Pemerintahan Tutup, DPR AS Minta Trump Jadwal Ulang Pidato Tahunan

WASHINGTON - Ketua DPR Amerika Serikat (AS) Nancy Pelosi meminta Presiden Donald Trump untuk menjadwal ulang pidato tahunannya sampai pemerintahan sepenuhnya dibuka kembali. Hingga saat ini, penutupan pemerintah telah memasuki hari ke-26 tanpa menunjukkan tanda-tanda akan berakhir.

Trump dijadwalkan akan memberikan pidato tahunan pada 29 Januari mendatang. Terkait hal itu, Pelosi menulis surat kepada Trump yang menyebut masalah keamanan karena Secret Service, yang diharuskan menyediakan keamanan untuk pidato tersebut, belum menerima dana selama penutupan pemerintah.

Penutupan pemerintah AS dipicu oleh permintaan Trump untuk pendanaan pembangunan tembok di perbatasan AS-Meksiko sesuai dengan janjinya selama kampanye presiden lalu.

Surat Pelosi kepada Trump menyatakan bahwa dia telah mengundangnya untuk menyampaikan pidato kenegaraan tetapi mengatakan penutupan itu mempersulit situasi.

“Sedihnya, mengingat masalah keamanan dan kecuali pemerintah membuka kembali minggu ini, saya sarankan kita bekerja sama untuk menentukan tanggal yang cocok setelah pemerintah membuka kembali pidato ini atau agar Anda mempertimbangkan untuk mengirimkan pidato State of the Union secara tertulis kepada Kongres,” tulis Pelosi seperti dikutip dari Reuters, Kamis (17/1/2019).

Pidato kenegaraan adalah pidato tahunan di Capitol di mana presiden menguraikan tujuan pemerintahannya untuk tahun ini. Semua anggota Kongres dan Mahkamah Agung hadir, bersama dengan semua kecuali satu anggota Kabinet presiden.

Gedung Putih tidak segera mengomentari permintaan Pelosi dan surat ini tampaknya mengejutkan.

Berbicara kepada wartawan di Capitol, Pelosi menegaskan kembali bahwa masalah keamanan telah mendorong permintaannya dan menyarankan presiden dapat mengirimkan pidato dari Gedung Putih.

Trump pada hari Rabu diperkirakan akan menandatangani undang-undang yang akan memastikan 800 ribu karyawan federal akan menerima gaji kembali ketika pemerintah dibuka kembali.

Penutupan pemerintah dimulai pada 22 Desember setelah Trump bersikeras dia tidak akan menandatangani undang-undang yang mendanai lembaga pemerintah yang menganggur kecuali itu termasuk lebih dari USD5 miliar untuk pembangunan tembok perbatasan.

Tembok itu merupakan janji kampanyenya sebelum pemilihan presiden 2016. Pada saat itu Trump mengatakan Meksiko akan membayarnya tetapi sejak itu telah berbalik, menyangkal bahwa dia pernah mengatakan Meksiko akan langsung membayar untuk pembangunannya.

Trump awalnya mengatakan dia akan bertanggung jawab atas penutupan itu tetapi kemudian mengalihkan kesalahannya kepada Demokrat, yang telah mengendalikan Dewan Perwakilan Rakyat sejak 3 Januari.

Trump membutuhkan dukungan dari setidaknya beberapa politisi Demokrat di Senat untuk mengeluarkan undang-undang pendanaan.

Para ekonom memperkirakan bahwa setiap minggu penutupan akan terus mengurangi 0,1 persen dari pertumbuhan ekonomi.

Lebih dari setengah orang Amerika menyalahkan Trump atas penutupan pemerintah, menurut jajak pendapat Reuters/Ipsos. Sebuah jajak pendapat terpisah menemukan bahwa penutupan telah mempengaruhi empat dari 10 orang Amerika, jauh melampaui karyawan federal yang secara langsung merasakan dampak dari penyimpangan dana.