Rusia dan China Blokir Desakan AS Akui Guaido Presiden Venezuela
Minggu, 27 Januari 2019 - 14:02 WIB
Rusia dan China Blokir Desakan AS Akui Guaido Presiden Venezuela
A
A
A
NEW YORK - Dewan Keamanan (DK) PBB gagal menyepakati pernyataan bersama terkait Venezuela . Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) pun menyalahkan Rusia karena memblokir pernyataan bersama DK PBB.
Menanggapi tudingan itu, Dubes Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia mengatakan, DK PBB gagal menyepakati pernyataan bersama tentang Venezuela karena posisi AS yang kontrovesial.
"Saya akan mengoreksi Menteri Luar Negeri (AS) (Mike) Pompeo," kata utusan Rusia itu.
"Kami memblokir pernyataan Ketua yang diusulkan oleh Amerika Serikat. Kami membuat perubahan yang berarti di dalamnya. Kami yakin mereka akan didukung tanpa syarat oleh mayoritas anggota Dewan dan beberapa dari mereka sudah melakukannya," terang Nebenzia.
"Bola ada di delegasi AS; sudah waktunya untuk itu," kata diplomat itu.
"Namun, kami tidak yakin bahwa pernyataan seperti itu didasarkan pada penilaian yang seimbang dari Sekretaris Jenderal PBB dan menegaskan kedaulatan Venezuela dan tidak dapat diterimanya campur tangan dalam urusan domestiknya dan menghormati konstitusi adalah apa yang dicari delegasi AS," tambahnya seperti dikutip dari TASS, Minggu (27/1/2019).
Selain Rusia, sejumlah negara macam China , Afrika Selatan dan Guinea Khatulistiwa juga memblokir desakan AS untuk pernyataan DK PBB yang menyatakan dukungan penuh bagi Majelis Nasional Venezuela sebagai satu-satunya lembaga yang dipilih secara demokratis di negara itu.
“China tidak ikut campur dalam urusan internal negara lain. Kami berharap negara yang menuduh orang lain dapat melakukan hal yang sama,” kata Duta Besar Tiongkok Ma Zhaoxu, menyindir AS seperti dikutip dari Reuters.
Pada 23 Januari, ketua parlemen Venezuela dan pemimpin oposisi Juan Guaido menyatakan dirinya sebagai presiden sementara pada demonstrasi di Ibu Kota negara itu, Caracas. Presiden Venezuela Nicolas Maduro, pada gilirannya, mengecam langkah itu dengan menyebutnya sebagai kudeta yang dilakukan oleh Washington dan memutuskan hubungan diplomatiknya dengan AS.
Beberapa negara, termasuk Grup Lima (tidak termasuk Meksiko), Amerika Serikat, Albania, Georgia, Swiss, dan Organisasi Amerika Serikat, pun mengakuinya.
Sedangkan Rusia, Bolivia, Iran, Kuba, Nikaragua, Salvador dan Turki menyuarakan dukungan untuk Maduro, sementara China dan Belarus menyerukan penyelesaian semua perbedaan secara damai dan memperingatkan terhadap campur tangan asing. Sekretaris jendral PBB, pada gilirannya, menyerukan dialog untuk menyelesaikan krisis.
Menanggapi tudingan itu, Dubes Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia mengatakan, DK PBB gagal menyepakati pernyataan bersama tentang Venezuela karena posisi AS yang kontrovesial.
"Saya akan mengoreksi Menteri Luar Negeri (AS) (Mike) Pompeo," kata utusan Rusia itu.
"Kami memblokir pernyataan Ketua yang diusulkan oleh Amerika Serikat. Kami membuat perubahan yang berarti di dalamnya. Kami yakin mereka akan didukung tanpa syarat oleh mayoritas anggota Dewan dan beberapa dari mereka sudah melakukannya," terang Nebenzia.
"Bola ada di delegasi AS; sudah waktunya untuk itu," kata diplomat itu.
"Namun, kami tidak yakin bahwa pernyataan seperti itu didasarkan pada penilaian yang seimbang dari Sekretaris Jenderal PBB dan menegaskan kedaulatan Venezuela dan tidak dapat diterimanya campur tangan dalam urusan domestiknya dan menghormati konstitusi adalah apa yang dicari delegasi AS," tambahnya seperti dikutip dari TASS, Minggu (27/1/2019).
Selain Rusia, sejumlah negara macam China , Afrika Selatan dan Guinea Khatulistiwa juga memblokir desakan AS untuk pernyataan DK PBB yang menyatakan dukungan penuh bagi Majelis Nasional Venezuela sebagai satu-satunya lembaga yang dipilih secara demokratis di negara itu.
“China tidak ikut campur dalam urusan internal negara lain. Kami berharap negara yang menuduh orang lain dapat melakukan hal yang sama,” kata Duta Besar Tiongkok Ma Zhaoxu, menyindir AS seperti dikutip dari Reuters.
Pada 23 Januari, ketua parlemen Venezuela dan pemimpin oposisi Juan Guaido menyatakan dirinya sebagai presiden sementara pada demonstrasi di Ibu Kota negara itu, Caracas. Presiden Venezuela Nicolas Maduro, pada gilirannya, mengecam langkah itu dengan menyebutnya sebagai kudeta yang dilakukan oleh Washington dan memutuskan hubungan diplomatiknya dengan AS.
Beberapa negara, termasuk Grup Lima (tidak termasuk Meksiko), Amerika Serikat, Albania, Georgia, Swiss, dan Organisasi Amerika Serikat, pun mengakuinya.
Sedangkan Rusia, Bolivia, Iran, Kuba, Nikaragua, Salvador dan Turki menyuarakan dukungan untuk Maduro, sementara China dan Belarus menyerukan penyelesaian semua perbedaan secara damai dan memperingatkan terhadap campur tangan asing. Sekretaris jendral PBB, pada gilirannya, menyerukan dialog untuk menyelesaikan krisis.
(ian)
