Menlu Serukan Dunia Internasional Tolak Aneksasi Wilayah Palestina
Menlu Serukan Dunia Internasional Tolak Aneksasi Wilayah Palestina
A
A
A
NEW YORK - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menolak pencaplokan atau aneksasi secara de facto terhadap wilayah Palestina oleh Israel.
Dalam sebuah forum PBB tentang masalah Palestina, Retno mengatakan, langkah-langkah sepihak oleh kekuatan pendudukan Israel mengancam solusi dua negara dan merupakan tren yang mengkhawatirkan untuk solusi satu negara berdasarkan pada survival of the fittest.
"Aneksasi bertahap, tidak manusiawi dan de facto sedang berlangsung di depan mata kita. Situasinya menjadi lebih kritis, dan tindakan konkret oleh komunitas internasional adalah suatu keharusan. Kita harus menolak dengan syarat sekuat ini aneksasi de facto," ujar Retno seperti dikutip dari Xinhua, Jumat (5/4/2019).
Retno menegaskan bahwa masalah Palestina harus menjadi salah satu prioritas di PBB dan platform lainnya.
Retno mengatakan Indonesia, yang menjadi presiden Dewan Keamanan PBB untuk bulan Mei, akan menyelenggarakan pertemuan formula-Arria - pertemuan Dewan Keamanan dengan partisipasi yang lebih luas - mengenai masalah pemukiman ilegal di wilayah Palestina yang diduduki.
Dikatakan oleh Retno bahwa situasi kemanusiaan di wilayah pendudukan membutuhkan tindakan segera dan konkret, serta pelanggaran hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia tidak boleh luput dari perhatian.
Ia juga mengatakan bahwa parameter yang disepakati secara internasional tentang masalah Palestina harus dihormati.
"Kami tidak melihat alternatif yang kredibel untuk solusi dua negara. Ini adalah satu-satunya jalan ke depan untuk mencapai perdamaian yang adil, abadi, dan komprehensif antara para pihak," ucapnya.
Lebih jauh, Retno secara khusus meminta negara-negara yang berniat untuk memindahkan kedutaan mereka ke Yerusalem untuk tidak melakukannya.
"Ini adalah cara yang kuat untuk menunjukkan solidaritas kami dengan Palestina dan untuk membela solusi dua negara," katanya.
Retno juga menyerukan keanggotaan PBB untuk negara Palestina, yang sekarang menjadi pengamat.
Dalam sebuah forum PBB tentang masalah Palestina, Retno mengatakan, langkah-langkah sepihak oleh kekuatan pendudukan Israel mengancam solusi dua negara dan merupakan tren yang mengkhawatirkan untuk solusi satu negara berdasarkan pada survival of the fittest.
"Aneksasi bertahap, tidak manusiawi dan de facto sedang berlangsung di depan mata kita. Situasinya menjadi lebih kritis, dan tindakan konkret oleh komunitas internasional adalah suatu keharusan. Kita harus menolak dengan syarat sekuat ini aneksasi de facto," ujar Retno seperti dikutip dari Xinhua, Jumat (5/4/2019).
Retno menegaskan bahwa masalah Palestina harus menjadi salah satu prioritas di PBB dan platform lainnya.
Retno mengatakan Indonesia, yang menjadi presiden Dewan Keamanan PBB untuk bulan Mei, akan menyelenggarakan pertemuan formula-Arria - pertemuan Dewan Keamanan dengan partisipasi yang lebih luas - mengenai masalah pemukiman ilegal di wilayah Palestina yang diduduki.
Dikatakan oleh Retno bahwa situasi kemanusiaan di wilayah pendudukan membutuhkan tindakan segera dan konkret, serta pelanggaran hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia tidak boleh luput dari perhatian.
Ia juga mengatakan bahwa parameter yang disepakati secara internasional tentang masalah Palestina harus dihormati.
"Kami tidak melihat alternatif yang kredibel untuk solusi dua negara. Ini adalah satu-satunya jalan ke depan untuk mencapai perdamaian yang adil, abadi, dan komprehensif antara para pihak," ucapnya.
Lebih jauh, Retno secara khusus meminta negara-negara yang berniat untuk memindahkan kedutaan mereka ke Yerusalem untuk tidak melakukannya.
"Ini adalah cara yang kuat untuk menunjukkan solidaritas kami dengan Palestina dan untuk membela solusi dua negara," katanya.
Retno juga menyerukan keanggotaan PBB untuk negara Palestina, yang sekarang menjadi pengamat.
(ian)
Explore More