suara ini tidak akan berdampak nyata pada masyarakat China. Tindakan kekuatan eksternal sama sekali sia-sia."
Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mengatakan 4 Juni 1989 merupakan "titik balik bersejarah" bagi China, yang sejak itu mengambil jalan berbeda untuk pembangunan demokrasi.
"Sangat disayangkan, meskipun China telah membuat kemajuan dalam pembangunan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir, hak asasi manusia dan kebebasannya masih sangat tertindas," katanya dalam pertemuan dengan para aktivis HAM luar negeri.
"Kami juga sangat peduli tentang perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia di China daratan, dan berharap China bisa berjalan ke arah itu," katanya seperti dikutip dalam pernyataan dari Kantor Kepresidenan.
Menteri Pertahanan China Wei Fenghe pada hari Minggu membela penanganan demonstrasi Tiananmen di Beijing, dengan mengatakan pemerintah tegas dalam menghentikan "turbulensi". Pernyataan itu menjadi sebuah pengakuan resmi yang jarang terjadi terkait peristiwa 4 Juni.
(mas)
