AS: Seluruh Senjata Pemusnah Massal Korut Langgar Resolusi PBB
Rabu, 29 Mei 2019 - 11:21 WIB
AS: Seluruh Senjata Pemusnah Massal Korut Langgar Resolusi PBB
A
A
A
WASHINGTON - Seluruh program senjata pemusnah massal (WMD) Korea Utara (Korut) melanggar resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB. Hal itu diungkapkan juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) saat ditanya tentang peluncuran rudal baru-baru ini oleh Pyongyang.
"Saya pikir seluruh program WMD Korea Utara, itu bertentangan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB. Tetapi apa yang menjadi fokus AS di sini adalah dalam upaya untuk menegosiasikan akhir yang damai untuk program WMD Korea Utara," ujar juru bicara Departemen Luar Negeri AS Morgan Ortagus seperti dilansir dari Reuters, Rabu (29/5/2019).
Ortagus telah diminta untuk memperjelas posisi Departemen Luar Negeri AS setelah Presiden Donald Trump tampaknya bertentangan dengan penasihat keamanan nasionalnya, John Bolton, mengenai apakah peluncuran Korut bulan ini telah melanggar resolusi AS.
Bolton pada hari Sabtu mengatakan "tidak diragukan" bahwa peluncuran rudal tersebut telah melanggar resolusi PBB karena termasuk rudal balistik jarak pendek.
Ortagus mengatakan Departemen Luar Negeri belum memberikan penilaiannya secara terbuka apakah peluncuran itu melibatkan rudal balistik. Namun, Pentagon mengatakan pada 9 Mei bahwa peluncuran pada hari itu terdiri dari beberapa rudal balistik yang terbang lebih dari 300 km.
Selama kunjungan ke Jepang pada hari Senin, Trump menyinggung pandangan Bolton dan mengatakan dia tidak setuju.
"Orang-orang saya berpikir itu bisa menjadi pelanggaran. Saya melihatnya secara berbeda," kata Trump, seraya menambahkan bahwa pemimpin Korut Kim Jong-un mungkin ingin "mendapatkan perhatian."
Trump menekankan bahwa tidak ada uji coba nuklir, tidak ada rudal balistik, tidak ada rudal jarak jauh dan menambahkan bahwa suatu hari akan ada kesepakatan dengan Korut untuk mengakhiri program nuklirnya.
Ditanya apakah Menteri Luar Negeri Mike Pompeo setuju dengan Trump atau Bolton, Ortagus mengatakan: "Saya kira itu tidak hilang di antara kita bahwa peluncuran itu merupakan upaya untuk mengirim pesan kepada pemerintah."
Dia menambahkan bahwa AS ingin melanjutkan pembicaraan denuklirisasi dengan Korut. "Itu fokus kita di sini," ucapnya.
Setelah KTT kedua antara Kim Jong-un dan Trump berujung kegagalan pada tahun lalu, Korut menembakkan beberapa roket dan rudal bulan ini. Uji coba itu termasuk beberapa rudal kendali yang menurut para ahli dapat digunakan untuk menembus pertahanan Korea Selatan (Korsel) dan AS di wilayah tersebut.
Rudal-rudal itu terbang dengan lintasan yang rata dan lebih rendah, membuat beberapa pejabat di Korsel mempertanyakan apakah mereka harus dikategorikan sebagai "rudal balistik" dan karenanya merupakan pelanggaran terhadap resolusi PBB.
Korut dalam sebuah pernyataan pada hari Senin mengecam Bolton sebagai "lebih dari bodoh" dan mengatakan berhenti melakukan uji coba rudal berarti menyerahkan hak untuk membela diri. Korut juga mengatakan bahwa apa pun yang diluncurkan pasti akan terbang menggambar lintasan balistik.
"Saya pikir seluruh program WMD Korea Utara, itu bertentangan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB. Tetapi apa yang menjadi fokus AS di sini adalah dalam upaya untuk menegosiasikan akhir yang damai untuk program WMD Korea Utara," ujar juru bicara Departemen Luar Negeri AS Morgan Ortagus seperti dilansir dari Reuters, Rabu (29/5/2019).
Ortagus telah diminta untuk memperjelas posisi Departemen Luar Negeri AS setelah Presiden Donald Trump tampaknya bertentangan dengan penasihat keamanan nasionalnya, John Bolton, mengenai apakah peluncuran Korut bulan ini telah melanggar resolusi AS.
Bolton pada hari Sabtu mengatakan "tidak diragukan" bahwa peluncuran rudal tersebut telah melanggar resolusi PBB karena termasuk rudal balistik jarak pendek.
Ortagus mengatakan Departemen Luar Negeri belum memberikan penilaiannya secara terbuka apakah peluncuran itu melibatkan rudal balistik. Namun, Pentagon mengatakan pada 9 Mei bahwa peluncuran pada hari itu terdiri dari beberapa rudal balistik yang terbang lebih dari 300 km.
Selama kunjungan ke Jepang pada hari Senin, Trump menyinggung pandangan Bolton dan mengatakan dia tidak setuju.
"Orang-orang saya berpikir itu bisa menjadi pelanggaran. Saya melihatnya secara berbeda," kata Trump, seraya menambahkan bahwa pemimpin Korut Kim Jong-un mungkin ingin "mendapatkan perhatian."
Trump menekankan bahwa tidak ada uji coba nuklir, tidak ada rudal balistik, tidak ada rudal jarak jauh dan menambahkan bahwa suatu hari akan ada kesepakatan dengan Korut untuk mengakhiri program nuklirnya.
Ditanya apakah Menteri Luar Negeri Mike Pompeo setuju dengan Trump atau Bolton, Ortagus mengatakan: "Saya kira itu tidak hilang di antara kita bahwa peluncuran itu merupakan upaya untuk mengirim pesan kepada pemerintah."
Dia menambahkan bahwa AS ingin melanjutkan pembicaraan denuklirisasi dengan Korut. "Itu fokus kita di sini," ucapnya.
Setelah KTT kedua antara Kim Jong-un dan Trump berujung kegagalan pada tahun lalu, Korut menembakkan beberapa roket dan rudal bulan ini. Uji coba itu termasuk beberapa rudal kendali yang menurut para ahli dapat digunakan untuk menembus pertahanan Korea Selatan (Korsel) dan AS di wilayah tersebut.
Rudal-rudal itu terbang dengan lintasan yang rata dan lebih rendah, membuat beberapa pejabat di Korsel mempertanyakan apakah mereka harus dikategorikan sebagai "rudal balistik" dan karenanya merupakan pelanggaran terhadap resolusi PBB.
Korut dalam sebuah pernyataan pada hari Senin mengecam Bolton sebagai "lebih dari bodoh" dan mengatakan berhenti melakukan uji coba rudal berarti menyerahkan hak untuk membela diri. Korut juga mengatakan bahwa apa pun yang diluncurkan pasti akan terbang menggambar lintasan balistik.
(ian)
