Hakim AS Blokir Dana Tembok Perbatasan Trump
Hakim AS Blokir Dana Tembok Perbatasan Trump
A
A
A
WASHINGTON - Seorang hakim federal Amerika Serikat (AS) untuk sementara waktu memblokir penggunaan dana Departemen Pertahanan untuk membangun tembok perbatasan antara AS dan Meksiko.
Hakim memberikan perintah untuk memblokir penggunaan USD1 miliar di Arizona dan Texas karena belum disetujui oleh Kongres.
Seperti diketahui, Presiden Donald Trump mengumumkan keadaan darurat awal tahun ini. Ia mengatakan membutuhkan dana sebesar USD6,7 miliar untuk membangun tembok itu sebagai masalah keamanan nasional. Pembangunan tembok perbatasan merupakan janji kampanye terbesarnya.
Namun rencananya itu mendapat tentangan. Sekitar 20 negara, bersama dengan sejumlah kelompok termasuk American Civil Liberties Union (ACLU), telah mengajukan tuntutan hukum untuk mencoba menghentikan langkah presiden menggunakan deklarasi darurat untuk mem-bypass Kongres.
"Posisi bahwa ketika Kongres menolak permintaan eksekutif untuk dana yang sesuai, eksekutif tetap dapat dengan mudah menemukan cara untuk membelanjakan dana itu 'tanpa Kongres' tidak sesuai dengan pemisahan mendasar prinsip-prinsip kekuasaan yang berasal dari masa-masa awal Republik kita," kata Hakim Haywood Gilliam dalam keputusannya seperti dikutip dari BBC, Minggu (26/5/2019).
Dia mengatakan penggugat kemungkinan akan menunjukkan bahwa pejabat administrasi melebihi wewenang hukum mereka, dan bahwa kerusakan yang tidak dapat diperbaiki akan dihasilkan dari tindakan tersebut.
Putusan ini pun disambut baik oleh ACLU. "Ini adalah kemenangan bagi sistem check and balance kami, aturan hukum dan komunitas perbatasan," kata ACLU di akun Twitternya.
Meski begitu, CNN melaporkan, Presiden Trump yang tengah berkuasa masih dapat menemukan dana dari tempat lain untuk membangun tembok itu.
Tembok perbatasan telah menjadi pertarungan politik besar bagi presiden. Konstruksinya akan dimulai pada akhir pekan ini di kedua negara.
Pada bulan Februari, Kongres menyetujui USD1,38 miliar untuk pembangunan "pagar pejalan kaki utama" di sepanjang Lembah Rio Grande di Texas - jauh lebih sedikit daripada yang diinginkan Trump.
Deklarasi darurat nasional dirancang Trump untuk membuka dana multi-miliar dolar bagi pembangunan tembok tersebut, termasuk USD2,5 miliar dari Departemen Pertahanan dan USD3,6 miliar dari proyek-proyek konstruksi militer.
Jumlah itu masih sangat jauh dari perkiraan biaya penghalang yang mencapai USD23miliar sepanjang hampir 3.200 km dari perbatasan.
DPR AS juga mengambil tindakan hukum untuk menghentikan pengalihan dana untuk proyek tembok perbatasan.
Hakim memberikan perintah untuk memblokir penggunaan USD1 miliar di Arizona dan Texas karena belum disetujui oleh Kongres.
Seperti diketahui, Presiden Donald Trump mengumumkan keadaan darurat awal tahun ini. Ia mengatakan membutuhkan dana sebesar USD6,7 miliar untuk membangun tembok itu sebagai masalah keamanan nasional. Pembangunan tembok perbatasan merupakan janji kampanye terbesarnya.
Namun rencananya itu mendapat tentangan. Sekitar 20 negara, bersama dengan sejumlah kelompok termasuk American Civil Liberties Union (ACLU), telah mengajukan tuntutan hukum untuk mencoba menghentikan langkah presiden menggunakan deklarasi darurat untuk mem-bypass Kongres.
"Posisi bahwa ketika Kongres menolak permintaan eksekutif untuk dana yang sesuai, eksekutif tetap dapat dengan mudah menemukan cara untuk membelanjakan dana itu 'tanpa Kongres' tidak sesuai dengan pemisahan mendasar prinsip-prinsip kekuasaan yang berasal dari masa-masa awal Republik kita," kata Hakim Haywood Gilliam dalam keputusannya seperti dikutip dari BBC, Minggu (26/5/2019).
Dia mengatakan penggugat kemungkinan akan menunjukkan bahwa pejabat administrasi melebihi wewenang hukum mereka, dan bahwa kerusakan yang tidak dapat diperbaiki akan dihasilkan dari tindakan tersebut.
Putusan ini pun disambut baik oleh ACLU. "Ini adalah kemenangan bagi sistem check and balance kami, aturan hukum dan komunitas perbatasan," kata ACLU di akun Twitternya.
Meski begitu, CNN melaporkan, Presiden Trump yang tengah berkuasa masih dapat menemukan dana dari tempat lain untuk membangun tembok itu.
Tembok perbatasan telah menjadi pertarungan politik besar bagi presiden. Konstruksinya akan dimulai pada akhir pekan ini di kedua negara.
Pada bulan Februari, Kongres menyetujui USD1,38 miliar untuk pembangunan "pagar pejalan kaki utama" di sepanjang Lembah Rio Grande di Texas - jauh lebih sedikit daripada yang diinginkan Trump.
Deklarasi darurat nasional dirancang Trump untuk membuka dana multi-miliar dolar bagi pembangunan tembok tersebut, termasuk USD2,5 miliar dari Departemen Pertahanan dan USD3,6 miliar dari proyek-proyek konstruksi militer.
Jumlah itu masih sangat jauh dari perkiraan biaya penghalang yang mencapai USD23miliar sepanjang hampir 3.200 km dari perbatasan.
DPR AS juga mengambil tindakan hukum untuk menghentikan pengalihan dana untuk proyek tembok perbatasan.
(ian)
Explore More