UE Tolak Akui Dewan Militer sebagai Pemerintah Sementara Sudan
Rabu, 17 April 2019 - 14:40 WIB
UE Tolak Akui Dewan Militer sebagai Pemerintah Sementara Sudan
A
A
A
BRUSSELS - Menteri Luar Negeri Uni Eropa (UE), Federica Mogherini mengatakan, tidak akan mengakui legitimasi Dewan Militer Transisi di Sudan. Dewan Militer Transisi adalah pemerintah sementara Sudan, yang dibentuk setelah militer melengserkan Omar al-Bashir.
"Selama masa transisi tidak dikelola oleh warga sipil, UE tidak akan mengakui legitimasi Dewan Militer Transisi," kata Mogherini pada sesi pleno Parlemen Eropa tentang situasi di Sudan.
Mogherini mengatakan, pembentukan pemerintah militer di Sudan telah mengambil beberapa niat baik, termasuk mengubah kepala Dewan Militer Transisi, pengunduran diri kepala Layanan Nasional dan Keamanan, serta membebaskan beberapa tahanan politik.
"Langkah-langkah ini telah mengisyaratkan bahwa mungkin ada ruang untuk negosiasi," sambungnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Anadolu Agency pada Rabu (17/4).
Dia menambahkan bahwa UE mendukung seruan Uni Afrika untuk penyerahan kekuasaan kepada otoritas transisi yang dipimpin sipil dalam 15 hari ke depan.
Sebelumnya, oposisi Sudan, yang tergabung dalam "Freedom and Change Alliance" mendesak Dewan Militer, untuk memindahkan kekuasaan kepada pemerintah sipil. Aliansi ini menyatukan Asosiasi Profesional Sudan, Aliansi Pasukan Konsensus Nasional, Pasukan Panggilan Sudan, dan kelompok serikat buruh oposisi.
Lebih lanjut, aliansi mendesak kepemimpinan militer baru untuk membatalkan keputusan yang dibuat oleh Dewan Militer sebelumnya mengenai penangguhan konstitusi dan pengenaan keadaan darurat dan jam malam. Aliansi itu kemudian mendesak para demonstran untuk melanjutkan aksi duduk mereka di depan markas besar militer.
"Selama masa transisi tidak dikelola oleh warga sipil, UE tidak akan mengakui legitimasi Dewan Militer Transisi," kata Mogherini pada sesi pleno Parlemen Eropa tentang situasi di Sudan.
Mogherini mengatakan, pembentukan pemerintah militer di Sudan telah mengambil beberapa niat baik, termasuk mengubah kepala Dewan Militer Transisi, pengunduran diri kepala Layanan Nasional dan Keamanan, serta membebaskan beberapa tahanan politik.
"Langkah-langkah ini telah mengisyaratkan bahwa mungkin ada ruang untuk negosiasi," sambungnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Anadolu Agency pada Rabu (17/4).
Dia menambahkan bahwa UE mendukung seruan Uni Afrika untuk penyerahan kekuasaan kepada otoritas transisi yang dipimpin sipil dalam 15 hari ke depan.
Sebelumnya, oposisi Sudan, yang tergabung dalam "Freedom and Change Alliance" mendesak Dewan Militer, untuk memindahkan kekuasaan kepada pemerintah sipil. Aliansi ini menyatukan Asosiasi Profesional Sudan, Aliansi Pasukan Konsensus Nasional, Pasukan Panggilan Sudan, dan kelompok serikat buruh oposisi.
Lebih lanjut, aliansi mendesak kepemimpinan militer baru untuk membatalkan keputusan yang dibuat oleh Dewan Militer sebelumnya mengenai penangguhan konstitusi dan pengenaan keadaan darurat dan jam malam. Aliansi itu kemudian mendesak para demonstran untuk melanjutkan aksi duduk mereka di depan markas besar militer.
(esn)
