Bantuan Keamanan AS untuk Palestina Dihentikan
Bantuan Keamanan AS untuk Palestina Dihentikan
A
A
A
RAMALLAH - Bantuan keamanan Amerika Serikat (AS) untuk Otoritas Palestina dihentikan pada Kamis (31/1) setelah Palestina menolak dana itu dengan alasan dapat terkena gugatan antiterorisme.
Hilangnya dana tahunan sekitar USD60 juta itu akan menandai semakin memburuknya hubungan antara pemerintahan Presiden AS Donald Trump dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Hal itu pun dapat merusak kerja sama keamanan pemerintahan Abbas dengan Israel di Tepi Barat.
Sejumlah sumber diplomatik menyatakan para pejabat Palestina, AS, dan Israel mencari cara menjaga uang itu tetap mengalir, meski Abbas memutuskan menghentikannya pada 31 Januari yang menjadi batas waktu yang ditetapkan Undang-Undang Klarifikasi Anti-Terorisme Kongres AS (ATCA) 2018.
ATCA mengizinkan warga AS menggugat penerima bantuan asing di pengadilan AS terkait tuduhan keterlibatan dalam aksi perang. Pemerintahan Abbas khawatir terkena gugatan hukum itu, meski menolak tuduhan mendukung aksi-aksi pejuang Palestina.
”Kami tidak ingin menerima bantuan keuangan, termasuk bantuan yang diberikan untuk pasukan keamanan sehingga tidak jadi target Undang- Undang Anti-Terorisme yang disetujui Kongres AS,” ungkap seorang pejabat Palestina kepada Reuters.
Sumber itu menambahkan, ”Pemerintah AS terkejut oleh keputusan Palestina dan menyatakan ingin mencari solusi untuk melanjutkan bantuan pada badan keamanan Palestina.” Solusinya mungkin mencari alternatif dana dalam anggaran CIA atau mengubah legislasi AS.
Otoritas Palestina merupakan badan pemerintahan sementara yang dibentuk setelah kesepakatan damai Oslo 1993. Proses damai itu bertujuan menciptakan solusi dua negara dalam konflik Israel- Palestina yang telah berlangsung beberapa tahun. Palestina juga telah memboikot AS sejak Washington mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Desember 2017.
Pemerintahan Trump telah memangkas ratusan juta dolar bantuan untuk berbagai organisasi kemanusiaan dan lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membantu Palestina untuk menekan Abbas agar kembali berunding dengan Israel.
Sebelumnya, Perdana Menteri (PM) Palestina Rami Al- Hamdallah mengajukan pengunduran diri bersama pemerintahannya kepada Presiden Mahmoud Abbas. Pengunduran diri ini menjadi pukulan bagi upaya rekonsiliasi dengan Hamas yang berkuasa di Jalur Gaza.
”Pemerintahan Palestina akan melanjutkan kewajibannya hingga pemerintahan baru terbentuk,” ungkap pernyataan yang dirilis setelah rapat kabinet pekanan.
Belum ada komentar dari Abbas, tapi faksi Fatah yang dipimpinnya merekomendasikan pemerintahan diganti. Pejabat Hamas mengecam langkah itu sebagai upaya meminggirkan Hamas dari politik Palestina.
Hamdallah merupakan akademisi yang memimpin pemerintahan bersatu nasional yang dibentuk pada 2014 dan memimpin upaya rekonsiliasi Fatah dan Hamas. Fatah berbasis di Tepi Barat dan Hamas menguasai Gaza sejak 2007. (Syarifudin)
Hilangnya dana tahunan sekitar USD60 juta itu akan menandai semakin memburuknya hubungan antara pemerintahan Presiden AS Donald Trump dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Hal itu pun dapat merusak kerja sama keamanan pemerintahan Abbas dengan Israel di Tepi Barat.
Sejumlah sumber diplomatik menyatakan para pejabat Palestina, AS, dan Israel mencari cara menjaga uang itu tetap mengalir, meski Abbas memutuskan menghentikannya pada 31 Januari yang menjadi batas waktu yang ditetapkan Undang-Undang Klarifikasi Anti-Terorisme Kongres AS (ATCA) 2018.
ATCA mengizinkan warga AS menggugat penerima bantuan asing di pengadilan AS terkait tuduhan keterlibatan dalam aksi perang. Pemerintahan Abbas khawatir terkena gugatan hukum itu, meski menolak tuduhan mendukung aksi-aksi pejuang Palestina.
”Kami tidak ingin menerima bantuan keuangan, termasuk bantuan yang diberikan untuk pasukan keamanan sehingga tidak jadi target Undang- Undang Anti-Terorisme yang disetujui Kongres AS,” ungkap seorang pejabat Palestina kepada Reuters.
Sumber itu menambahkan, ”Pemerintah AS terkejut oleh keputusan Palestina dan menyatakan ingin mencari solusi untuk melanjutkan bantuan pada badan keamanan Palestina.” Solusinya mungkin mencari alternatif dana dalam anggaran CIA atau mengubah legislasi AS.
Otoritas Palestina merupakan badan pemerintahan sementara yang dibentuk setelah kesepakatan damai Oslo 1993. Proses damai itu bertujuan menciptakan solusi dua negara dalam konflik Israel- Palestina yang telah berlangsung beberapa tahun. Palestina juga telah memboikot AS sejak Washington mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Desember 2017.
Pemerintahan Trump telah memangkas ratusan juta dolar bantuan untuk berbagai organisasi kemanusiaan dan lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membantu Palestina untuk menekan Abbas agar kembali berunding dengan Israel.
Sebelumnya, Perdana Menteri (PM) Palestina Rami Al- Hamdallah mengajukan pengunduran diri bersama pemerintahannya kepada Presiden Mahmoud Abbas. Pengunduran diri ini menjadi pukulan bagi upaya rekonsiliasi dengan Hamas yang berkuasa di Jalur Gaza.
”Pemerintahan Palestina akan melanjutkan kewajibannya hingga pemerintahan baru terbentuk,” ungkap pernyataan yang dirilis setelah rapat kabinet pekanan.
Belum ada komentar dari Abbas, tapi faksi Fatah yang dipimpinnya merekomendasikan pemerintahan diganti. Pejabat Hamas mengecam langkah itu sebagai upaya meminggirkan Hamas dari politik Palestina.
Hamdallah merupakan akademisi yang memimpin pemerintahan bersatu nasional yang dibentuk pada 2014 dan memimpin upaya rekonsiliasi Fatah dan Hamas. Fatah berbasis di Tepi Barat dan Hamas menguasai Gaza sejak 2007. (Syarifudin)
(nfl)
Explore More