DPR AS Tolak Deklarasi Darurat Nasional Trump

WASHINGTON - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) memilih untuk mencabut deklarasi darurat nasional Presiden Donald Trump atas pembangunan tembok di perbatasan dengan Meksiko.

Resolusi itu diloloskan DPR yang dipimpin Partai Demokrat setelah memenangkan voting dengan 245-182. Kini resolusi itu akan di bawa ke Senat yang dikuasai oleh Partai Republik, di mana sejumlah politisi konservatif dari partai itu menyatakan berada dalam satu barisan dengan Partai Demokrat.

Sedikitnya ada 13 politisi Partai Republik yang "berkhianat" menolak deklarasi darurat nasional Trump. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kongres tidak akan memiliki mayoritas dua pertiga dari kedua kamar parlemen yang diperlukan untuk menolak veto dari Presiden seperti dilansir dari BBC, Kamis (28/2/2019).

Sebelumnya Trump, yang menyatakan keadaan darurat setelah Kongres menolak dana untuk pembangunan tembok itu, mengatakan ia akan memveto RUU tersebut.

Baca Juga: Deklarasi Darurat Nasional AS: Trump Akan Veto Resolusi Demokrat

Anggota parlemen AS menggunakan ketentuan dari Undang-undang Keadaan Darurat Nasional untuk mengesampingkan keputusan presiden, tetapi mengharuskan kedua kamar parlemen untuk memutuskan dan menyelesaikannya dalam waktu 18 hari.

Presiden AS menyebut situasi di perbatasan selatan sebagai "krisis" dan pada 15 Februari, mengeluarkan deklarasi darurat untuk melewati Kongres dan membangun tembok dengan dana militer.

Partai Demokrat mengatakan deklarasi itu inkonstitusional dan Trump telah mendesain sendiri keadaan darurat di perbatasan.

"Ini bukan tentang perbatasan. Ini tentang konstitusi Amerika Serikat. Ini bukan tentang politik. Ini bukan tentang keberpihakan. Ini tentang patriotisme," ujar Ketua DPR Nancy Pelosi awal pekan ini.

Sementara banyak politisi Partai Republik bersikap kritis atas penggunaan deklarasi darurat nasional untuk tembok sebelum dekrit Trump, beberapa diantaranya sekarang berpendapat bahwa presiden menggunakan otoritas yang diberikan kepadanya oleh konstitusi.

Pemimpin Minoritas DPR, Kevin McCarthy mengatakan, Partai Republik akan mendukung keputusan Trump dan menuduh Partai Demokrat mengabaikan keadaan darurat di perbatasan.

Perwakilan Ohio Warren Davidson mengatakan: "Saya pikir dia tidak perlu melakukan deklarasi darurat, tetapi dia melakukannya, dan itu sah," lapor Washington Post.

Tetapi politisi Partai Republik yang lain mempertahankan tanggapan Trump terhadap kurangnya dana Kongres adalah tidak tepat.

Di Senat, lebih banyak politisi Partai Republik telah menyatakan keprihatinan tentang pengaturan preseden yang berbahaya, dan Wakil Presiden Mike Pence bertemu anggota Senat selama makan siang tertutup pada hari Selasa untuk membahas masalah ini.

Pemimpin Mayoritas Kongres, Mitch McConnell mengatakan, mempertahankan deklarasi darurat adalah konsekuensi yang dapat diprediksi dan dapat dipahami dari keputusan Partai Demokrat untuk menempatkan penghalang partisan di atas kepentingan nasional.

Deklarasi darurat Trump akan membuka dana hampir USD8 miliar untuk pembangunan tembok, yang masih jauh dari perkiraan biaya USD23 miliar dari penghalang sepanjang hampir 3.200 km dari perbatasan, tetapi jauh lebih dari USD1.375 miliar diberikan oleh Kongres untuk penghalang di perbatasan.