Jadi Basis Pasukan, Sekutu AS Bakal Dikenakan Biaya 150%
Sabtu, 09 Maret 2019 - 10:02 WIB
Jadi Basis Pasukan, Sekutu AS Bakal Dikenakan Biaya 150%
A
A
A
WASHINGTON - Pemerintahan Donald Trump dilaporkan akan membuat tuntutan kepada negara-negara yang menjadi tuan rumah bagi pasukan Amerika Serikat (AS). Mereka akan dituntut untuk membayar biaya penuh plus biaya tambahan untuk 'hak istimewa'.
Kebijakan itu diterapkan karena rasa frustasi terhadap pengeluaran militer negara-negara sekutunya.
Gedung Putih tengah menyusun tuntutan agar Jerman, Jepang, Korea Selatan (Korsel), dan akhirnya setiap negara lain yang 'menampung' pasukan AS di wilayahnya untuk membayar “biaya plus 50” atau 150 persen untuk servis mereka, termasuk gaji para prajurit. Demikian laporan yang diturunkan Bloomberg, mengutip sejumlah sumber di dalam pemerintahan Trump.
Menurut Bloomberg, proposal yang diajukan secara pribadi oleh Presiden Donald Trump itu sejauh ini menuntut "biaya plus 50" dalam catatan kepada Penasihat Keamanan Nasional John Bolton, ketika AS sedang menegosiasikan status 28.500 atau lebih pasukan di Korsel. Kedua negara akhirnya sepakat jika Seoul akan membayar USD924 juta pada tahun 2019, naik dari USD830 juta pada tahun sebelumnya.
Sebagai perbandingan, Jerman saat ini membayar 28 persen dari biaya pasukan AS berdasarkan wilayahnya - sekitar USD1 miliar per tahun - menurut peneliti Rand Corporation David Ochmanek. Pada sidang kongres baru-baru ini, jenderal top AS di Eropa meminta pasukan lebih banyak lagi, dengan menyebut "ancaman" dari Rusia. Permintaan ini di samping permintaan Washington agar anggota NATO dari Eropa membeli lebih banyak senjata buatan AS.
Saat berkampanye dalam pemilu presiden lalu, Trump berulang kali menyerukan sekutu AS untuk mengimbangi Washington atas hak istimewa 'dibela' oleh Amerika, tetapi proposal yang dilaporkan ini adalah saran yang paling spesifik tentang bagaimana hal itu akan dilakukan.
"Langkah seperti itu akan memastikan sekutu memiliki kulit dalam permainan," kata duta besar AS untuk Uni Eropa Gordon Sondland dalam sebuah wawancara, yang secara tidak langsung mengkonfirmasi keberadaan rencana tersebut.
Proposal itu memicu kekhawatiran terhadap kebijakan luar negeri AS. Meskipun begitu, proposal itu dianggap sebagai cara pasti untuk mengalienasi sekutu yang diandalkan AS untuk proyeksi kekuatan dan pengaruh global.
"Bahkan mengemukakan pertanyaan ini memberi narasi yang salah informasi bahwa fasilitas-fasilitas ini ada untuk kepentingan negara-negara itu," Douglas Lute, duta besar AS untuk NATO di bawah pemerintahan Obama kepada Bloomberg.
"Yang benar adalah mereka ada di sana dan kita memeliharanya karena itu demi kepentingan kita," sambungnya seperti disitir dari RT, Sabtu (9/3/2019).
Sementara itu asisten pertahanan Presiden Obama, Derek Chollet mengatakan, pangkalan AS adalah bagian penting dari melindungi kepentingan Amerika di seluruh dunia, dan meminta uang kepada negara-negara tuan rumah akan "benar-benar mengalahkan diri sendiri."
Ivo Daalder, mantan duta besar lain untuk NATO di bawah Obama, mengecam proposal itu sebagai sesuatu yang tidak masuk akal dan mengatakan itu akan mengubah militer AS menjadi tentara bayaran secara de facto.
Untuk diketahui, militer AS memiliki sekitar 600 pangkalan di luar wilayah AS pada 2013 dengan hampir 200 ribu tentara di luar negeri pada akhir 2017. Pasukan AS telah ditempatkan di Jepang dan Jerman sejak akhir Perang Dunia Kedua pada 1945, dan di Korsel sejak gencatan senjata membekukan Perang Korea pada tahun 1953.
