Abbas: Israel Halangi Pembangunan di Timur Tengah
Rabu, 16 Januari 2019 - 05:28 WIB
Abbas: Israel Halangi Pembangunan di Timur Tengah
A
A
A
NEW YORK - Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengambil alih kepala kelompok negara-negara berkembang atau G-77 di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam kesempatan itu, Abbas menyebut Israel melanjutkan pelanggarannya terhadap wilayah Palestina dan menghalangi pembangunan di Timur Tengah.
"Berlanjutnya penjajahan Israel dan pendudukan negara Palestina merongrong pengembangan dan kapasitas kami untuk kerja sama, koordinasi dan menghalangi perkembangan masa depan yang kohesif dari semua orang di wilayah itu," kata Abbas dalam sebuah upacara yang menandai penyerahan kursi ketua G-77 seperti dikutip dari Asharq Al-Awsat, Rabu (16/1/2019).
Ia diserahkan palu oleh Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry, ketua G-77 yang lengser.
Baca: Mulai Tugas sebagai Presiden G-77, PBB: Selamat Bertugas Palestina
Dalam pidato penerimaannya, Abbas mengatakan G77 akan berusaha untuk memastikan hak dan perkembangan semua orang yang hidup di bawah pendudukan asing dan kolonial.
Pemimpin Palestina itu mengatakan ia berkomitmen untuk solusi damai yang mengakhiri pendudukan dan realisasi kemerdekaan negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya, hidup berdampingan secara damai dan aman dengan negara Israel.
Palestina bereaksi keras terhadap keputusan Presiden Donald Trump pada bulan Desember 2017 yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Trump dianggap telah melanggar konsensus internasional bahwa status kota suci itu akan diputuskan dalam negosiasi.
Abbas telah memutuskan hubungan dengan pemerintahan Trump dan telah bersumpah untuk menentang setiap proposal perdamaian Amerika Serikat (AS) yang telah dia peringatkan akan bias dalam mendukung Israel.
Pemerintahan Trump sedang bersiap untuk meluncurkan, mungkin dalam beberapa bulan mendatang, proposal perdamaiannya yang sangat ditunggu-tunggu - meskipun pemilu Israel yang dijadwalkan pada April mendatang dapat menunda rencana itu.
AS juga telah memotong ratusan juta dolar bantuan untuk Palestina termasuk dana untuk badan pengungsi Palestina PBB (UNRWA), yang terpaksa mengurangi program pendidikan dan kesehatannya.
Majelis Umum PBB tahun lalu mengadopsi resolusi yang memberikan negara pengamat Palestina hak tambahan untuk bertindak sebagai ketua G77, sebuah blok dari 134 negara di PBB.
AS memilih menentang langkah itu, dengan alasan bahwa Palestina tidak boleh diizinkan untuk mengambil kursi G-77 karena bukan negara anggota penuh.
Baca: PBB Menyetujui Resolusi Palestina Bisa Memimpin G-77
Palestina memiliki status negara pengamat non-anggota di PBB, yang memberi mereka hak istimewa tertentu seperti bergabung dengan perjanjian internasional, tetapi mereka tidak memiliki hak suara di Majelis Umum.
"Berlanjutnya penjajahan Israel dan pendudukan negara Palestina merongrong pengembangan dan kapasitas kami untuk kerja sama, koordinasi dan menghalangi perkembangan masa depan yang kohesif dari semua orang di wilayah itu," kata Abbas dalam sebuah upacara yang menandai penyerahan kursi ketua G-77 seperti dikutip dari Asharq Al-Awsat, Rabu (16/1/2019).
Ia diserahkan palu oleh Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry, ketua G-77 yang lengser.
Baca: Mulai Tugas sebagai Presiden G-77, PBB: Selamat Bertugas Palestina
Dalam pidato penerimaannya, Abbas mengatakan G77 akan berusaha untuk memastikan hak dan perkembangan semua orang yang hidup di bawah pendudukan asing dan kolonial.
Pemimpin Palestina itu mengatakan ia berkomitmen untuk solusi damai yang mengakhiri pendudukan dan realisasi kemerdekaan negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya, hidup berdampingan secara damai dan aman dengan negara Israel.
Palestina bereaksi keras terhadap keputusan Presiden Donald Trump pada bulan Desember 2017 yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Trump dianggap telah melanggar konsensus internasional bahwa status kota suci itu akan diputuskan dalam negosiasi.
Abbas telah memutuskan hubungan dengan pemerintahan Trump dan telah bersumpah untuk menentang setiap proposal perdamaian Amerika Serikat (AS) yang telah dia peringatkan akan bias dalam mendukung Israel.
Pemerintahan Trump sedang bersiap untuk meluncurkan, mungkin dalam beberapa bulan mendatang, proposal perdamaiannya yang sangat ditunggu-tunggu - meskipun pemilu Israel yang dijadwalkan pada April mendatang dapat menunda rencana itu.
AS juga telah memotong ratusan juta dolar bantuan untuk Palestina termasuk dana untuk badan pengungsi Palestina PBB (UNRWA), yang terpaksa mengurangi program pendidikan dan kesehatannya.
Majelis Umum PBB tahun lalu mengadopsi resolusi yang memberikan negara pengamat Palestina hak tambahan untuk bertindak sebagai ketua G77, sebuah blok dari 134 negara di PBB.
AS memilih menentang langkah itu, dengan alasan bahwa Palestina tidak boleh diizinkan untuk mengambil kursi G-77 karena bukan negara anggota penuh.
Baca: PBB Menyetujui Resolusi Palestina Bisa Memimpin G-77
Palestina memiliki status negara pengamat non-anggota di PBB, yang memberi mereka hak istimewa tertentu seperti bergabung dengan perjanjian internasional, tetapi mereka tidak memiliki hak suara di Majelis Umum.
(ian)
