Penutupan Pemerintahan Amerika Serikat Berlanjut Hari Ke-33
A
A
A
WASHINGTON - Tidak ada titik terang untuk nasib 800.000 pegawai federal Amerika Serikat (AS) yang belum menerima gaji karena penutupan sebagian pemerintahan masih berlanjut.
Senat AS dijadwalkan menggelar voting untuk beberapa proposal demi mengakhiri penutupan pemerintahan federal itu. Ketua Mayoritas Senat Partai Republik Mitch McConnell menyatakan berencana menggelar voting pada Kamis (24/1) untuk proposal dari Partai Demokrat yang akan mendanai pemerintahan selama tiga pekan, tapi tidak termasuk dana USD5,7 miliar untuk dinding perbatasan AS-Meksiko yang diminta Presiden AS Donald Trump.
Prospek voting itu pun suram. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS telah mengesahkan beberapa rancangan undang- undang (RUU) serupa, tapi Trump menolak legislasi yang tidak memasukkan dana dinding perbatasan.
McConnell sebelumnya menyatakan tidak akan mempertimbangkan RUU yang akan ditolak Trump. McConnell juga berencana menggelar voting untuk legislasi yang memasukkan dana dinding perbatasan dan bantuan untuk ”Dreamers”, yakni anak-anak yang secara ilegal masuk ke AS sebagai kompromi diajukan Trump pada Sabtu (19/1).
Banyak tokoh Demokrat menolak kesepakatan itu dan menyatakan mereka tidak akan berunding tentang keamanan perbatasan sebelum pembukaan kembali pemerintahan. Demokrat juga menegaskan, mereka tidak akan menukar pemulihan sementara proteksi imigran dari deportasi dengan imbalan dinding perbatasan permanen yang mereka anggap tidak efektif.
Pada 2017, Trump berupaya mengakhiri proteksi pada Dreamers yang memicu pertarungan di pengadilan. Trump tampaknya kalah dalam isu itu setelah Mahkamah Agung (MA) pada Selasa (22/1) menolak mempertimbangkan gugatan pemerintah pada keputusan pengadilan yang mengizinkan berlanjutnya perlindungan pada Dreamers.
Ratusan ribu pegawai federal yang cuti atau bekerja tanpa gaji itu kini mendorong berakhirnya penutupan pemerintahan yang memasuki hari ke-33 pada Rabu (23/1). Ini menjadi penutupan pemerintahan AS terlama dalam sejarah negara itu.
Senat AS dijadwalkan menggelar voting untuk beberapa proposal demi mengakhiri penutupan pemerintahan federal itu. Ketua Mayoritas Senat Partai Republik Mitch McConnell menyatakan berencana menggelar voting pada Kamis (24/1) untuk proposal dari Partai Demokrat yang akan mendanai pemerintahan selama tiga pekan, tapi tidak termasuk dana USD5,7 miliar untuk dinding perbatasan AS-Meksiko yang diminta Presiden AS Donald Trump.
Prospek voting itu pun suram. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS telah mengesahkan beberapa rancangan undang- undang (RUU) serupa, tapi Trump menolak legislasi yang tidak memasukkan dana dinding perbatasan.
McConnell sebelumnya menyatakan tidak akan mempertimbangkan RUU yang akan ditolak Trump. McConnell juga berencana menggelar voting untuk legislasi yang memasukkan dana dinding perbatasan dan bantuan untuk ”Dreamers”, yakni anak-anak yang secara ilegal masuk ke AS sebagai kompromi diajukan Trump pada Sabtu (19/1).
Banyak tokoh Demokrat menolak kesepakatan itu dan menyatakan mereka tidak akan berunding tentang keamanan perbatasan sebelum pembukaan kembali pemerintahan. Demokrat juga menegaskan, mereka tidak akan menukar pemulihan sementara proteksi imigran dari deportasi dengan imbalan dinding perbatasan permanen yang mereka anggap tidak efektif.
Pada 2017, Trump berupaya mengakhiri proteksi pada Dreamers yang memicu pertarungan di pengadilan. Trump tampaknya kalah dalam isu itu setelah Mahkamah Agung (MA) pada Selasa (22/1) menolak mempertimbangkan gugatan pemerintah pada keputusan pengadilan yang mengizinkan berlanjutnya perlindungan pada Dreamers.
Ratusan ribu pegawai federal yang cuti atau bekerja tanpa gaji itu kini mendorong berakhirnya penutupan pemerintahan yang memasuki hari ke-33 pada Rabu (23/1). Ini menjadi penutupan pemerintahan AS terlama dalam sejarah negara itu.
(don)