Eropa Ultimatum Maduro: Gelar Pemilu Baru Venezuela dalam 8 Hari!
Minggu, 27 Januari 2019 - 04:45 WIB
Eropa Ultimatum Maduro: Gelar Pemilu Baru Venezuela dalam 8 Hari!
A
A
A
NEW YORK - Negara-negara Uni Eropa mengultimatum Presiden Nicolas Maduro untuk menggelar pemilu Venezuela yang baru dalam waktu delapan hari ke depan. Jika tidak, mereka akan mengakui pemimpin oposisi Juan Guaido sebagai presiden interim negara tersebut.
Negara-negara Eropa yang melontarkan ultimatum itu antara lain Jerman, Prancis dan Spanyol."Rakyat Venezuela harus dapat secara bebas dan aman memutuskan tentang masa depannya," tulis seorang juru bicara Kanselir Jerman Angela Merkel di Twitter pada hari Sabtu.
Pemimpin Prancis dan Spanyol juga membuat pengumuman serupa seperti yang dilakukan Jerman.
Guaido adalah Kepala Majelis Nasional atau Parlemen yang menganggap terpilihnya kembali Maduro sebagai presiden dalam pemilu tahun lalu tidak sah. Dia sudah mendeklarasikan diri sebagai presiden interim hingga pemilu baru digelar.
Amerika Serikat (AS) dan mayoritas negara Amerika Latin telah mengakui Guaido sebagai presiden interim negara kaya minyak itu. Maduro menuduh para musuhnya sedang melakukan kudeta.
Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan pihaknya sudah siap mengakui Guaido sebagai presiden yang bertanggung jawab Venezuela jika tidak ada pemilu yang diadakan dalam waktu delapan hari.
"Orang-orang Venezuela harus dapat dengan bebas menentukan masa depan mereka," tulis Macron dan pemimpin Spanyol di Twitter, sama seperti yang disampaikan Jerman, seperti dikutip Reuters, Minggu (27/1/2019).
Macron mengatakan Prancis bekerja dengan mitra-mitra Eropa untuk mendorong proses politik yang akan menyelesaikan krisis kepemimpinan Venezuela.
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada hari Sabtu mengadakan pertemuan untuk membahas Venezuela. Dalam forum itu, Menteri Luar Negeri AS Michael Pompeo memperingatkan Maduro untuk melindungi kedutaan AS. Peringatan disampaikan beberapa jam sebelum batas waktu pengusiran terhadap semua diplomat Amerika Serikat dari negara itu berakhir.
"Biarkan saya menjadi 100 persen jelas, Presiden Trump dan saya sepenuhnya berharap bahwa para diplomat kami akan terus menerima perlindungan yang diberikan di bawah Konvensi Wina," kata Pompeo dalam sesi khusus DK PBB tentang Venezuela.
"Jangan menguji Amerika Serikat atas tekad kami untuk melindungi rakyat kami," ujar Pompeo.
Pertemuan DK PBB yang diminta Amerika Serikat itu nyaris tak terlaksana, sebab dari pemungutan suara prosedural untuk pertemuan DK PBB AS menerima sembilan suara "ya" untuk mengadakan pertemuan. Sedangkan empat negara memberikan suara "tidak" dan dua negara lainnya abstain.
Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia menentang pertemuan itu, dengan mengatakan bahwa krisis Venezuela tidak mewakili ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional.
Sebaliknya, kata dia, negara yang pernah dipimpin Hugo Chavez itu menghadapi upaya AS untuk percobaan kudeta.
DK PBB dijadwalkan bertemu Sabtu malam waktu New York untuk membahas situasi di Venezuela.
Negara-negara Eropa yang melontarkan ultimatum itu antara lain Jerman, Prancis dan Spanyol."Rakyat Venezuela harus dapat secara bebas dan aman memutuskan tentang masa depannya," tulis seorang juru bicara Kanselir Jerman Angela Merkel di Twitter pada hari Sabtu.
Pemimpin Prancis dan Spanyol juga membuat pengumuman serupa seperti yang dilakukan Jerman.
Guaido adalah Kepala Majelis Nasional atau Parlemen yang menganggap terpilihnya kembali Maduro sebagai presiden dalam pemilu tahun lalu tidak sah. Dia sudah mendeklarasikan diri sebagai presiden interim hingga pemilu baru digelar.
Amerika Serikat (AS) dan mayoritas negara Amerika Latin telah mengakui Guaido sebagai presiden interim negara kaya minyak itu. Maduro menuduh para musuhnya sedang melakukan kudeta.
Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan pihaknya sudah siap mengakui Guaido sebagai presiden yang bertanggung jawab Venezuela jika tidak ada pemilu yang diadakan dalam waktu delapan hari.
"Orang-orang Venezuela harus dapat dengan bebas menentukan masa depan mereka," tulis Macron dan pemimpin Spanyol di Twitter, sama seperti yang disampaikan Jerman, seperti dikutip Reuters, Minggu (27/1/2019).
Macron mengatakan Prancis bekerja dengan mitra-mitra Eropa untuk mendorong proses politik yang akan menyelesaikan krisis kepemimpinan Venezuela.
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada hari Sabtu mengadakan pertemuan untuk membahas Venezuela. Dalam forum itu, Menteri Luar Negeri AS Michael Pompeo memperingatkan Maduro untuk melindungi kedutaan AS. Peringatan disampaikan beberapa jam sebelum batas waktu pengusiran terhadap semua diplomat Amerika Serikat dari negara itu berakhir.
"Biarkan saya menjadi 100 persen jelas, Presiden Trump dan saya sepenuhnya berharap bahwa para diplomat kami akan terus menerima perlindungan yang diberikan di bawah Konvensi Wina," kata Pompeo dalam sesi khusus DK PBB tentang Venezuela.
"Jangan menguji Amerika Serikat atas tekad kami untuk melindungi rakyat kami," ujar Pompeo.
Pertemuan DK PBB yang diminta Amerika Serikat itu nyaris tak terlaksana, sebab dari pemungutan suara prosedural untuk pertemuan DK PBB AS menerima sembilan suara "ya" untuk mengadakan pertemuan. Sedangkan empat negara memberikan suara "tidak" dan dua negara lainnya abstain.
Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia menentang pertemuan itu, dengan mengatakan bahwa krisis Venezuela tidak mewakili ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional.
Sebaliknya, kata dia, negara yang pernah dipimpin Hugo Chavez itu menghadapi upaya AS untuk percobaan kudeta.
DK PBB dijadwalkan bertemu Sabtu malam waktu New York untuk membahas situasi di Venezuela.
(mas)
