Eks Kepala AU India Klaim Jet Rafale Bisa Habisi 12 Unit F-16 Pakistan
Kamis, 14 Maret 2019 - 16:55 WIB
Eks Kepala AU India Klaim Jet Rafale Bisa Habisi 12 Unit F-16 Pakistan
A
A
A
NEW DELHI - Mantan Kepala Staf Angkatan Udara India (IAF), Marsekal Udara AY Tipnis mengklaim New Delhi bisa menghancurkan 12 jet tempur F-16 Pakistan selama pertempuran udara (dogffigt) bulan lalu jika memiliki armada jet tempur Rafale Prancis.
“Tujuan dari 24 jet Pakistan adalah untuk menyerang Srinagar, pangkalan Awantipora. Jika India memiliki Rafale pada saat itu, IAF akan menghancurkan setidaknya 12 dari mereka. Rafale akan meningkatkan moral IAF," kata Tipnis mengatakan pada pertemuan puncak keamanan New Delhi, hari Rabu, yang dilansir Sputnik, Kamis (14/3/2019).
Tipnis merujuk pada pertempuran udara 27 Februari yang pecah antara India dan Pakistan setelah serangan bom bunuh diri 14 Februari terhadap konvoi polisi paramiliter India yang menewaskan lebih dari 40 personel. Serangan bom itu memicu serangan udara India terhadap target teroris di Kashmir yang dikontrol Pakistan.
Selama pertempuran udara, IAF mengklaim menembak jatuh satu jet tempur F-16 Angkatan Udara Pakistan, tapi juga kehilangan sebuah pesawat tempur MiG-21 Bison.
Pernyataan Tipnis itu muncul di tengah klaim oleh para pemimpin oposisi India tentang korupsi besar-besaran dalam kesepakatan pembelian 36 jet tempur Rafale Prancis untuk IAF. Kesepakatan dengan nilai kontrak USD8,7 miliar itu ditandatangani pada tahun 2016.
Awal pekan ini, pemerintah India mengklaim bahwa bocoran dokumen yang berkaitan dengan kesepakatan Rafale, yang diterbitkan oleh surat kabar The Hindu, tidak hanya melanggar ketentuan perjanjian dengan vendor tetapi juga membahayakan keamanan nasional.
Pemerintah menuduh bahwa dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam petisi peninjauan oleh penggugat dan kemudian diakses dan diterbitkan oleh media, termasuk The Hindu, berisi informasi sensitif, termasuk yang terkait dengan kemampuan tempur pesawat.
Sebelumnya, pengadilan mengeluarkan sertifikat eksonerasi kepada pemerintah dalam menanggapi beberapa petisi yang mencari penyelidikan yang diawasi pengadilan atas pembelian jet tempur Rafale. Petisi-petisi itu menuduh bahwa kontrak diberikan kepada Dassault Aviation dengan imbalan perjanjian untuk memberikan kontrak offset kepada pemain industri tertentu yang diduga disokong oleh Perdana Menteri Narendra Modi.
Perkembangan itu terjadi setelah Modi menuduh pihak oposisi menunda induksi jet tempur Rafale ke IAF dengan menciptakan kontroversi yang tidak perlu atas kesepakatan itu. Sementara itu, pemimpin oposisi Rahul Gandhi mengatakan Modi-lah yang telah menunda induksi untuk kepentingan rekan bisnis pribadinya.
“Tujuan dari 24 jet Pakistan adalah untuk menyerang Srinagar, pangkalan Awantipora. Jika India memiliki Rafale pada saat itu, IAF akan menghancurkan setidaknya 12 dari mereka. Rafale akan meningkatkan moral IAF," kata Tipnis mengatakan pada pertemuan puncak keamanan New Delhi, hari Rabu, yang dilansir Sputnik, Kamis (14/3/2019).
Tipnis merujuk pada pertempuran udara 27 Februari yang pecah antara India dan Pakistan setelah serangan bom bunuh diri 14 Februari terhadap konvoi polisi paramiliter India yang menewaskan lebih dari 40 personel. Serangan bom itu memicu serangan udara India terhadap target teroris di Kashmir yang dikontrol Pakistan.
Selama pertempuran udara, IAF mengklaim menembak jatuh satu jet tempur F-16 Angkatan Udara Pakistan, tapi juga kehilangan sebuah pesawat tempur MiG-21 Bison.
Pernyataan Tipnis itu muncul di tengah klaim oleh para pemimpin oposisi India tentang korupsi besar-besaran dalam kesepakatan pembelian 36 jet tempur Rafale Prancis untuk IAF. Kesepakatan dengan nilai kontrak USD8,7 miliar itu ditandatangani pada tahun 2016.
Awal pekan ini, pemerintah India mengklaim bahwa bocoran dokumen yang berkaitan dengan kesepakatan Rafale, yang diterbitkan oleh surat kabar The Hindu, tidak hanya melanggar ketentuan perjanjian dengan vendor tetapi juga membahayakan keamanan nasional.
Pemerintah menuduh bahwa dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam petisi peninjauan oleh penggugat dan kemudian diakses dan diterbitkan oleh media, termasuk The Hindu, berisi informasi sensitif, termasuk yang terkait dengan kemampuan tempur pesawat.
Sebelumnya, pengadilan mengeluarkan sertifikat eksonerasi kepada pemerintah dalam menanggapi beberapa petisi yang mencari penyelidikan yang diawasi pengadilan atas pembelian jet tempur Rafale. Petisi-petisi itu menuduh bahwa kontrak diberikan kepada Dassault Aviation dengan imbalan perjanjian untuk memberikan kontrak offset kepada pemain industri tertentu yang diduga disokong oleh Perdana Menteri Narendra Modi.
Perkembangan itu terjadi setelah Modi menuduh pihak oposisi menunda induksi jet tempur Rafale ke IAF dengan menciptakan kontroversi yang tidak perlu atas kesepakatan itu. Sementara itu, pemimpin oposisi Rahul Gandhi mengatakan Modi-lah yang telah menunda induksi untuk kepentingan rekan bisnis pribadinya.
(mas)
