Australia Tuduh Serangan Siber Didalangi Pemerintah Asing
Selasa, 19 Februari 2019 - 11:45 WIB
Australia Tuduh Serangan Siber Didalangi Pemerintah Asing
A
A
A
SYDNEY - Perdana Menteri (PM) Australia Scott Morrison menuduh serangan siber terhadap jaringan komputer parlemen dan berbagai partai politik dilakukan oleh pemerintah asing.
Morrison tidak menyebut nama negara yang dituduh sebagai dalang serangan siber tersebut. Saat Australia akan menggelar pemilu pada Mei, para anggota parlemen diminta mengubah password mereka setelah badan intelijen siber mendeteksi terjadi serangan di jaringan komputer parlemen nasional. Menurut dia, para peretas membobol jaringan komputer partai-partai besar.
“Para pakar siber kami yakin aktor negara canggih bertanggung jawab untuk aktivitas jahat ini,” ungkap Morrison di depan para anggota parlemen, dilansir Reuters.
Morrison menambahkan, “Kami juga tahu bahwa jaringan sejumlah partai politik, Liberal, Buruh dan Naisonal juga terkena dampak.”
Dia tidak menyebut informasi apa yang diakses para peretas tapi dia menyatakan tak ada bukti tentang intervensi dalam pemilu.
Kepala Pusat Keamanan Siber Australia Alastair MacGibbon menjelaskan, para investor masih mengamankan jaringan lokal. Lembaga yang dipimpin MacGibbon itu bertanggung jawab untuk keamanan online.
“Berbagai lembaga politik kita menjadi target bernilai tinggi. Kami akan terus bekerja sama dengan teman-teman dan mitra, baik di sini dan luar negeri untuk mengetahui siapa di balik ini dan berharap dapat mengetahui tujuan mereka,” papar MacGibbon.
Para pengamat menyatakan China, Rusia, dan Iran menjadi pihak yang diduga melakukannya. “Saat Anda mempertimbangkan motivasi, Anda akan mengatakan bahwa China menjadi tersangka utama, meski Anda tak dapat mengesampingkan Rusia,” ujar Fergus Hanson dari Pusat Kebijakan Siber Internasional di lembaga analis Institut Kebijakan Strategis Australia.
“Ini gosip politik yang paling hangat yang diangkat. Email-email menunjukkan semuanya dari cucian kotor pertarungan internal hingga siapa yang mendukung kebijakan yang akan muncul,” papar Hanson.
Hubungan dengan China memburuk sejak 2017 setelah Australia menuduh Beijing mencampuri urusan domestik Negeri Kanguru itu. Kedua negara berupaya memperbaiki hubungan namun Australia masih khawatir dengan China.
Ketegangan meningkat bulan ini setelah Australia mencabut visa seorang pengusaha ternama asal China. Langkah itu hanya beberapa bulan setelah Australia melarang perusahaan telekomunikasi China, Huawei Technologies menyuplai peralatan untuk jaringan broadband 5G. (Syarifudin)
Morrison tidak menyebut nama negara yang dituduh sebagai dalang serangan siber tersebut. Saat Australia akan menggelar pemilu pada Mei, para anggota parlemen diminta mengubah password mereka setelah badan intelijen siber mendeteksi terjadi serangan di jaringan komputer parlemen nasional. Menurut dia, para peretas membobol jaringan komputer partai-partai besar.
“Para pakar siber kami yakin aktor negara canggih bertanggung jawab untuk aktivitas jahat ini,” ungkap Morrison di depan para anggota parlemen, dilansir Reuters.
Morrison menambahkan, “Kami juga tahu bahwa jaringan sejumlah partai politik, Liberal, Buruh dan Naisonal juga terkena dampak.”
Dia tidak menyebut informasi apa yang diakses para peretas tapi dia menyatakan tak ada bukti tentang intervensi dalam pemilu.
Kepala Pusat Keamanan Siber Australia Alastair MacGibbon menjelaskan, para investor masih mengamankan jaringan lokal. Lembaga yang dipimpin MacGibbon itu bertanggung jawab untuk keamanan online.
“Berbagai lembaga politik kita menjadi target bernilai tinggi. Kami akan terus bekerja sama dengan teman-teman dan mitra, baik di sini dan luar negeri untuk mengetahui siapa di balik ini dan berharap dapat mengetahui tujuan mereka,” papar MacGibbon.
Para pengamat menyatakan China, Rusia, dan Iran menjadi pihak yang diduga melakukannya. “Saat Anda mempertimbangkan motivasi, Anda akan mengatakan bahwa China menjadi tersangka utama, meski Anda tak dapat mengesampingkan Rusia,” ujar Fergus Hanson dari Pusat Kebijakan Siber Internasional di lembaga analis Institut Kebijakan Strategis Australia.
“Ini gosip politik yang paling hangat yang diangkat. Email-email menunjukkan semuanya dari cucian kotor pertarungan internal hingga siapa yang mendukung kebijakan yang akan muncul,” papar Hanson.
Hubungan dengan China memburuk sejak 2017 setelah Australia menuduh Beijing mencampuri urusan domestik Negeri Kanguru itu. Kedua negara berupaya memperbaiki hubungan namun Australia masih khawatir dengan China.
Ketegangan meningkat bulan ini setelah Australia mencabut visa seorang pengusaha ternama asal China. Langkah itu hanya beberapa bulan setelah Australia melarang perusahaan telekomunikasi China, Huawei Technologies menyuplai peralatan untuk jaringan broadband 5G. (Syarifudin)
(nfl)
