Terus Didemo, Presiden Aljazair Akhirnya Mengundurkan Diri

ALJIR - Media pemerintah Aljazair melaporkan Presiden Abdelaziz Bouteflika akan mengundurkan diri sebelum masa jabatan keempatnya berakhir. Ini adalah perkembangan terbaru dalam serangkaian langkah yang bertujuan untuk meredakan jutaan warga Aljazair yang telah memprotes kekuasaannya dalam beberapa pekan terakhir.

Menurut Aljazair Press Service, mengutip pernyataan kantor presiden, pria berusia 82 tahun yang tengah sakit itu akan mengundukan diri sebelum 28 April. Bouteflika telah mengumumkan bulan lalu bahwa ia menginginkan masa jabatan kelima, tetapi ketika itu ia berhadapan dengan aksi protes besar-besaran dan memutuskan mundur.

Stasiun televisi pemerintah melaporkan bahwa pernyataan ini mengikuti perombakan besar-besaran pemerintah Aljazair sehari sebelumnya yang mengganti 21 dari 27 menteri kabinet.

"Bouteflika akan membuat keputusan penting untuk memastikan keberlangsungan fungsi lembaga-lembaga negara selama masa transisi," bunyi pernyataan itu seperti dikutip dari Los Angeles Times, Selasa (2/4/2019).

Bouteflika telah memerintah negara itu selama hampir 20 tahun. Namun pada 2013 ia lumpuh akibat stroke dan sejak itu ia tidak lagi berbicara di depan umum. Dalam penampilan yang jarang di muka umum, ia tidak pernah terlihat tanpa kursi roda dan tampaknya hampir tidak bisa mencatat apa yang ada di hadapannya.

Banyak yang percaya kekuatan sesungguhnya di negara itu terletak pada komplotan militer dan elit bisnis, yang dikenal sebagai "Le Pouvoir," atau Kekuasaan. Komplotan ini mencakup adik presiden, Said Bouteflika, dan panglima militer Letnan Jenderal Ahmed Gaid Salah (79).

Ketika Bouteflika mengumumkan dia akan mencalonkan diri untuk masa jabatan kelima dalam pemilihan yang ditetapkan pada 18 April mendatang, puluhan ribu orang dari berbagai kelas sosial membanjiri jalan-jalan kota secara nasional untuk melakukan protes.

Bouteflika terlalu sakit untuk mengumumkan pencalonannya dan harus memiliki konfirmasi resmi bahwa ia masih hidup.

Sejak itu, presiden - atau kelompok di belakangnya - telah menawarkan serangkaian konsesi, untuk memberikan sedikit efek.

Pertama, dia mengatakan dia hanya akan menjalani satu tahun masa jabatannya jika terpilih kembali. Kemudian dia membatalkan tawaran pemilihannya tetapi mengatakan dia akan mengubah pemerintah dan memperpanjang masa jabatannya yang keempat sehingga dia bisa mengelola rancangan konstitusi baru.

Tetapi langkah-langkah itu tidak mampu meredam amarah warga; demonstrasi tumbuh menjadi kuat, lebih dari satu juta orang di Ibu Kota Aljir.

Sementara itu, sekelompok tokoh politik dan militer, termasuk dari partai Front Pembebasan Nasional yang berkuasa, mulai menyalahkan Bouteflika. Salah menyerukan pemberlakukan sebuah pasal dalam konstitusi yang memandang Bouteflika dinyatakan tidak layak untuk bertugas.

Namun tidak jelas siapa yang akan mengambil alih kursi kekuasaan.

Sistem politik Aljazair telah didominasi oleh veteran perang kemerdekaan dari Prancis yang berakhir pada tahun 1962. Bouteflika dan sekutunya dikreditkan dengan menavigasi negara keluar dari perang saudara pada 1990-an; mereka telah lama menyebut diri mereka sebagai benteng melawan perselisihan.

Tetapi di negara di mana sekitar 70% dari 42 juta orang lebih muda dari 35, hanya sedikit yang ingat "Dekade Hitam" perang saudara.

Dan kontrak sosial yang telah berjalan lama yang menopang stabilitas pasca-perang saudara - pemerintah menggunakan pendapatan dari hidrokarbon untuk pemberian dan subsidi yang mewah sebagai ganti pemerintahan otokratis - telah terkikis oleh penurunan harga minyak.

Konstitusi Aljazair mengamanatkan bahwa ketua majelis tinggi parlemen akan menjadi presiden sementara sampai pemilu diadakan dalam waktu 90 hari.