China Akan Hukum Ilmuwan Pengedit Gen Bayi Kembar

Rabu, 23 Januari 2019 - 02:34 WIB
China Akan Hukum Ilmuwan...
China Akan Hukum Ilmuwan Pengedit Gen Bayi Kembar
A A A
BEIJING - Investigator China telah menentukan bahwa ilmuwan di balik kelahiran dua bayi kembar gennya telah diedit dengan harapan membuat mereka kebal terhadap virus AIDS bertindak sendiri. Ilmuwan itu akan dihukum atas pelanggaran yang dia lakukan.

Para penyelidik di provinsi Guangdong menetapkan bahwa Dr He Jiankui mengorganisir dan menangani dana untuk eksperimen tanpa bantuan dari luar. Namun, kegiatannya dinyatakan melanggar pedoman nasional.

Media pemerintah, Xinhua, melaporkan ada tiga eksperimen yang dilakukan He. Pertama, menghasilkan kelahiran bayi kembar Lulu dan Nana. Eksperimen kedua menghasilkan embrio yang belum lahir. Sedangkan eksperimen ketiga terhadap lima calon embrio tidak menghasilkan fertilisasi.

Hasil eksperimen He tetap di bawah pengawasan medis dengan kunjungan rutin dipantau oleh departemen kesehatan pemerintah. Laporan media pemerintah itu tidak merinci hukum mana yang dilanggar He.

"Perilaku ini secara serius melanggar etika dan integritas penelitian ilmiah, merupakan pelanggaran serius terhadap peraturan nasional yang relevan dan menciptakan pengaruh buruk di dalam dan luar negeri," tulis Xinhua, yang dikutip Selasa (22/1/2019) malam.

He dilaporkan pernah menghadiri pertemuan elite di Berkeley, California, pada 2017 di mana para ilmuwan dan ahli etika membahas teknologi yang telah mengguncang bidang tersebut ke intinya, yakni alat yang muncul untuk "mengedit" gen atau string DNA yang membentuk cetak biru kehidupan.

He mengadopsi alat yang disebut CRISPR tersebut, dan tahun lalu mengguncang sebuah konferensi internasional dengan klaim bahwa dia telah membantu "menciptakan" bayi pertama di dunia dengan gen yang diedit.

Otoritas China telah menghentikan eksperimen He setelah klaim kontoversial itu muncul.

Pengeditan gen untuk keperluan reproduksi secara efektif dilarang di Amerika Serikat (AS) dan sebagian besar di Eropa. Di China, pedoman menteri melarang penelitian embrio yang melanggar prinsip etika atau moral.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan pada tahun lalu agensinya mengumpulkan para ahli untuk mempertimbangkan dampak kesehatan dari pengeditan gen.

Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan pengeditan gen tidak bisa hanya dilakukan tanpa pedoman yang jelas. "Para ahli harus mulai dari clean sheet dan memeriksa semuanya," katanya.

"Kami memiliki bagian besar dari populasi kami yang mengatakan, 'Jangan menyentuh'," kata Tedros kepada wartawan. “Kita harus sangat, sangat hati-hati, dan kelompok kerja akan melakukan itu," ujarnya.
(mas)
Berita Terkait
Heboh! China Simulasikan...
Heboh! China Simulasikan Penyerangan ke Taiwan Lewat Medsos
Petugas Nakes di China...
Petugas Nakes di China Dilempari Warga
88 WNA China Sindikat...
88 WNA China Sindikat Server Judi dan Pemerasan Online Ditangkap di Batam
Panggung Spektakuler...
Panggung Spektakuler Perayaan 100 Tahun Partai Komunis China
Tsai Tsung-lin Keliling...
Tsai Tsung-lin Keliling Taiwan Serukan Pesan Siap Perang !
Ribuan Penumpang Padati...
Ribuan Penumpang Padati Stasiun Kereta Hongqiao China pada Perayaan Chunyun
Berita Terkini
Hamas Ungkap Pertemuan...
Hamas Ungkap Pertemuan di Kairo Bahas Penerapan Gencatan Senjata Gaza
26 menit yang lalu
Ilmuwan Bikin Roti dengan...
Ilmuwan Bikin Roti dengan Ragi dari Kulit Mumi Berusia 5.300 Tahun
1 jam yang lalu
AS Pertimbangkan Gunakan...
AS Pertimbangkan Gunakan Aset Iran untuk Biaya Rekonstruksi Negara-negara Teluk
2 jam yang lalu
Israel Bunuh 3 Tentara...
Israel Bunuh 3 Tentara Lebanon, Presiden Aoun Murka
2 jam yang lalu
AS Curigai Zionis, Pentagon...
AS Curigai Zionis, Pentagon Naikkan Tingkat Ancaman Spionase Israel Jadi Kritis
4 jam yang lalu
Paus Leo Tegaskan Kriteria...
Paus Leo Tegaskan Kriteria untuk Perang yang Adil Tidak Ada dalam Serangan AS-Israel di Iran
5 jam yang lalu
Infografis
Gen Z Kelompok Paling...
Gen Z Kelompok Paling Rentan, 52% Pekerja Alami Kelelahan Kerja Kronis
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved