Senat AS Tolak Dua RUU untuk Akhiri Penutupan Pemerintah
Jum'at, 25 Januari 2019 - 10:29 WIB
Senat AS Tolak Dua RUU untuk Akhiri Penutupan Pemerintah
A
A
A
WASHINGTON - Senat Amerika Serikat (AS) telah menolak dua rancangan undang-undang (RUU) untuk mengakhiri penutupan pemerintah . Penolakan ini menyebabkan tanda tanya terkait kapan berakhirnya penutupan pemerintah yang telah memecahkan rekor.
RUU yang diajukan oleh Partai Republik gagal setelah hanya mendapatkan dukungan 47 berbanding 50. Nasib serupa juga dialami RUU Partai Demokrat dengan hasil voting 52-44. Kedua langkah ini merupakan pukulan panjang, dimana sebuah RUU membutuhkan 60 suara agar bisa lolos seperti dikutip dari BBC, Jumat (25/1/2019).
Sementara itu, 800 ribu pekerja federal yang berjuang untuk menutupi tagihan mereka akan kehilangan gaji lagi pada hari Jumat. Penutupan pemerintah sendiri telah memasuki hari ke-34, ini adalah penutupan pemerinta terpanjang dalam sejarah AS.
Enam Senator pembelot dari Republik - termasuk mantan kandidat Presiden AS dan Senator Utah Mitt Romney - memberikan suara untuk RUU Demokrat. RUU itu akan membuka kembali pemerintah hingga 8 Februari.
Satu Demokrat konservatif mendukung langkah Partai Republik, yang akan memberikan USD5,7 miliar kepada Presiden Donald Trump yang ingin membangun tembok perbatasan. Tembok itu nantinya juga akan melindungi sementara beberapa warga AS dari deportasi karena memasuki memasuki negara itu tanpa dokumen sebagai anak-anak.
Kekisruhan politik menyulut emosi di lantai Senat.
Sebelum pemungutan suara dimulai, Michael Bennet, Senator Demokrat dari Colorado, berteriak pada Senator Republik Ted dari Texas, menuduhnya mencurahkan "air mata buaya" di atas pekerja yang tidak dibayar sambil mendukung rencana presiden untuk "penghalang abad pertengahan".
Sementara itu, Sekretaris Perdagangan multi-jutawan Wilbur Ross mempertanyakan mengapa pegawai negeri yang belum dibayar telah mengunjungi bank makanan, mengatakan mereka harus mengambil pinjaman bank.
Tuduhan Ros pun dibalas Pelosi dengan mengatakan "biarkan mereka makan kue".
Setelah itu, para pemimpin Senat dari kedua belah pihak secara singkat membahas proposal baru untuk membuka kembali agen-agen federal selama tiga minggu.
Trump sendiri tidak memberikan komitmennya untuk menandatangani undang-undang tersebut. Kepada wartawan di Gedung Putih ia mengatakan hanya akan menandatangani RUU jika itu termasuk "uang muka" pada hambatan perbatasan.
Pemimpin Demokrat DPR AS, Nancy Pelosi, mengatakan permintaan presiden dari Partai Republik itu tidak masuk akal.
Sementara itu sebuah jajak pendapat Associated Press melaporkan bahwa penutupan itu berdampak negatif terhadap popularitas Trump.
Hanya 34% warga Amerika dalam survei itu mendukung Trump secara keseluruhan, turun dari 42% sebulan sebelumnya. Tetapi persetujuannya di antara pemilih dari Partai Republik mendekati 80%.
Sementara itu, mantan kepala staf Gedung Putih John Kelly dan empat mantan Menteri Keamanan Dalam Negeri lainnya menulis surat kepada anggota parlemen dan presiden, menyerukan agar badan tersebut didanai lagi.
Mereka mengatakan tidak masuk akal bahwa pegawai Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) bekerja tanpa bayaran untuk masalah keamanan nasional.
Surat itu mengatakan para pegawai negeri itu tidak harus bergantung pada kemurahan hati orang lain untuk membantu memberi makan keluarga mereka dan membayar tagihan mereka.
RUU yang diajukan oleh Partai Republik gagal setelah hanya mendapatkan dukungan 47 berbanding 50. Nasib serupa juga dialami RUU Partai Demokrat dengan hasil voting 52-44. Kedua langkah ini merupakan pukulan panjang, dimana sebuah RUU membutuhkan 60 suara agar bisa lolos seperti dikutip dari BBC, Jumat (25/1/2019).
Sementara itu, 800 ribu pekerja federal yang berjuang untuk menutupi tagihan mereka akan kehilangan gaji lagi pada hari Jumat. Penutupan pemerintah sendiri telah memasuki hari ke-34, ini adalah penutupan pemerinta terpanjang dalam sejarah AS.
Enam Senator pembelot dari Republik - termasuk mantan kandidat Presiden AS dan Senator Utah Mitt Romney - memberikan suara untuk RUU Demokrat. RUU itu akan membuka kembali pemerintah hingga 8 Februari.
Satu Demokrat konservatif mendukung langkah Partai Republik, yang akan memberikan USD5,7 miliar kepada Presiden Donald Trump yang ingin membangun tembok perbatasan. Tembok itu nantinya juga akan melindungi sementara beberapa warga AS dari deportasi karena memasuki memasuki negara itu tanpa dokumen sebagai anak-anak.
Kekisruhan politik menyulut emosi di lantai Senat.
Sebelum pemungutan suara dimulai, Michael Bennet, Senator Demokrat dari Colorado, berteriak pada Senator Republik Ted dari Texas, menuduhnya mencurahkan "air mata buaya" di atas pekerja yang tidak dibayar sambil mendukung rencana presiden untuk "penghalang abad pertengahan".
Sementara itu, Sekretaris Perdagangan multi-jutawan Wilbur Ross mempertanyakan mengapa pegawai negeri yang belum dibayar telah mengunjungi bank makanan, mengatakan mereka harus mengambil pinjaman bank.
Tuduhan Ros pun dibalas Pelosi dengan mengatakan "biarkan mereka makan kue".
Setelah itu, para pemimpin Senat dari kedua belah pihak secara singkat membahas proposal baru untuk membuka kembali agen-agen federal selama tiga minggu.
Trump sendiri tidak memberikan komitmennya untuk menandatangani undang-undang tersebut. Kepada wartawan di Gedung Putih ia mengatakan hanya akan menandatangani RUU jika itu termasuk "uang muka" pada hambatan perbatasan.
Pemimpin Demokrat DPR AS, Nancy Pelosi, mengatakan permintaan presiden dari Partai Republik itu tidak masuk akal.
Sementara itu sebuah jajak pendapat Associated Press melaporkan bahwa penutupan itu berdampak negatif terhadap popularitas Trump.
Hanya 34% warga Amerika dalam survei itu mendukung Trump secara keseluruhan, turun dari 42% sebulan sebelumnya. Tetapi persetujuannya di antara pemilih dari Partai Republik mendekati 80%.
Sementara itu, mantan kepala staf Gedung Putih John Kelly dan empat mantan Menteri Keamanan Dalam Negeri lainnya menulis surat kepada anggota parlemen dan presiden, menyerukan agar badan tersebut didanai lagi.
Mereka mengatakan tidak masuk akal bahwa pegawai Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) bekerja tanpa bayaran untuk masalah keamanan nasional.
Surat itu mengatakan para pegawai negeri itu tidak harus bergantung pada kemurahan hati orang lain untuk membantu memberi makan keluarga mereka dan membayar tagihan mereka.
(ian)
