Raja Thailand Keluarkan Dekrit Setuju Penyelenggaraan Pemilu

BANGKOK - Pihak Istana mengatakan bahwa Raja Thailand mengeluarkan dekrit kerajaan yang mendukung pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) pertama sejak kudeta 2014. Diharapkan, dalam waktu dekat, akan diumumkan tanggal penyelenggaraan pemilu yang telah lama tertunda.

Keputusan yang diterbitkan dalam Lembaran Kerajaan itu menyerukan pemilu untuk pemilihan anggota parlemen dan memberi Komisi Pemilihan Umum kerajaan lima hari untuk mengumumkan kapan akan mengadakan pemilu yang sangat dinanti-nantikan seperti dikutip dari Straits Times, Rabu (23/1/2019).

Pemilihan akan menjadi yang pertama sejak junta militer menggulingkan pemerintahan Yingluck Shinawatra hampir lima tahun lalu, menulis ulang konstitusi, memberangus perbedaan pendapat dan menunjuk sekutu militer di seluruh birokrasi penting.

Junta militer Thailand mengatakan pemilu akan diadakan selambat-lambatnya pada akhir Februari, tetapi penandatanganan dekrit yang terlambat oleh Raja Maha Vajiralongkorn (66) kemungkinan pemilu akan dilakukan beberapa minggu.

Dengan dikeluarkannya dekrit tersebut berarti kampanye dapat dimulai secara resmi

Dekrit tersebut berarti kampanye dapat dimulai secara resmi, meskipun sejumlah partai baru - termasuk beberapa yang bersekutu dengan militer, dan yang lain dengan klan Shinawatra yang masih kuat - telah memulai pertemuan dan rekrutmen.

Para analis mengatakan militer memposisikan dirinya untuk kembali ke pemerintah melalui partai perwakilannya dengan pemimpin junta Prayut Chan-o-cha memancing untuk peran sebagai pemimpin sipil setelah pemilihan.

Partai Phalang Pracharat yang terkait dengan militer yang dipimpin oleh anggota Kabinet junta mengadakan upaya perekrutan di pedesaan tradisional Yingluck dan saudaranya Thaksin, yang digulingkan oleh kudeta sebelumnya pada 2006.

Pertanyaan timbul tentang apakah Pheu Thai, partai utama klan Shinawatra, masih bisa mendulang suara di negara miskin, pedesaan utara dan timur laut tanpa kekuatan bintang dari duo saudara-saudaranya.

Keduanya tetap berada di pengasingan untuk menghindari hukuman yang menurut mereka bermotivasi politik.

Thaksin telah meluncurkan podcast mingguan yang membagikan pandangannya tentang masyarakat dan ekonomi Thailand, sementara Yingluck telah memulai menyebarkan beberapa foto.

Sekalipun saingan junta bekerja dengan baik dalam pemilihan, pemerintah sipil baru mana pun dihancurkan oleh konstitusi yang ditulis oleh militer.

Hal ini dimungkinan karena majelis tinggi sepenuhnya ditunjuk oleh majelis stempel junta, sembari menanamkan strategi 20 tahun yang mengatur segala sesuatu dari ekonomi ke kebijakan pendidikan.

"Anda bisa menyebutnya demokrasi hibrid," kata Somjai Phagaphasvivat, seorang analis politik dan akademisi di Universitas Thammasat.

Ketidakpastian tanggal pemilihan umum memicu demonstrasi kecil di Bangkok bulan ini, tetapi para analis tidak mengharapkan kembalinya aksi protes jalanan yang keras dan melumpuhkan yang menentukan politik Thailand sejak jatuhnya Thaksin.

Pemilihan ini diperkirakan akan diadakan sebelum penobatan raja Thailand pada awal Mei.