AS saat ini membelanjakan lebih banyak untuk militer daripada 12 negara lainnya - termasuk China (USD224 miliar), Rusia (USD44 miliar) dan India (USD55,2 miliar). Anggaran militer AS pada 2019 adalah USD716 miliar, dan anggaran 2020 yang diusulkan dikabarkan setinggi USD750 miliar. Sementara itu, utang nasional AS telah melampaui USD22 triliun dan terus meningkat.
Kebijakan itu diterapkan karena rasa frustasi terhadap pengeluaran militer negara-negara sekutunya.
Gedung Putih tengah menyusun tuntutan agar Jerman, Jepang, Korea Selatan (Korsel), dan akhirnya setiap negara lain yang 'menampung' pasukan AS di wilayahnya untuk membayar “biaya plus 50” atau 150 persen untuk servis mereka, termasuk gaji para prajurit. Demikian laporan yang diturunkan Bloomberg, mengutip sejumlah sumber di dalam pemerintahan Trump.
Menurut Bloomberg, proposal yang diajukan secara pribadi oleh Presiden Donald Trump itu sejauh ini menuntut "biaya plus 50" dalam catatan kepada Penasihat Keamanan Nasional John Bolton, ketika AS sedang menegosiasikan status 28.500 atau lebih pasukan di Korsel. Kedua negara akhirnya sepakat jika Seoul akan membayar USD924 juta pada tahun 2019, naik dari USD830 juta pada tahun sebelumnya.
Sebagai perbandingan, Jerman saat ini membayar 28 persen dari biaya pasukan AS berdasarkan wilayahnya - sekitar USD1 miliar per tahun - menurut peneliti Rand Corporation David Ochmanek. Pada sidang kongres baru-baru ini, jenderal top AS di Eropa meminta pasukan lebih banyak lagi, dengan menyebut "ancaman" dari Rusia. Permintaan ini di samping permintaan Washington agar anggota NATO dari Eropa membeli lebih banyak senjata buatan AS.
Saat berkampanye dalam pemilu presiden lalu, Trump berulang kali menyerukan sekutu AS untuk mengimbangi Washington atas hak istimewa 'dibela' oleh Amerika, tetapi proposal yang dilaporkan ini adalah saran yang paling spesifik tentang bagaimana hal itu akan dilakukan.
"Langkah seperti itu akan memastikan sekutu memiliki kulit dalam permainan," kata duta besar AS untuk Uni Eropa Gordon Sondland dalam sebuah wawancara, yang secara tidak langsung mengkonfirmasi keberadaan rencana tersebut.
Proposal itu memicu kekhawatiran terhadap kebijakan luar negeri AS. Meskipun begitu, proposal itu dianggap sebagai cara pasti untuk mengalienasi sekutu yang diandalkan AS untuk proyeksi kekuatan dan pengaruh global.
"Bahkan mengemukakan pertanyaan ini memberi narasi yang salah informasi bahwa fasilitas-fasilitas ini ada untuk kepentingan negara-negara itu," Douglas Lute, duta besar AS untuk NATO di bawah pemerintahan Obama kepada Bloomberg.
"Yang benar adalah mereka ada di sana dan kita memeliharanya karena itu demi kepentingan kita," sambungnya seperti disitir dari RT, Sabtu (9/3/2019).
Sementara itu asisten pertahanan Presiden Obama, Derek Chollet mengatakan, pangkalan AS adalah bagian penting dari melindungi kepentingan Amerika di seluruh dunia, dan meminta uang kepada negara-negara tuan rumah akan "benar-benar mengalahkan diri sendiri."
Ivo Daalder, mantan duta besar lain untuk NATO di bawah Obama, mengecam proposal itu sebagai sesuatu yang tidak masuk akal dan mengatakan itu akan mengubah militer AS menjadi tentara bayaran secara de facto.
Untuk diketahui, militer AS memiliki sekitar 600 pangkalan di luar wilayah AS pada 2013 dengan hampir 200 ribu tentara di luar negeri pada akhir 2017. Pasukan AS telah ditempatkan di Jepang dan Jerman sejak akhir Perang Dunia Kedua pada 1945, dan di Korsel sejak gencatan senjata membekukan Perang Korea pada tahun 1953.
AS saat ini membelanjakan lebih banyak untuk militer daripada 12 negara lainnya - termasuk China (USD224 miliar), Rusia (USD44 miliar) dan India (USD55,2 miliar). Anggaran militer AS pada 2019 adalah USD716 miliar, dan anggaran 2020 yang diusulkan dikabarkan setinggi USD750 miliar. Sementara itu, utang nasional AS telah melampaui USD22 triliun dan terus meningkat.
(ian)
