Rakyat Mindanao Akan Tentukan Masa Depan Melalui Referendum

MANILA - Sebanyak 2,8 juta masyarakat Muslim di Mindanao, Filipina, memberikan suara pada referendum untuk menentukan otonomi yang lebih luas. Itu merupakan titik kulminasi dari proses perdamaian untuk mengakhiri konflik di wilayah Mindanao yang berlangsung selama empat dekade dan menewaskan lebih dari 120.000 orang.

Dengan otonomi lebih banyak diharapkan menjadi solusi bagi masa depan Mindanao yang identik dengan kemiskinan dan peperangan. Jika didukung referendum, nanti pemerintahan otonom Mindanao akan disebut dengan Bangsamoro. Referendum itu diperkirakan akan dimenangkan kubu “ya” sehingga kekuasaan eksekutif, legislatif, dan fiskal akan diberikan penuh.

Pemerintah pusat hanya akan menguasai kebijakan pertahanan, keamanan, keuangan, dan moneter. Mereka juga menunjuk pemerintahan transisi yang akan dijalankan Front Pembebasan Islam Moro (MILF).

“Jika sangat percaya diri bahwa ‘ya’ akan menang,” kata Ketua MILF Murad Ebrahim dilansir Reuters. “Jika tidak ada manipulasi, tidak ada intimidasi, persetujuan pemerintahan otonomi akan menang,” ujarnya.

Dukungan otonom Mindanao diberikan penuh oleh Presiden Filipina Rodrigo Duterte. Dia masih menjadi figur populer di kalangan rakyat Filipina dengan berbagai kebijakan yang ambisius. Rencana Bangsamoro dinegosiasikan Duterte sejak dia menjabat Wali Kota Davao selama 22 tahun. Pemerintahan sebelum Duterte tidak bisa mewujudkan hal itu, tapi Duterte berusaha kuat mewujudkan pemerintahan Bangsamoro.

Hasil referendum diperkirakan akan muncul pada Jumat mendatang. Pekan lalu, Duterte menyarankan pemilih memberikan suara untuk mendukung rencana tersebut. “Masyarakat Mindanao untuk mendapatkan perdamaian, pembangunan, dan kepemimpinan lokal yang merepresentasikan serta memahami kebutuhan masyarakat Muslim,” ujar Duterte.

Menurut Duterte, persetujuan masyarakat Mindanao tak hanya bentuk ekspresi terhadap hasrat mengakhiri perjuangan bersenjata selama lebih dari setengah abad di wilayah ini, tapi ini juga wujud keinginan masyarakat mendatangkan perdamaian. Duterte menambahkan, masyarakat Filipina Selatan bisa mencapai momen ini karena berkat Tuhan.

“Tuhan pasti sangat baik kepada kita. Fakta bahwa kita bisa mencapai titik ini setelah bertahun-tahun perundingan dan interaksi. Insyaallah. Tuhan Maha Besar. Allahu Akbar!” seru Duterte dilansir BBC.

Pemerintahan otonomi diharapkan bisa mengatasi tingkat pengangguran, kesenjangan pendapatan, pendidikan, dan pembangunan. MILF dan pemerintah pusat berharap otonomi akan mendorong investasi lebih luas dalam bidang infrastruktur serta sumber daya alam.

Pemerintahan otonomi bisa mengekspor nikel dan mengembangkan industri minyak sawit. Di bidang hukum, pengadilan syariah akan dibuka di wilayah itu. Dana fiskal sebesar USD950 juta (Rp13,5 triliun) dalam wujud dana pembangunan juga akan mengalir selama 10 tahun mendatang, belum termasuk pendapatan pajak yang dihasilkan di wilayah Mindanao.

Referendum ini akan diselenggarakan dalam dua putaran. Putaran pertama digelar di wilayah Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM) saat ini yang mencakup Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao, Sulu, dan Tawi-Tawi.

Putaran kedua diadakan pada 6 Februari di Lanao del Norte (kecuali Iligan City) dan enam kota praja di Cotabato yang mungkin ingin bergabung dengan Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM).

“Namun, jika hasil referendum putaran pertama mayoritas ‘tidak’, maka putaran kedua tidak perlu digelar,” ujar James Jimenez selaku juru bicara Komisi Pemilihan Umum Filipina kepada surat kabar the Inquirer.

Referendum dikawal ketat 20.000 polisi dan tentara, di tengah kekhawatiran ada kelompok bersenjata ingin menggunakan kekerasan guna mengacaukan pemungutan suara. Para pakar mengatakan tidak semua kelompok mendukung perubahan.

“Dalam jangka pendek, ada sejumlah kelompok dan politisi yang akan tersingkir. Jadi ada risiko jangka pendek yang signifikan,” kata Gregory Wyatt, direktur intelijen bisnis dari lembaga konsultan PSA.