Parlemen Inggris Diperingatkan Tak Bajak Brexit

LONDON - Menteri Perdagangan Inggris Liam Fox memperingatkan parlemen tidak memiliki hak untuk membajak proses Inggris keluar dari Uni Eropa (UE) atau Brexit.Peringatan itu muncul setelah beberapa anggota parlemen mengindikasikan mereka berupaya mengambil kontrol lebih besar dalam proses Brexit.“Parlemen tidak memiliki hak membajak proses Brexit karena parlemen menyatakan pada rakyat negeri ini: ‘kami membuat kontrak dengan Anda, Anda akan membuat keputusan dan kami akan menghormatinya,” papar Fox saat acara Andrew Marr Show BBC, dilansir Reuters.
“Apa yang kita dapatkan sekarang adalah beberapa dari mereka yang selalu mutlak menentang hasil referendum itu berupaya membajak Brexit dan dampaknya mencuri hasil itu dari rakyat,” ungkap Fox.

Kantor Perdana Menteri (PM) Inggris Theresa May menyatakan, adanya sejumlah rencana parlemen untuk mengontrol Brexit dari pemerintah sangat mengkhawatirkan. Sejumlah media melaporkan, beberapa anggota parlemen berupaya menulis ulang aturan parlemen House of Commons untuk mengontrol majelis rendah untuk mengacaukan rencana Brexit yang kini dilakukan PM May.

Beberapa surat kabar Inggris melaporkan para anggota parlemen itu berencana menyusun amandemen itu pekan ini. “Suara publik Inggris memilih meninggalkan UE dan penting bahwa para politisi yang terpilih melaksanakan keputusan itu,” papar juru bicara Downing Street.

“Setiap upaya membuang wewenang pemerintah untuk memenuhi syarat hukum untuk keluar secara lancar pada saat bersejarah ini sangat mengkhawatirkan,” ungkap pernyataan Downing Street. “Kabar ini harus menjadi pengingat pada para anggota parlemen yang ingin melaksanakan Brexit bahwa mereka perlu memilih ini. Di sisi lain ada bahaya bahwa parlemen dapat menghentikan Brexit.”

May akan menjelaskan pada para anggota parlemen tentang rencananya sekarang untuk Brexit setelah parlemen menolak kesepakatan yang dibuat antara London dan Brussels. Sejumlah anggota parlemen juga menyusun sejumlah amandemen Brexit pekan ini untuk menguji dukungan terhadapnya di parlemen.

PM Inggris juga melakukan pembicaraan dengan para menteri senior untuk menginformasikan kabar terbaru tentang perundingannya dengna partai politik lain.

Menteri Perdagangan Liam Fox memperingatkan tsunami politik jika parlemen gagal melaksanakan hasil referendum Brexit pada 2016. Dia juga mengecam orang yang mendesak May agar mengesampingkan Brexit tanpa kesepakatan. “Kegagalan melaksanakan Brexit akan menghasilkan kesenjangan antara parlemen dan rakyat, perpecahan dalam sistem politik kita dengan konsekuensi yang tak diketahui,” ujar Fox dalam artikelnya di surat kabar The Sunday Telegraph.

“Ini waktunya bagi anggota parlemen melaksanakan janji yang mereka buat. Ini masalah kehormatan dan masalah kewajiban,” tutur Fox.

Oposisi utama Partai Buruh menyatakan satu-satunya pilihan adalah referendum Brexit kedua atau membentuk hubungan ekonomi yang dekat dengan UE. Juru bicara Brexit dari Partai Buruh Keir Starmer menjelaskan, dia membuka perpanjangan Artikel 50 jika itu berarti Inggris terhindar dari Brexit tanpa kesepakatan. (Syarifudin)